JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara Dr Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA meminta diskresi Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto melalui kementerian dan lembaga (K/L) untuk Provinsi Papua Pegunungan, termasuk Tolikara, agar kabupaten-kabupetn di wilayah Lapago (Papua Pegunungan) dimudahkan dalam akselerasi pembangunan di Indonesia.
“Dalam kegiatan Rakor Sekda dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia. Saya memanfaatkan momen penting dan strategis itu untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden melalui kementerian dan lembaga terkait beberapa catatan penting,” ujar Sekda Tolikara Yosua Noak Douw kepada sejumlah awak media di Jakarta, Sabtu (1/11).
Menurut Yosua, Papua Pegunungan adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki pelabuhan laut. Kondisi tersebut menimbulkan inflasi daerah Papua Pegunungan sangat tinggi yang berujung daerah memiliki ketergantungan kepada transportasi udara.
“Saat Rakor di Jatinangor saya memanfaatkan kesempatan emas itu memohon diskresi Bapak Presiden melalui Kementerian dan lembaga terkait untuk Papua Pegunungan. Salah satunya, rekomendasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk berkonsentrasi bersama Balai Jalan khususnya akses jalan Trans Nasional Jayapura – Yalimo – Wemena dengan dan skema penyelesaian yang konkrit,” kata Yosua.
Yosua juga meminta diskresi untuk Papua Pegunungan agar dipertimbangkan terkait 3 persen dana desa agar ada petunjuk teknis (juknis). Beeikut proses pencarian dana desa tahap dua yang sedang akan diproses, syarat salurnya adalah KopDes telah tuntas terbentuk.
“Terkait itu kami meminta ada pengecualian untuk Provinsi Papua Pegunungan khusus kami di delapan kabupaten mengingat kondisi real daerah sangat sulit karena dijangkau dengan transportasi udara,” ujar Yosua, Sekdta termuda seluruh tanah Papua dan doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua.
Bupati Willem Wandik, S.Sos mengatakan, pihaknya mengajukan 44 usulan Program Prioritas Kabupaten Tolikara kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk masuk Program Prioritas Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Menurut Willem Wandik, usulan itu dibawa langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Tolikara Dr Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA dan Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Tolikara Ny Elisabet YF Wandik yang akan mengikuti retret yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mulai Minggu-Rabu (26-29/10) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
“Dalam forum strategis tersebut, kami menajukan 44 usulan agenda prioritas Kabupaten Tolikara untuk masuk program prioritas APBN Tahun Anggaran 2026. Usulan ini dibawa langsung Pak Sekda dan Ibu Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Tolikara saat mengikuti retret,” ujar Bupati Willem Wandik di Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu (26/10).
Menurut Wandik, retret tersebut merupakan momenting sangat penting dan strategis untuk menyelaraskan visi dan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam konteks pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan mantan anggota DPR RI asal Papua ini menambahkan, retret merupakan forum penting membuka ruang dialog langsung antara kepala daerah dan pejabat pusat agar kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
“Kami memandang usulan ini sangat urgen mendapat dukungan APBN 2026 karena keterbatasan fiskal daerah dan kondisi geografis ekstrem di wilayah pegunungan yang membutuhkan intervensi lintas kementerian dan lembaga terkait,” kata Willem, tokoh muda nasional dari timur Indonesia.
Willem menjelaskan, dari total 44 usulan program dan kegiatan perincian swasembada pangan dengan fokus pada peningkatan ketahanan pangan dan agrobisnis lokal. Misalnya, pencetakan sawah baru seluas 1.000 ha di Wari/Dow senilai Rp 85 miliar; pembangunan jaringan irigasi teknis Wari/Dow, Rp 80 miliar; pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan pompa air.
Sedangkan usulan pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja meliputi 12 usulan lintas kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kemenaker, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Contoh kegiatan yaitu pembangunan jalan Karubaga–Wari sepanjang 70 km senilai Rp 210 miliar; pembangunan Bandar Udara Distrik Taiyeve/Wari, Rp 194,9 miliar; pembangunan 100 unit rumah layak huni, Rp 48,15 miliar; dan revitalisasi pasar di Kanggime, Kembu, dan Bokondini.
Sedangkan usulan pembangunan SDM dan teknologi meliputi pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi pelayanan publik. Contoh kegiatan yaitu pembangunan Sekolah Tinggi Pertanian Tolikara, Rp 50 miliar; pembangunan 12 unit Puskesmas, Rp 303,27 miliar; pembangunan gedung rawat inap ibu dan anak (Rp 12 miliar; dan pengadaan perangkat internet untuk 591 kantor distrik dan desa senilai Rp 29,55 miliar.
Kemudian, usulan program kehidupan harmonis dengan alam dan budaya yang menekankan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Contoh kegiatan adalah pengelolaan Museum Kabupaten Tolikara senilai Rp 6 miliar; pembinaan kesenian masyarakat dan pengembangan kawasan wisata budaya; dan penataan ruang kawasan pertumbuhan baru. Berikut usulan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Wari/Douw kepada Kementerian ATR/BPN.(*)
