DAERAH  

Ribuan Massa Unjuk Rasa Desak Presiden Tarik TNI Non-Organik dari Provinsi Papua Pegunungan

Ribuan massa kelompok Cipayung Plus bersama sejumlah elemen saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (2/9). Foto: Istimewa

Loading

WAMENA, ODIYAIWUU.com — Ribuan massa kelompok Cipayung Plus bersama sejumlah elemen, Selasa (2/9) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. 

Massa Cipayung Plus yang terdiri dari GAMKI, GMKI, HMI, PMKRI, dan GMNI serta Hi Labewa dan Forum Pribumi Papua Pegunungan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menarik pasukan TNI non-organik dari wilayah Lapago (Papua Pegunungan).

Dalam aksi unjuk rasa damai tersebut massa menyampaikan keresahan atas keberadaan pasukan TNI non-organik di beberapa distrik di Jayawijaya seperti Distrik Ibele, Walaik, dan Tailarek. 

Kehadiran aparat TNI non organik tersebut dinilai meresahkan masyarakat adat dan warga kampung. Bahkan kehadirannya tanpa izin kepala distrik, kepala kampung maupun pemerintah daerah.

Perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Andi Irawan dalam orasinya menegaskan, masyarakat khususnya orang tua mengalami trauma akibat kehadiran TNI non-organik. “Orang tua kami resah dan mengalami trauma karena kehadiran pasukan TNI non-organik membuat warga takut beraktivitas,” ujar Andi.

Aspirasi penolakan terhadap militer non-organik telah disampaikan melalui DPR Kabupaten Jayawijaya dan kepada Bupati Jayawijaya. Namun, hingga kini belum mendapat tanggapan. Massa menilai TNI terus melakukan aktivitas di distrik dan kampung bahkan masuk ke gereja-gereja.

Ketua GMKI Wamena Maclhon Wandikmbo menegaskan, situasi di Wamena dan Lapago saat ini damai dan aman. “Wamena dan Lapago Papua Pegunungan sedang damai. Jangan membuat trauma baru terhadap masyarakat kami,” ujar Maclhon.

Sedangkan Ketua GMNI Jayawijaya Ignasius Pekey mengingatkan, masyarakat Papua masih menyimpan memori kelam atas operasi militer di masa lalu.

“Di Papua, ada memori kelam di benak orang Papua akibat operasi militer sejak tahun 60-an. Karena itu kami minta Presiden segera menarik TNI non-organik dan anggota Polri dari berbagai tempat di Papua Pegunungan, terutama di Jayawijaya,” ujar Ignas Pekey. (*)