WAMENA, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Provinsi (Pemrov) Papua Pegunungan, Rabu, (3/9) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Pegunungan di Hotel Pilamo di Wamena, Jayawijaya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Pegunungan Marthen Kogoya, SH, MAP dalam sambutannya mengatakan, Musrembang RPJMD tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana strategis lima tahun ke depan.
Musrembang RPJMD juga menjadi momentum yang sangat penting guna menyatukan atau menyinergikan berbagai program pembangunan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) demi kemajuan daerah.
“Kami berharap bapak dan ibu peserta dapat bersama-sama memberikan saran atau masukan agar ke depan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan visi dan misi gubernur yang tertuang dalam Dokumen RPJMD.” ujar Marthen Kogoya dalam kesempatan tersebut.
Menurut Marthen, Musrenbang RPJMD merupakan wadah krusial untuk memastikan setiap program pembangunan selaras dengan visi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol.
“Melalui Musrembang RPJMD Papua Pegunungan diharapkan terjalin sinergi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten demi kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan,” kata Marthen.
Marthen menambahkan, Musrembang RPJMD juga menjadi langkah awal yang strategis untuk menyatukan arah dan kebijakan sekaligus memastikan bahwa setiap anggaran dan sumber daya digunakan efektif dan tepat sasaran.
Sementara Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan, penyusunan RPJMD harus selaras antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat.
“Jika visi dan misi pimpinan daerah tidak sejalan penyusunan RPJMD, itu akan menjadi persoalan. Kita harus bergerak dalam struktur yang terkoordinasi,” ujar John di hadapan para Kepala Bappeda seluruh kabupaten di Papua Pegunungan.
Gubernur John Tabo secara terbuka mengakui tantangan besar yang dihadapi Papua Pegunungan sebagai provinsi otonomi daerah baru, terutama dengan adanya penurunan dana otonomi khusus (otsus). “Kita hanya bisa berharap dari transfer dana pusat karena kita tidak punya pendapatan asli daerah,” katanya.
Menurut John, hal tersebut merupakan sebuah ujian, namun harus dihadapi dengan langkah maju dan pengelolaan fiskal yang baik. Pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran untuk fokus pada program-program prioritas.
“Karena efisiensi anggaran, kita harus merencanakan yang utama dan terutama. Program kecil bisa ditunda sementara waktu,” ujar John. (*)
