ROMA, ODIYAIWUU.com — Ruang hidup masyarakat adat Papua semakin terpinggirkan dan terancam punah di tengah laju pembangunan yang masif dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) berskala raksasa.
Poin penting ini yang mengemuka merespons krisis kemanusiaan dan ekologis yang kian mendesak dalam bincang wicara (talkshow) bertajuk Di Mana Kita dalam Film Pesta Babi? yang disiarkan secara langsung melalui kanal digital Katolikana dan Veritas Indonesia hasil kolaborasi media Katolikana dan Veritas Indonesia, Jumat (29/5).
Talkshow menghadirkan sejumlah tokoh penting yang terjun langsung merespons pergumulan Papua di antaranya sutradara Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sekaligus akademisi Cypri Jean Paju Dale, Ph.D; pegiat HAM Papua Fransiska Gondro Mahuze; Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI RD Marthen LP Jenarut, Pr; dan Pemimpin Redaksi Veritas Indonesia Kasmir Nema, SVD.
Kasmir dalam pengantarnya mengatakan, kolaborasi media ini mengambil langkah berani untuk menyuarakan realitas yang selama ini sering kali tidak diangkat ke dalam ruang diskusi.
“Veritas Indonesia ikut ambil bagian dalam kegiatan ini untuk menyerukan sesuatu yang jarang atau tabu disajikan oleh media-media yang lain,” ujar Kasmir melalui keterangan tertulis dari Roma, Italia, Jumat (29/5).
Sedangkan Cypri menegaskan, film dokumenter tersebut bukan sekadar tontonan dokumenter linier tetapi kulminasi dari penelitian panjang lintas disiplin, menggabungkan pendekatan antropologi, sosiologi, hingga ekologi politik.
“Film Pesta Babi bukanlah sekadar tontonan dokumenter linier, melainkan ruang ekspresi yang memiliki banyak lapisan narasi terkait krisis multidimensi yang amat dalam. Film ini adalah kulminasi dari penelitian panjang lintas disiplin, menggabungkan pendekatan antropologi, sosiologi, hingga ekologi politik, yang berusaha menggali akar masalah struktural di Papua secara komprehensif,” kata Cypri.
Menurut Cypri, film dokumenter tersebut bukan hanya tentang Papua. Namun, itu adalah amplifikasi, sebuah teriakan minta tolong dari orang asli Papua yang tidak terdengar sampai saat ini.
“Mereka tinggal di sana, menjadi bagian terdampak langsung dari krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi, tetapi ironisnya tidak pernah diikutsertakan dalam bagian dari perumusan pembangunan itu sendiri,” ujar Cypri lebih lanjut.
Cypri juga memberikan kritik tajam terhadap hegemoni wacana advokasi yang sering kali keliru. Ia mengkritik keras narasi berbagai pihak, baik institusi maupun individu, yang kerap mengklaim bertindak mewakili masyarakat Papua.
“Yang benar-benar tidak bersuara, voiceless saat ini justru adalah mereka yang menganggap diri sebagai orang yang menjadi voice of the voiceless,” ujar Cypri tegas.
Cypri menambahkan, alam, satwa, dan masyarakat adat sejatinya sudah lama berteriak. Namun, lanjutnya, telinga penguasa dan pihak luar yang sering kali memilih untuk tuli, sembari membajak panggung penderitaan tersebut untuk narasi mereka sendiri.
Sedangkan Fransiska Mahuze menyoroti bahwa esensi dari kesadaran dan perlawanan masyarakat adat yang semakin nyaring akhir-akhir ini bermuara pada satu perjuangan mutlak yaitu mempertahankan ruang hidup mereka.
Hutan dan alam bagi masyarakat Papua, kata Fransiska, bukanlah sekadar komoditas kayu atau lahan kosong, melainkan sebuah “supermarket gratis” dan apotek alami yang telah disediakan oleh Tuhan.
“Ketika perusahaan atau program pemerintah ini masuk dengan alat-alat berat mereka, masyarakat semakin menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan hak atas tanah adat, tetapi juga rumah tempat mereka tinggal dan merajut kehidupan. Masa depan anak cucu semakin tidak menentu, berubah menjadi masa depan yang kabur dan tak terlihat,” ujar Fransiska prihatin.
Dampak dari perampasan ruang hidup, lanjut Fransiska, memicu hilangnya ketahanan pangan, sandang, dan papan secara masif. Dalam diskusi tersebut, tergambar jelas dimensi ekofeminisme dari krisis ini.
Kelompok perempuan Papua diakuinya kini memikul beban ganda yang luar biasa berat. Dengan hancurnya ekosistem hutan dan rawa, para perempuan harus menempuh jarak yang jauh dan berjuang keras hanya untuk menyambung hidup.
