Oleh Willem Wandik, S.Sos
Bupati Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan
SALAH SATU implementasi visi dan misi Bupati yaitu pertama, Membangun Ekonomi Dari Kampung ke Kota. Pemerintah (Pemkab) Tolikara secara konsisten mengimplementasikan visi-misinya, khususnya poin kelima yaitu Mengembangkan Perekonomian Daerah dari Kampung sampai ke Kota.
Langkah strategis ini tampak nyata dalam penguatan ekonomi pedesaan berbasis pertanian, peternakan, dan perdagangan lokal. Fokus Tolikara bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi penguatan rantai pasok aktivitas ekonomi yang dimulai dari kawasan pedesaan (kampung) yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, terutama dalam sektor produksi pangan lokal di perdesaan.
Kondisi geografis Tolikara yang sulit dijangkau serta mahalnya biaya logistik yang umum diakses oleh transportasi udara, mendorong Bupati Tolikara mencari jalan alternatif, termasuk mendorong hadirnya Koperasi Merah Putih untuk menyediakan program pembinaan ekonomi berbasis masyarakat perdesaan, yang didukung dengan multi pendanaan (berasal dari APBD, APBN dan pinjaman Himpunan Bank Milik Negara/Himbara) guna mendorong swasembada pangan lokal dan memperkuat hasil produksi lokal, dalam rangka menekan tingkat inflasi dan harga kebutuhan pokok yang selama ini tinggi akibat ketergantungan dari luar daerah.
Kedua, Peran Strategis Koperasi Merah Putih sebagai Mesin Ekonomi Desa. Program Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi sistemik untuk membangun struktur ekonomi berbasis komunitas perdesaan. Koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha, tetapi juga menjadi mesin ekonomi desa yang diharapkan mampu mengatur tata niaga hasil bumi seperti kopi, hortikultura, peternakan, dan lain-lain, menyediakan mekanisme distribusi yang lebih efisien dan murah dan menstabilkan harga komoditas di tingkat lokal daerah. Dengan koperasi, potensi produksi pangan lokal bisa diproses, disimpan, dan didistribusikan langsung di wilayah sendiri –tanpa harus mengandalkan pasar dari luar daerah.
Ketiga, Akses Fleksibel Terhadap Sumber Pendanaan/keuangan: Koperasi Sebagai “Pompa Uang” Bagi Masyarakat di Perdesaan atau Kampung. Koperasi Merah Putih juga berfungsi sebagai penyedia energi keuangan atau “bensin” yang menggerakkan usaha produktif di masyarakat.
Bagi banyak warga desa yang memiliki semangat wirausaha yang tinggi, namun seringkali tidak dapat berbuat banyak di desanya, karena tidak memiliki kemampuan modal awal yang mencukupi, hadirnya Koperasi Merah Putih tentunya dapat memberikan jaminan berupa: akses pembiayaan murah dan terjangkau, Model usaha bersifat kolektif berbasis gotong royong, kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas (tidak bergantung pada jenis usaha mainstream seperti di perkotaan yang umum dibiayai oleh permodalan perbankan).
Dengan adanya fleksibilitas jenis kegiatan/usaha dalam permodalan Koperasi Merah Putih tersebut, hal ini memungkinkan banyak petani, para pedagang kecil, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di desa, para pelaku wirausaha kalangan pemuda, perempuan, ibu rumah tangga dapat ikut serta dalam membangun ekonomi lokal, tanpa bergantung pada pinjaman informal yang mahal dan berisiko, bahkan dapat membantu Masyarakat untuk terhindar dari jebakan pola pinjaman rentenir (pinjaman kecil dengan bunga yang besar, yang terjadi di masyarakat kalangan bawah).
Keempat, Pendanaan Kolaboratif: Sumber Dana Besar dan Terarah. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong ekonomi rakyat yang harus tumbuh dan menerima akses keadilan dalam menerima bantuan permodalan.
Dengan adanya potensi pendanaan hingga Rp 400 triliun secara nasional melalui APBN (pusat), APBD (daerah), pinjaman Himbara (perbankan BUMN), maka Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi instrumen pembiayaan rakyat terbesar yang pernah diluncurkan di seluruh Daerah di Indonesia.
Namun, program ini, hanya diberikan kepada koperasi yang terverifikasi dan memiliki akta notaris lengkap, untuk menghindari “moral hazard atau potensi penyalahgunaan seperti yang banyak terjadi dalam banyak program di masa lalu”. Oleh karena itu, legalisasi kelembagaan koperasi menjadi aspek vital dan sedang dikejar secara serius, untuk terus di edukasi, diperkuat dan bahkan ikut diberdayakan oleh Pemkab Tolikara.
Kelima, Tolikara Peringkat 1 dalam Pengesahan Akta Notaris Koperasi Merah Putih. Hingga Juli 2025, Kabupaten Tolikara telah berhasil mengesahkan 37 koperasi Merah Putih atau sekitar 30 persen dari total koperasi di Provinsi Papua Pegunungan dan prestasi ini menjadikan Kabupaten Tolikara dengan jumlah koperasi pemegang akta notaris terbanyak se-Provinsi Papua Pegunungan.
Capaian ini adalah hasil dari: konsolidasi cepat antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan para notaris dan fasilitator, pendekatan langsung ke masyarakat beserta kelompok usaha di Tolikara serta dorongan politik dan administratif dari Bupati dan Wakil Bupati Tolikara.
Pemerintah daerah juga terus memverifikasi koperasi baru agar bisa masuk dalam gelombang penyaluran pembiayaan nasional.. Dengan demikian, Tolikara diposisikan sebagai model percontohan pembentukan koperasi di daerah pegunungan, dengan karakteristik daerahnya yang sulit diakses (karena sebagian besar daerahnya terisolir dari dunia luar), namun mampu menempati peringkat pertama dalam pengesahan akta notaris untuk mendukung Program Koperasi Merah Putih.
Program Koperasi Merah Putih di Tolikara bukan sekadar sebuah program administratif, melainkan sebagai sebuah strategi pembangunan ekonomi yang bersifat struktural dari desa, yang selaras dengan visi pembangunan bupati. Melalui pendekatan ini, Tolikara sedang membangun pondasi ekonomi rakyat yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, serta membuka peluang besar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mengatasi inflasi struktural akibat mahalnya harga kebutuhan pokok dan logistik di Tolikara.
Jika program ini terus dilanjutkan secara konsisten, kami yakin, Kabupaten Tolikara akan dapat menjadi pusat ekonomi lokal berbasis pangan dan koperasi di kawasan Papua Pegunungan. Syalom. Wa Wa Wa. Waniambe. Yo Suba. Tabea Tabea. Matur Muwun. Horas. Ya’ahowu……
