Oleh Laurens Minipko
Pemerhati Sosial Budaya Papua
BAGI masyarakat adat Papua, tanah adalah ibu. Ia menyusui dengan air yang jernih, memberi makan lewat sagu, dan memeluk dengan rimbun hutan. Namun, dalam Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, kita tidak sedang menonton sebuah perayaan. Kita sedang menyaksikan sebuah elegi.
Sosok Mama Yasinta yang berdiri di sana lebih dari karakter. Ia menjadi personifikasi dari Ibu Bumi yang pelan-pelan diperkosa oleh keserakahan yang dibungkus rapi dengan jargon pembangunan. Apa yang menimpa Mama Yasinta dan komunitasnya hanyalah bagian kecil-pucuk dari gunung es yang sesungguhnya jauh lebih besar.
Dari sinilah analisis harus bergeser: kita tidak cukup berhenti pada “apa yang terjadi” dalam layer, sebab di baliknya ada struktur. Di balik visual film tersebut, ada tiga bentuk dosa struktural yang bekerja secara sistematis.
Pertama, peminggiran masyarakat adat. Kedua, pengrusakan alam yang berlangsung brutal atau membabi buta. Ketiga, orientasi pembangunan yang semakin kehilangan kemanusiaannya.
Rezim berganti, tetapi perbaikan di Papua bergerak di tempat. Ekonom dan ahli lingkungan hidup Indonesia Emil Salim menyebut, pembangunan selama ini salah arah karena terlalu bertumpuh pada ekstraksi sumber daya alam, tanpa pembangunan kapasitas manusia.
Emas dan kayu keluar dari Papua, sementara kemiskkinan tetap tinggal di sana. Dengan kata lain, pembangunan bukan hanya gagal merawat, ia juga terus memproduksi ketimpangan.
Di titik inilah kritik perlu memperoleh arah yang lebih jelas: kita tidak sedang mencari siapa yang harus dituding. Namun, yang hendak digugat adalah kesadaran kolektif yang telah lama mati rasa: kebiasaan membiarkan kekerasan struktural berjalann tanpa terasa, sambil menyebutnya “kemajuan”.
Syahwat Maskuli di Atas Ruang Hidup
Setelah melihat bagaimana pembangunan menoreh luka secara struktural, pertanyaan berikutnya muncul: dari mana logika yang membuat luka itu terasa “wajar”?
Ekofeminisme memberi jawaban bahwa penindasan terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan lahir dari rahim yang sama, yakni patriarki kapitalistik. Karena itu, pembangunan yang selama ini diagungkan berwajah maskulin: agresif, eksploitatif.
Ia memandang hutan bukan sebagai ruang hidup, melainkan sebagai komoditas-deretan angka kubik kayu atau potensi tambang yang harus dikeruk. Ketika logika itu bekerja, dampaknya tidak tersebar merata.
Ia menumpuk pada kelompok yang paling dekat dengan sumber penghidupan, dan yang paling rentan ketika sumber itu dirusak. Maka ketika korporasi masuk membawa traktor dan gergaji mesin, siapa yang paling pertama berdarah? Perempuan dan anak-anak.
Pada fase inilah konsep maldevelopment menjadi penting. Vandana Shiva menyebut pola tersebut sebagai pembangunan cacat yang memiskinkan basis subsisten masyarakt demi memperkaya segelintir elite.
Di Papua, paradoks ini terlihat jelas merujuk data Badaan Pusat Statistik tahun 2021: Papua secara konsisten menempati peringkat teratas sebagai wilayah dengan presentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia (20 persen).
Kontrasnya, wilayah ini juga menjadi penyumbang besar produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor pertambambangan. Karena jarak antara “kontribusi ekonomi” dan “kesejahteraan hidup” begitu jauh, pertanyaan yang harus diajukan menjadi tegas: pembangunan ini, pada akhirnya, untuk siapa.
Tepat pada jawaban itulah “feminism kemiskinan” relevan dibaca. Tengok raksasa seperti Freeport: emasnya dikeruk dan buminya dikuliti selama puluhan tahun melalui praktik imperialism ekologis (ecological imperialism).
Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah pedalaman tetap ringsek. Ini menunjukkan bahwa manfaat pembangunan tidak menjelma menjadi kesejahteraan subtstantif bagi masyarakat yang paling terpapar.
