Oleh Ben Senang Galus
Penulis buku Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi, tinggal di Yogyakarta
PAPUA adalah bumi yang dikarunia oleh Tuhan yang subur dan makmur berlimpah sumber daya alam (SDA) nya. SDA yang melimpah ini diharapkan dapat dinikmati oleh rakyat Papua.
Namun yang terjadi adalah mimpi buruk bagi masyarakat Papua. Karena SDA Papua sudah dicuri oleh tangan-tangan kaum berdasi. Tidak sedikit kaum berdasi atau para pejabat yang menyelewengkan SDA Papua.
Sumber daya alam Papua kerap disalahgunakan oleh segelintir orang, para kaum bandit, maupun elit politik. Sejak lama, Papua sudah menjadi objek rebutan para pejabat yang berprofesi sebagai makelar penjualan aset milik warga Papua.
Banyak sekali sumber daya alam di Papua dijual murah oleh para pejabat. Fenomena ini menjadi suatu hal yang lumrah dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang berlandaskan asas sekuler, dengan standar perbuatan liberalisme atau kebebasan, sehingga para pelaku (pengusaha dan penguasa) hanya memikirkan masalah kebermanfaatan baginya saja tanpa memikirkan lingkungan di sekitarnya yang masih jauh dari sejahtera.
Le gouvernement Passe, la misère du peuple, pepatah Prancis yang berarti pemerintah silih berganti, tetapi penderitaan rakyat tetap. Itulah akibat dari pemimpin yang bukan negarawan, melainkan politisi yang rakus akan harta benda.
Semper cogitare de civilibus electionibus, rerum publicarum gubernatores semper cogitant de proximo generation (politisi selalu memikirkan pemilihan umum berikutnya, negarawan selalu memikirkan generasi berikutnya. Mereka bebas menguasai secara individu sumber daya alam Papua yang ada, asal dia mampu untuk membelinya.
Selepas itu bagi masyarakat yang ingin menikmati sumber daya alam tersebut, harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal, mereka menanggung kerusakan alam yang amat parah. Inilah yang menjadi akar permasalahan kemiskinan, kerusakan, dan tidak terwujudnya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat Papua.
Dengan adanya pembangunan tambang ini, sumber daya lainnya semakin sulit untuk berkembang, khususnya sektor-sektor yang tidak terkait dengan sektor pertambangan, misalnya perkebunan, pertanian, perikanan, yang merupakan primadona Papua.
Kondisi ini membuat ketergantungan terhadap sektor pertambangan semakin tinggi, sehingga perekonomian domestik akan menjadi sangat lemah dan rentan bahkan mati suri. Dampaknya masyarakat bukan lagi mati suri, akan tetapi mati selamanya di atas lumbung emas. Aneh bin ajaib an sangat paradoksal.
Dalam jangka panjang kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi saja, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Sumber daya alam dengan potensi keuangan yang cukup besar akan membuat penguasa cenderung melakukan penyelewengan-penyelewengan guna mempertahankan kekuasaannya.
Hasil rampokkan kekayaan alam dipakai untuk memuaskan nafsu birahinya, nafsu seksnya. Juga hasil rampokkan itu untuk anak dan turunannya. Sementara masyarakat Papua, tingga isap jempol. Sedih dan sangat sedih!!!
Kutukan Sumber Daya Alam
Dengan kekuasaannya, penguasa dapat menggunakan dana yang ada untuk meningkatkan popularitasnya, baik melalui kebijakan-kebijakan yang populer maupun money politics.
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan penguasa cenderung pragmatis, di mana tujuan utama kebijakan adalah bagaimana agar citra penguasa tetap baik didepan rakyat dan tidak bersifat substantif untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan rakyatnya.
Dalam hal ini rakyat, khususnya rakyat yang awam (sebut saja petani dan kaum terpinggir lainnya), hanya dijadikan komoditi ekonomi dan politik bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.
Tanpa disadari, posisi rakyat diperlemah dan dipaksa untuk selalu bergantung dengan penguasa. Sistem politik seperti ini jika terus dibiarkan akan merusak sistem demokrasi dan kembali kepada sistem otorian.
Inilah yang dimaksud dengan kutukan sumberdaya alam (maledictio naturae atau resource curse), di mana kekayaan sumber daya alam tidak menjadikan masyarakat Papua lebih sejahtera, lebih adil, tetapi sebaliknya membuat masyarakat Papua semakin sengsara, menderita akibat konflik dan permasalahan yang muncul di daerah tersebut. Agar terhindar dari kutukan tersebut, penguatan peran institusi seluruh Pemda Papua perlu dilakukan agar bisa menjamin rasa keadilan bagi masyarakat Papua.
Peranan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebenarnya sangat penting. Secara umum, keberadaan pemerintah daerah adalah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Untuk itu kegiatan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sudah sepatutnya merujuk pada hal tersebut.
Upaya yang umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan tingkat kemiskinan, diantaranya adalah meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyediakan infrastruktur yang memadai (pertanian, perkebunan, dan perikanan).
Meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin, akses modal, akses pelatihan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lain-lain.
Kesempatan berusaha diberikan dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya pembangunan wilayah pedesaan yang dapat memperkuat dan meningkatkan kegiatan ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan.
Peningkatan kegiatan ekonomi pertanian, perkebunan, dan perikanan akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin yang sebagian besar memang berada di wilayah pedesaan. Tidak heran jika di beberapa daerah terdapat program bantuan khusus untuk setiap desa.
Selain itu bisa juga dalam bentuk program-program yang dapat mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan (forward linkages) yang kuat. Keterkaitan usaha yang kuat ini menunjukkan besarnya pengaruh usaha tersebut terhadap sektor usaha di sekitarnya.
