WAMENA, ODIYAIWUU.com — Penjabat Gubernur Nikolaus Kondomo, Kamis (8/12), mengangkat dr Rony Situmorang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, kota Provinsi Papua Pegunungan.
Namun, langkah pengangkatan Situmorang sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua Pegunungan mendapat kritikan berbagai pihak. Situmorang dinilai tersangkut korupsi pembangunan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Waru saat menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom.
Fisik Pusksesmas tersebut berdiri namum fasilitas kesehatan kosong melompong. Dana senilai Rp. 15 miliar itu digelontorkan era Presiden Joko Widodo. Setelah heboh di jagad maya karena belum ada tanda-tanda fasilitas Puskesmas diisi, Dinas Kesehatan Keerom baru tergopo-gopo berniat memasukkan alat kesehatan dan meubeler.
“Pihak Dinas Kesehatan Keerom memasukkan barang-barang namun kami tolak. Karena sejak Puskesmas ini diresmikan tahun 2018, belum pernah beroperasi karena tidak ada alat. Setelah kami rebut dan berencana audit, Dinas Kesehatan baru datang mengisi barang-barang. Kami tahu itu barang bekas dan kami nyatakan tolak,” ujar Kepala Puskesmas Waris Leonardus Ibe mengutip corongdemokrasi.com, Minggu (2/8/2020).
Tokoh masyarakat Papua Pegunungan Paskalis Kosay menyayangkan langkah Penjabat Gubernur Nikolaus Kondomo mengangkat dr Rony Situmorang menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua Pegunungan. Apalagi Situmorang masih tersandung kasus korupsi dana kesehatan di Keerom.
“Publik sudah tahu bahwa akibat kasus korupsi, beliau dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Ini masalah serius. Saya mohon dengan hormat kepada Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Pak Niko Kondomo segera meninjau kembali surat keputusan penunjukan Pak dokter Situmoran sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan,” kata Paskalis Kosay kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Jumat (9/12).
Paskalis, mantan anggota DPR RI, juga menyayangkan langkah Penjabat Gubernur Papua Pegunungan mengangkat para pelaksana tugas, termasuk pelaksana tugas dinas Kesehatan tanpa memeriksa atau menelusuri rekam jejak, track record terlebih dahulu.
“Saya pikir latar penjabat gubernur adalah penegak hukum. Kalau mengangkat pejabat publik masih tersangkut kasus korupsi itu ibarat menampar muka sendiri. Oleh karena itu saya meminta segera ditarik kembali surat keputusan penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan demi menjaga wibawa pemerintahan dan masyarakat. Apalagi, anggaran Rp. 15 miliar yang digelontorkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun Puskesmas Waris malah diduga dikorupsi,” lanjut Paskalis. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