Lalu bagaimana wujudnya dalam kehidupan harian? Ketika hutan adat digunduli, Mama Yasinta kehilangan kedaulatan pangannya. Jalur air bersih tercemar. Ladang yang dahulu menjadi ruang nafkah berubah menjadi konsesi swasta.
Beban domestik perem5puan pun berlipat ganda: mereka harus menempuh jarak yang makin jauh untuk mendapatkan air bersih dan menyuapi anak-anaknya. Maka, kerusakan ekologis berubah menjadi kerusakan sosial dan ekonomi yang menetap.
Dengan demikian, kritik ekofeminsme membawa kita pada kesimpulan sementara: ketidakadilan lingkungan tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu menelurkan ketidakadilan hidup. Selanjutnya, perlu dilihat bahwa ketidakadilan semacam ini juga melahirkan perlawanan yang serupa, meskipun terjadi di ruang yang berbeda.
Solidaritas dari Kendeng hingga Aceh
Papua memang sering disebut “seksi” secara geopolitik. Karena keseksiannya, wilayah ini terus menjadi medan perebutan yang riuh, sementara manusianya tetap sunyi dalam penderitaan. Namun, luka ini tidak monopoli Papua semata; ia adalah pola yang mereplikasi diri.
Dengan kata lain, ketika logika maskulin-ekstraktif bekerja di satu wilayah, ia berpotensi menciptakan wajah yang serupa di wilayah lain. Inilah mengapa solidaritas lintas ruang menjadi relevan, bukan sekadar romantisasi persamaan penderitaan.
Di Jawa, misalnya, kita melihat bagaimana Ibu-Ibu Kendeng harus menyemen kaki mereka sendiri demi melawan pabrik semen yang mengancam cekungan air tanah (CAT) Watuputih —sumber denyut pertanian mereka.
Di Sumatera dan Aceh, catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menunjukkan, laju alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur skala besar melahirkan rentetan bencana hidrometeorologi.
Banjir bandang yang datang saban tahun bukanlah kutukan tuhan; ia adalah protes alam yang terus digerogoti oleh industri ekstraktif.
Di tengah pola-pola tersebut, Komnas Perempuan (2026) menegaskan bahwa perempuan adat selalu menjadi double victim (korban ganda) dalam konflik agraria: mereka kehilangan identitas kultural sekaligus kehilangan ruang nafkah domestiknya. Semua kerusakan terjadi atas nama mantra yang sama: pertumbuhan ekonomi.
Namun, berhenti pada deskripsi saja tidak cukup. Setelah memahami pola dan dampaknya, kita perlu menempatkan pertanyaan pada level kebijakan: apa yang harus diubah agar lingkaran ini tidak terus berulang? Dari sini, esai bergerak menuju kebutuhan transformasi paradigma.
Mengubah Paradigma Sebelum Terlambat
Kita mengkritik bukan karena benci, melainkan karena cinta yang teramat besar pada negeri ini. Justru karena cinta, kita harus berani menjewer telinga pemerintah dan kapitalis agar mereka segera siuman dari mabuk pembangunan eksploitatif, membabi buta.
Lalu, apa bentuk “siuman” itu? Pertama-tama, pemerintah harus dipaksa mengubah paradigma. Berhentilah mengukur kemajuan hanya dari angka Produk Domestik Bruto (PDB).
Bahkan megahnya infrastruktur beton, sementara manusia dan alamnya ringsek di bawah roda buldozer. Jika ukuran keberhasilan tidak memasukkan biaya ekologis dan sosial, maka kebijakan akan terus mengulang kekerasan dalam bentuk baru.
Sebagai gantinya, pembangunan perlu bergeser ke arah paradigma yang feminin dan ekologis: pembangunan yang merawat, yang mendengar suara Mama Yasinta, yang menghormati batas-batas alam, dan yang menempatkan manusia sebagai subjek. Bukan sekadar tumbal di atas meja kalkulasi kapital.
Pada akhirnya, jika arah ini tidak segera dibelokkan, maka “pesta” yang kita rayakan hari ini berisiko menjadi pesta pora di atas kuburan masa depan kita sendiri. Karena masa depan bukan konsep abstrak. Ia adalah ruang hidup yang sedang dipertaruhkan, sekarang.
