JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Para mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Tolikara di Kota Studi Jayapura mengajak semua pihak (stakeholder) berperan dengan caranya masing-masing ikut menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) demi suksesnya pelaksanaan Pilkada hingga proses pemungutan suara di Kota Injil pada Rabu, 27 November 2024.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pelajar Tolikara (HMPT) Kota Studi Jayapura Misoi G Wanimbo saat menggelar konferensi pers di Jayapura, Senin (18/11) mengatakan, ajakan jelang pemungutan suara Pilkada Tolikara penting mengingat mahasiswa dan pelajar merupakan agen perubahan (agent of change), terutama pilkada sebagai momentum rekrutmen pemimpin politik.
“Sebagai agen kontrol politik kami mengajak semua stakeholder seperti tokoh agama, masyarakat, adat, dan semua elemen menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Misoi Wanimbo melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Selasa (19/11).
Wanimbo mengatakan, para mahasiswa dan pelajar juga berharap agar para peserta Pemilukada melalui para anggota koalisi, tim pemenangan, dan pendukung juga menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjaga para pendukung agar tidak bertindak di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi mencegah potensi konflik.
“Kami juga berharap agar para komisioner KPU Kabupaten Tolikara dan Bawaslu setempat bekerja sesuai regulasi kepemiluan. Ini semata mencegah dan mengantisipasi potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Pilkada adalah pesta demokrasi strategis mendapatkan pemimpin daerah yang segera mengemban mandat rakyat membawa perubahan ke arah lebih baik lagi,” kata Wanimbo lebih lanjut.
Wanimbo mengatakan, sumber potensi konflik bisa muncul dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) saat perebutan hak pilih karena saat ini sebagian wilayah di tanah Papua masih menggunakan sistem noken atau ikat.
Selain itu, potensi konflik itu muncul di tubuh panitia pemilihan distrik (PPD) mengingat di tanah Papua, lebih khusus di Tolikara sering terjadi perubahan suara di tingkat distrik. Perubahan itu kerap menimbulkan konflik horizontal antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Menurut Wanimbo, pengalaman membuktikan, konflik pilkada di pernah terjadi tahun 2014 yang berasal dari KPU Tolikara. Karena itu, para komisioner yang merupakan putra-putri asli tanah Papua bekerja berpijak Undang-Undang dan regulasi kepemiluan.
Para mahasiswa dan pelajar menegaskan, pilkada serentak 2024 mesti menjadi panggung demokrasi yang aman dan damai bagi masyarakat Tolikara. Karena itu, semua pihak, termasuk penyelenggara dan para paslon bupati dan wakil bupati harus menjaga kamtibmas demi suksesnya hajatan politik lima tahunan itu.
“Kami mengingatkan bahwa pilkada serentak 2024 merupakan panggung demokrasi bagi masyarakat Tolikara. Para penyelenggara harus mengutamakan independensi dan menjaga netralitas demi membangun kultur politik yang sehat dan demokratis. Keempat paslon juga harus komit dan siap kalah-menang dalam pilkada,” ujar Wanimbo.
Para mahasiswa dan pelajar juga menegaskan menolak politik uang (money politic). Konflik politik pilkada sebelumnya juga menjadi guru yang baik sehingga pilkada tahun 2024 harus berlangsung aman, damai, dan sukses.
“Kami juga mengajak semua pihak berdoa dan puasa demi suksesnya pilkada serentak 27 November 2024. Pilkada Tolikara tahun 2024 berjalan aman dan lancar sesuai rancangan Allah,” kata Wanimbo. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
