WAMENA, ODIYAIWUU.com — Lahirnya Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru (DOB) merupakan momentum bersejarah bagi masyarakat di wilayah pegunungan Papua.
Harapan besar muncul bahwa kehadiran provinsi baru akan mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, membuka akses ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Namun, setelah beberapa tahun berjalan, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah: apakah pembangunan yang sedang berlangsung benar-benar telah menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, ataukah masih berkutat pada pendekatan pembangunan yang berorientasi pada proyek dan simbol-simbol fisik semata?
Dalam berbagai diskusi publik, pembangunan sering kali dipersepsikan sebagai pembangunan gedung, jalan raya, kantor pemerintahan, kendaraan dinas, dan berbagai infrastruktur lainnya.
Memang, infrastruktur merupakan kebutuhan penting bagi Papua Pegunungan yang selama ini menghadapi keterisolasian geografis. Akan tetapi, pembangunan yang hanya berorientasi pada aspek fisik berisiko melahirkan kemajuan yang semu apabila tidak disertai dengan pembangunan manusia, penguatan budaya, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Papua Pegunungan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Wilayah ini tidak hanya kaya sumber daya alam (SDA), tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, sistem sosial serta pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat adat.
Etnosains sebagai Paradigma Pembangunan
Sayangnya, dalam praktik pembangunan modern, kekayaan tersebut sering kali belum ditempatkan sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik. Di sinilah pentingnya pendekatan etnosains sebagai paradigma pembangunan masa depan Papua Pegunungan.
Etnosains merupakan pendekatan yang mengakui bahwa masyarakat memiliki sistem pengetahuan yang lahir dari pengalaman panjang mereka dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosial. Pengetahuan tersebut bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga sumber solusi bagi berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi saat ini.
Ketika berbicara tentang pembangunan berbasis budaya, kita dapat melihat salah satu contoh dari gaya kepemimpinan yang dikenal luas dengan pendekatannya yang dekat dengan masyarakat dan budaya lokal.
Terlepas dari berbagai pandangan politik yang berkembang, terdapat satu pelajaran penting yang dapat dipetik, yaitu keberanian menjadikan budaya sebagai bagian dari pembangunan.
Gubernur Provinsi Jawa Barat H. Dedi Mulyadi atau akrab dengan sapaan KDM (Kang Dedi Mulyadi) menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus menghilangkan identitas lokal. Sebaliknya, budaya dapat menjadi sumber kekuatan dalam membangun masyarakat yang maju dan berkarakter.
Papua Pegunungan membutuhkan semangat yang sama. Bukan berarti meniru Jawa Barat, tetapi mengambil inspirasi bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang lahir dari identitas masyarakatnya sendiri.
Pembangunan tidak boleh menjadikan masyarakat adat sebagai penonton di tanahnya sendiri. Masyarakat harus menjadi pelaku utama yang menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan dan pengetahuan yang mereka miliki.
Pendekatan Pembangunan yang Top-Down
Sayangnya, salah satu persoalan yang masih sering terlihat adalah dominannya pendekatan pembangunan dari atas ke bawah, top-down. Banyak kebijakan dirancang tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna.
Program datang dan pergi, tetapi dampaknya sering kali tidak berkelanjutan karena kurang memahami realitas sosial yang ada di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat hanya menjadi penerima manfaat, bukan mitra strategis dalam pembangunan.
Pendekatan seperti itu perlu dikritisi secara konstruktif. Pembangunan Papua Pegunungan harus beralih dari paradigma proyek menuju paradigma pemberdayaan.
Fokus utama harus ditempatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pengembangan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah, serta pelestarian budaya sebagai identitas masyarakat.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah masa depan generasi muda Papua Pegunungan. Saat ini, generasi muda hidup di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat. Mereka terhubung dengan dunia digital dan memiliki akses terhadap berbagai informasi global.
Kondisi ini membuka peluang besar untuk kemajuan. Namun, tanpa fondasi budaya yang kuat, generasi muda berisiko mengalami krisis identitas dan kehilangan hubungan dengan nilai-nilai leluhur yang selama ini menjadi perekat kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, transformasi berbasis etnosains harus dimulai dari sektor pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan modern, tetapi juga sebagai ruang untuk mendokumentasikan, mengembangkan, dan mewariskan pengetahuan lokal kepada generasi berikutnya.
Anak-anak Papua Pegunungan harus memahami sejarah daerahnya, bahasa ibunya, nilai-nilai adatnya, sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selain pendidikan, reformasi tata kelola pemerintahan juga menjadi kebutuhan mendesak.
Pembangunan yang Utuh
Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas birokrasi. Pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel akan lebih mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Sebaliknya, apabila birokrasi masih terjebak dalam kepentingan kelompok, pendekatan sektoral, dan praktik yang mengabaikan kompetensi, maka pembangunan akan berjalan lambat dan kehilangan kepercayaan publik.
Papua Pegunungan membutuhkan pemimpin dan birokrat yang mampu melihat pembangunan secara utuh. Pembangunan bukan hanya soal menghabiskan anggaran, tetapi soal menciptakan perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah proyek yang selesai, melainkan seberapa besar masyarakat merasakan manfaatnya.
Pada akhirnya, masa depan Papua Pegunungan tidak akan ditentukan oleh besarnya dana yang masuk ke daerah ini, tetapi oleh kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk membangun sinergi yang kuat berdasarkan nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan kepentingan bersama.
Etnosains menawarkan jalan untuk menghubungkan tradisi dengan modernitas, menghubungkan pengetahuan lokal dengan inovasi global, serta menghubungkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian identitas budaya.
Papua Pegunungan membutuhkan transformasi yang berakar pada jati dirinya sendiri. Transformasi yang tidak menjadikan budaya sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai fondasi kemajuan.
Jika hal ini dapat diwujudkan, maka Papua Pegunungan tidak hanya akan menjadi provinsi yang berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan martabat masyarakat adat.
Membangun Papua Pegunungan bukan hanya membangun gedung dan jalan, tetapi membangun manusia, memperkuat budaya, serta menciptakan masa depan yang berakar pada pengetahuan lokal dan mampu bersaing di tingkat global.
Semoga tulisan menjadi bagian kecil suara masyarakat sekaligus suara intelektual Papua Pegunungan bisa menjadi refleksi kita dalam membagun Papua Pegunungan. (Sonni Lokobal, SIP, M.Si, Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Papua Pegunungan)
