JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Pengungsian yang terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah maupun Papua Barat Daya menjadi agenda yang dikelola bersama lintas Kementerian/lembaga (KL) dan dikoordinasikan oleh Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Ketua Komite Eksekutif Papua Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA dan pimpinan Komite Eksekutif Papua, Rabu (19/8) menerima pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro, Amiruddin Al Rahab, dan Abdul Haris Semendawai guna membahas persoalan pengungsi di sejumlah kabupaten di bumi Cenderawasih.
“Kami Komite Eksekutif Papua bersama Komnas HAM telah sepakat bahwa permasalah pengungsi ini adalah masalah penting sehingga perlu agenda menyeluruh dalam menyelesaikan pengungsi di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak maupun Kabupaten Maybrat,” ujar Velix Wanggai di Jakarta, Rabu (19/8).
Menurut Velix, rerkait hal tersebit Komite Eksekutif Papua mencermati berbagai aspirasi kelompok strategis di Papua yang menyuarakan soal pengungsi Papua sebagai jalan kemanusiaan.
“Sebagai langkah tindaklanjut untuk merespon aspirasi-aspirasi tersebut dan dalam rangka menemukan solusi yang menyeluruh, dialog Papua perihal pengungsi sedang disiapkan oleh Komite Eksekutif Papua,” kata Velix lebih lanjut.
Velix menjelaskan, dalam rangka menyerap informasi berkaitan perkembangan pengungsi di Nduga dan mempersiapkan dialog tersebut, selain bertemu dengan Komnas HAM, Komite Eksekutif Papua juga sudah menerima Bupati Nduga.
Kemudian, kata Velix, menggelar pertemuan awal dengan Kemenko Politik dan Keamanan; perwakilan Bappenas; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Pertanian; dan Kementerian Sosial.
Selain itu, dilakukan pertemuan dengan Kementerian Perumahan dan Penataan Kawasan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial; dan Kementerian Perhubungan guna membahas penduduk Nduga yang mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Lanny Jaya dan daerah sekitarnya.
“Dalam membahas hal ini, Komite Eksekutif Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga sedang mempersiapkan pendataan yang lengkap dari penyebaran penduduk yang mengungsi yang tersebar ke berbagai daerah, dan merumuskan desain besar program, kegiatan dan pembiayaan dari berbagai Kementerian/lembaga dan para pihak lainnya yang konsen soal pengungsi,” kata Velix.
Velix menegaskan, langkah-langkah menyeluruh tersebut tentunya bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang menjadi lokasi pengungsi, termasuk para tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat Nduga dan Papua Pegunungan.
“Jadi penanganan pengungsi ini menjadi pintu masuk dalam menyiapkan grand desain percepatan pembangunan wilayah Nduga secara terpadu. Langkah ini mencakup konektivitas, transportasi antarmoda, sistem logistik, rumah layak huni dan prasarana sarana umum, pendidikan, kesehatan, air minum, ekonomi lokal, bantuan pangan dan jaminan kesehatan dan skema perlindungan sosial lainnya,” ujar Velix.
Berbagai kegiatan ini dikemas dalam peta jalan (roadmap) percepatan penanganan terpadu untuk pengungsi, baik Nduga dan daerah-daerah lainnya di wilayah Papua sejak 2026 hingga 2029.
Untuk itu, lanjut Velix, Komite Eksekutif Papua sangat mengapresiasi peran Pemda dan Gereja yang sejak awal telah aktif dalam menangani pengungsi di Nduga, termasuk perhatian ke distrik-distrik yang menjadi sentra pelayanan seperti di Distrik Yigi, Mapenduma, dan Kenyaam.
“Sebagai tindaklanjut, kami di Komite Eksekutif Papua membuka ruang dialog dengan berbagai simpul sosial strategis, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk membahas peta jalan penanganan pengungsi, penghentian kekerasan guna mensepakati perdamaian Papua yang berkelanjutan,” kata Velix, mantan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan. (*)
