JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raya diharapkan serius membentuk kementerian khusus untuk menangani masalah tanah Papua. Kehadiran kementerian khusus tersebut sangat penting mengingat masalah di Papua semakin lama semakin kompleks.
“Usulan ini sangat penting dan strategis setelah mencuat rencana pemerintah menambah kementerian baru. Memang sudah banyak dibentuk badan dan lembaga untuk menangani masalah Papua,” ujar mantan anggota Komisi Intelijen DPR RI Paskalis Kossay kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Selasa (21/5).
Namun, ujar Paskalis yang juga tokoh masyarakat Papua, faktanya hingga saat ini lembaga atau badan tersebut tidak mampu menangani masalah Papua dengan baik dan tuntas, termasuk Undang-Undang Otsus Papua yang kini sudah mengalami revisi.
“Saya memandang serius presiden terpilih Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih mas Gibran Rakabuming Raka perlu membentuk kementerian khusus Papua dengan dibebani tanggung jawab khusus pula untuk menangani masalah Papua dari hulu hingga hilir agar fokus dan terarah,” kata Paskalis.
Paskalis menambahkan, jika Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat dan sungguh menyelesaikan masalah Papua, langkah strategisnya adalah menghadirkan kebijakan strategis pula dengan membentuk kementerian khusus.
“Kantor kementerian khusus Papua itu kantor operasionalnya di Papua. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu bolak balik Jakarta-Papua tetapi kantor kementerian itu cukup dikendalikan dengan sistem dan manajemen kerja yang lebih efektif dan terarah,” kata Paskalis,
Dengan demikian, ujar Paskalis, lebih efektif dan efisien dari sisi manajemen pengelolaan pemerintahan, pengendalian pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengawasan penggunaan dana serta penanganan masalah sisi keamanan dan lain-lain yang lebih terarah dan terkendali.
Wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo dan Gibran mendatang mendapat dukungan dari elite Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman juga tak memungkiri munculnya wacana menambah jumlah kementerian dari yang saat ini berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.
Menurutnya, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.
”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR/MPR RI mengutip kompas.com di Jakarta, Senin (6/5).
Gibran mengatakan, wacana itu masih dalam pembahasan dan penggodokan. “Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu saja ya,” ujar Gibran, di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/5).
Menurut Gibran, kementerian untuk mengurus program makan siang gratis sempat dibahas terkait wacana menambah jumlah kementerian itu. “Kemarin sempat dibahas itu. Tapi, tunggu dulu ya,” ujar Gibran, yang saat ini menjabat Walikota Solo.
Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan, pembahasan terkait wacana menambah kementerian yang mengurusi program makan siang gratis karena menyangkut anggaran yang besar.
“Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makannya harus dibahas. Ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan karena kita ingin program ini benar-benar bisa dirasakan oleh anak sekolah. Tapi, tunggu dulu ya. Ini belum pasti kok masalah kementeriannya. Ditunggu saja dulu,” ujar Gibran.
Gibran juga memberikan atensi khusus terkait rencana menambah kementerian yang menangani program makan siang gratis. Hal ini agar program tersebut bisa berjalan dengan baik. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