Upaya meningkatkan sumber daya manusia diyakini dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena dengan sumber daya manusia berkualitas, kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk maju dan berkembang lebih besar.
Selain itu, pembangunan sumberdaya manusia adalah investasi untuk masa depan, bukan ongkos pembangunan, yang nantinya dapat mengelola sumberdaya yang ada sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun peningkatan kualitas sumberdaya manusia tidak lepas dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Pada akhirnya roda pembangunan pun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan seluruh masyarakatnya pun mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut, sehingga bisa hidup lebih sejahtera.
Program-program penanggulangan kemiskinan sebenarnya sudah cukup baik dan relatif ideal, namun pada tataran implementasi tidak demikian. Dana desa diharapkan dapat mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan di desa, ternyata tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
Pengelola dana desa di tingkat kampung ternyata belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan di beberapa desa ada yang belum bisa mengelola dana itu. Tidak berfungsinya dana desa berdampak pada tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan karena hanya mengandalkan program infrastruktur desa, yang sebenarnya tidak mempunyai korelasi langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Dana desa sebenarnya ujung tombak keberhasilan program penanggulangan kemiskinan karena yang mengetahui permasalahan di desa. Ketiadaan sumber daya di desa menunjukkan pemerintah desa kurang serius dalam menanggulangi kemiskinan dan membuat program penanggulangan kemiskinan kembali ke masa lalu, dimana tidak ada koordinasi antar instansi dan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan persepsi masing-masing instansi. Kondisi seperti ini ternyata terjadi hampir di seluruh desa termasuk desa-desa yang dikenal kaya sumber daya alam.
Demikian pula tidak adanya koordinasi antara program-program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di beberapa instansi membuat program-program tersebut tidak bisa efektif atau mencapai sasaran. Tidak aneh jika ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di satu tempat.
Sedangkan di tempat lain ada satu atau lebih wilayah yang sama sekali tidak mendapatkannya. Pada akhirnya nanti, program penanggulangan kemiskinan akan kembali disesuaikan dengan keinginan para penguasa.
Pertimbangan yang digunakan pun tidak lagi objektif untuk menanggulangi kemiskinan tetapi lebih cenderung dilatarbelakangi oleh kepentingan politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.
Bantuan untuk masyarakat miskin sebagian besar bersifat konsumtif yang secara substansi tidak bisa menanggulangi kemiskinan, sehingga masyarakat miskin hanya dijadikan komoditas politik untuk memenuhi ambisi penguasa.
Kondisi seperti ini ternyata banyak terjadi di daerah-daerah yang kaya dengan sumberdaya alam, dengan anggaran yang sangat besar, efektifitas program-program yang dilakukan sering kali tidak diperhatikan karena tujuan utamanya adalah bagaimana agar anggaran dapat terserap semua dan dapat mengangkat citra penguasa
Permasalahan lain yang muncul dalam penanggulangan kemiskinan adalah maraknya praktek korupsi. Daerah-daerah kaya sumber daya alam dengan anggaran yang sangat besar jelas menarik bagi para koruptor, baik dari kalangan aparatur pemerintah maupun dari pelaksana program atau kalangan swasta.
Banyak sekali program-program yang sebenarnya dapat berguna dan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi sia-sia dikarenakan korupsi. Jika uang hasil korupsi itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, bisa dipastikan tingkat kemiskinan akan jauh berkurang.
Tindakan tegas terhadap koruptor memang perlu dilakukan mengingat korbannya tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi ribuan bahkan jutaan orang. Bahkan yang menjadi korban sebagian besar adalah masyarakat miskin, maka dapat dikatakan juga bahwa korupsi adalah salah satu penyebab yang dapat meningkatkan kemiskinan.
Kesejahteraan berkelanjutan
Hal terpenting bagi daerah yang kaya dengan sumberdaya alam dalam menanggulangi kemiskinan adalah bagaimana hasil sumber daya alam (non tambang) yang dihasilkan saat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan kata lain, pengambilan sumberdaya alam (non tambang) dapat digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi di Papua. Pemilihan sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan (kopi, fanili, cengkeh) yang akan dijadikan lokomotif baru perekonomian Papua, segera akan menjadi kredo “Papua makmur”.
Sektor unggulan tersebut harus berbasiskan pada sumber daya yang banyak melibatkan penduduk setempat agar perekonomian dapat berkembang dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Jika hal ini benar-benar diterapkan, ketakutan akan terjadinya kemiskinan di Papua yang angkanya mencapai 7, 67 persen akan segera dihapus.
Tambang atau tambang jenis apapun tidak akan membawa perubahan pada perbaikan ekonomi masyarakat Papua. Tambang akan mengantarkan masyarakat ke lorong gelap kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan, dan penderitaan berlapis-lapis.
Tambang tidak hanya merusak ekosistem lingkungan, tetapi juga akan merusakan ekosistem sosial budaya. Budaya leluhur yang mempercayai alam akan memberi hidup pada masyarakat seketika itu juga akan punah dan tercerai berai. Hutan, gunung, sungai, dan lain-lain, yang diyakini masyarakat Papua menjadi pusat peradaban dan pusat budaya, segera akan menjadi punah dan hilang.
Masyarakat akan menjadi kehilang otentisitas diri dan jejak kebudayaannya. Masyarakat akan menjadi “culture loss generation”. Masyarakat tanpa budaya pertanian atau perkebunan akan berubah seketika dengan budaya industri pertambangan yang tidak berbasis pada kultur masyarakat. Masyarakat kita adalah bukan masyarakat pertambangan, melainkan masyarakat agraris.
