JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) telah melakukan evaluasi triwulan pertama atas kinerja agenda-agenda strategis yang dijalankan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA di kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (28/2).
Evaluasi tersebut merupakan proses pemantapan kerja pemerintahan di daerah otonom baru (DOB) di tanah Papua. Dalam proses evaluasi triwulan pertama, Penjabat Gubernur Velix Wanggai menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada Triwulan I sejak 13 November 2023 hingga 28 Februari 2024.
“Perhatian penting dalam proses evaluasi triwulan pertama ini difokuskan pada sepuluh indikator prioritas. Indikator dimaksud yaitu penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, kesehatan, perijinan usaha, BUMD dan usaha ekonomi, penyerapan anggaran APBD dan inovasi kegiatan unggulan. Selain itu, dilakukan evaluasi atas dua belas Peta Jalan (Roadmap) DOB sebagai kesiapan provinsi baru,” ujar Penjabat Gubernur Velix Wanggai kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Rabu (28/2).
Menurut Velix, dari proses evaluasi ini pihaknya menekankan lima strategi utama. Pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah delapan kabupaten dalam membangun komunikasi sosial.
Hal tersebut bertujuan menguatkan rasa percaya, trust building atas kehadiran DOB, membangun identitas jati diri dan kebanggaan daerah serta pentingnya afirmasi pembiayaan di tengah kemahalan harga di wilayah pegunungan.
“Melalui berbagai program pelayanan dasar ini, sebenarnya ditujukan untuk mengangkat potensi sumber daya manusia masyarakat pegunungan dalam kerangka transformasi pemikiran, budaya, dan adaptasi atas berbagai kebijakan pembangunan yang berubah dari waktu ke waktu,” kata Velix.
Kedua, dalam tiga bulan terakhir ini Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan. Misalnya, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perijinan dan investasi daerah serta penggunaan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran.
Dalam tiga bulan terakhir, dilakukan berbagai langkah terpadu dalam menangani inflasi, tingkat harga yang tinggi. Perhatian ditujukan ke arah perbaikan dan penataan sistem logistik dan konektivitas, baik pembukaan subsidi tol udara Timika-Wamena, peningkatan peran jalur sungai di Yahukimo, dan perbaikan akses jalan Trans Papua maupun pembukaan sentra-sentra pertanian baru di Yalimo, Jayawijaya, dan Yahukimo.
Selain itu, dilakukan operasi pasar murah dan distribusi bantuan cadangan beras. Agenda prioritas juga difokuskan ke pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan dari 16,5 persen di 2022 menurun ke 16, 1 persen di tahun 2023.
Dalam pelayanan kesehatan, Pemprov Papua Pegunungan fokus pada peningkatan rumah sakit yang telah beroperasi di delapan kabupaten. Perhatian utama kepada RSUD Wamena yang menjalankan pelayanan regional serta perhatian ke RSUD Nduga yang empat bulan terakhir tidak beroperasi. Karena itu, Pemprov membentuk tim terpadu stunting guna menyatukan langkah-langkah peningkatan pelayanan kesehatan dan langkah pendukung lainnya.
Ketiga, menekankan update perkembangan dari dua belas Roadmap provinsi baru. Saat ini, Pemprov Papua Pegunungan telah menata struktur kelembagaan dan SDM pemerintah provinsi, menyelesaikan kesiapan lahan 137 hektar untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan masterplan KIPP serta menyelesaikan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Demikian pula, saat ini dikawal proses Pemilihan Umum guna terbentuknya DPRP. Pemprov juga memulai persiapan seleksi anggota DPRP dari jalur pengangkatan.
“Demikian pula, Pemprov intens menyiapkan berbagai kerangka perencanaan, baik masterplan KIPP, AMDAL, dan penyiapan dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai panduan pemerintahan definitif hasil Pilkada,” ujar Velix.
Keempat, dalam mempercepat pembangunan daerah, sudah diambil langkah terobosan guna menyentuh aspek sosial budaya dan potensi masyarakat pegunungan serta simbol landmark pembangunan Papua Pegunungan. Sebagai terobosan awal, dilakukan deklarasi Papua Pegunungan sebagai Provinsi Festival.
“Untuk itu disusun kalender event dalam tahun 2024 diawali Festival Bahasa, Festival Rumput Merah bulan Mei, Festival Kopi dan Musik Regae, Festival Budaya Lembah Baliem, Festival Wamena Street Fashion, Festival 12 suku Yahukimo, Festival Kuliner, Festival 23 tahun Otsus, dan diakhiri dengan Chrismast Week Festival 2024,” kata Velix.
Selain itu, kegiatan unggulan lainnya yang difokuskan untuk menyentuh sosial keagamaan dan keolahragaan, baik revitalisasi situs Pekabaran Injil, perbaikan Museum Budaya Wamena serta kolaborasi pengelolaan Anjungan Papua Pegunungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, penataan kawasan Tugu Salib maupun penataan Stadion Olahraga Wamena.
Kelima, selain pendekatan sosial budaya, Pemprov Papua Pegunungan juga mengambil langkah terobosan dalam menata dan membenahi pendekatan ekonomi daerah, kota, dan kampung sesuai kearifan lokal dan potensi sumber daya alam setempat.
Dalam hal ini, ujar Velix, pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah khusus. Pertama, deklarasi Papua Pegunungan sebagai provinsi pertanian (sayur mayur). Pendekatan pembukaan akses pasar ke PT Freeport Indonesia, pembukaan gudang di Wamena, penggunaan akses logistik atas subsidi pesawat rute Wamena-Timika, serta pembukaan sentra komoditas holtikultura di beberapa kabupaten.
Kedua, memberikan perhatian ke potensi pertambangan emas dan galian batu di delapan kabupaten, melalui penataan ijin pertambangan dan menjajaki model percontohan wilayah pertambangan rakyat. Ketiga, perhatian ke penataan dana desa yang saat ini sebesar Rp 2 triliun ke delapam kabupaten guna menggerakkan potensi ekonomi kampung secara terpadu.
Keempat, perhatian kepada generasi muda Papua yang bergerak ke sektor ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi. Kelima, Pemprov Papua Pegunungan mempersiapkan gerakan terpadu bernama Gerakan Harmonis, Sejahtera, dan Damai (Honai) yang memuat keterpaduan program perlindungan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ekonomi kampung serta aneka dialog inklusif ke semua simpul sosial guna menghasilkan kerangka perencanaan lima tahun dan dua puluh tahun Provinsi Papua Pegunungan.
“Untuk itu, saat ini sedang disiapkan Papua Pegunungan Leaders Meeting guna menggali berbagai ide pembangunan secara terbuka. Tentu saja durasi waktu satu tahun apalagi kurang dari satu tahun, tidaklah cukup untuk menjawab semua permasalahan dan tantangan yang ada. Tetapi jika didorong dengan kewenangan otonomi khusus, kebijakan yang tidak kaku, dan dukungan pembiayaan pembangunan yang cukup, kita pasti mampu meletakkan landasan yang baik dan kokoh bagi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan di masa-masa yang akan datang,” kata Velix. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