“Mereka kesulitan menokok sagu, mencari ikan di rawa-rawa yang mengering atau tercemar hingga kehilangan akses terhadap tanaman obat-obatan tradisional penyambung nyawa,” katanya.
Lisa, seorang penanggap dalam talkshow mengatakan, selain krisis ekologis, ekspansi kapital berwujud investasi juga memicu pemiskinan yang terstruktur. Lisa juga menyoroti kuatnya peran media sosial dalam mempercepat persebaran realitas ketidakadilan ini ke ruang publik.
Ia juga menyoroti sebuah kenyataan mengerikan yang terekam dalam dokumenter terkait praktik ketidakadilan perburuhan yang dialami warga lokal. Terdapat kesaksian mengenai pekerja yang sudah sembilan tahun bekerja di bawah perusahaan besar, tetapi jangankan untuk sejahtera, mereka bahkan tidak bisa menabung sama sekali.
“Upah yang diberikan hanya cukup untuk menyambung napas di tengah inflasi harga barang kebutuhan pokok yang meroket seiring masuknya perusahaan. Ini adalah masalah yang sistemik, masalah pemiskinan yang sengaja diinkubasi dan dilakukan di dalam sistem itu sendiri. Ini ilusi bahwa investasi otomatis membawa kesejahteraan bagi penduduk asli,” katanya.
Sedangkan Jenarut merefleksikan persoalan Papua melalui kacamata ensiklik Laudato Si’ karya Paus Fransiskus. Jenarut mengingatkan, krisis ekologi adalah krisis relasi, hancurnya hubungan antara manusia dengan alam berbanding lurus dengan hancurnya kemanusiaan itu sendiri.
“Ini tidak hanya menuntut keadilan ekologis, tetapi mengarah pada keharusan perjalanan ‘pertobatan’. Dalam konteks penindasan ini, Gereja harus dan wajib memihak pada mereka yang menjadi ‘korban’. Gereja tidak akan dan tidak boleh netral. Gereja harus bertransformasi menjadi aktor perubahan agar situasi yang penuh penderitaan ini berubah, dan sikap ini tentu selaras dengan nilai moral injili,” ujar Jenarut.
Sedangkan Pastor Kasmir mengatakan, di lapangan perlawanan spiritual masyarakat adat yang merasa tak berdaya kini mewujud dalam aksi-aksi simbolik. Kasmir memaknai fenomena penancapan salib-salib merah di tapal batas tanah adat yang dirampas ini melalui Teologia Crucis, Teologi Salib.
“Salib tidak lagi hanya dipajang megah di dalam gedung gereja, tetapi kini dipancangkan di lahan atau di tanah mereka yang dirampas. Ini bukan sekadar simbol penolakan secara politis, tetapi memiliki makna profetis; sebuah tindakan perlawanan berlandaskan iman sekaligus deklarasi bahwa Allah hadir, dan Allah ikut disalibkan serta menderita bersama umat-Nya di atas tanah yang dihancurkan itu,” ujar Kasmir.
Namun, gerakan perlawanan akar rumput yang dikenal sebagai “Gerakan Salib Merah” ini menyingkap sebuah ironi institusional yang menyayat hati. Cypri mengungkapkan fakta bahwa gerakan berbasis iman ini telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun di Papua.
“Selama satu dekade penderitaan tersebut, hampir tidak ada respons advokasi yang terdengar dari hierarki Gereja. Parahnya, alih-alih dirangkul sebagai bentuk teologi pembebasan lokal, gerakan ini justru kerap kali mengalami supresi oleh pihak institusi gereja sendiri karena dianggap mengganggu,” kata Cypri.
Hal ini, lanjut Cypri, dilemparkan sebagai tantangan besar yaitu bagaimana dinamika pastoral akan berkembang dan bagaimana para teolog berani merespons kemunafikan ini di masa depan.
Di akhir talkshow, para panelis sepakat bahwa isu yang tergambar dalam Film Pesta Babi bukan sekadar persoalan lokal di suatu kabupaten, melainkan representasi penderitaan yang menjalar di seluruh tanah Papua.
Melalui media alternatif dan diskusi tersebut, diharapkan negara dan para pemangku kebijakan dapat benar-benar mendengarkan, melihat jauh melampaui metrik pertumbuhan ekonomi atau kepentingan oligarki semata, dan segera mengembalikan hak hidup serta rasa keadilan bagi orang asli Papua.
“Bagi publik, mahasiswa, pembuat kebijakan maupun insan pers yang ingin menyaksikan kembali keseluruhan diskusi kritis ini, rekaman siaran dapat diakses secara utuh melalui tautan YouTube Veritas Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=PcYGTGehPZg&t=339s,” ujar Kasmir. (*)
