JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua (JDRP2) menegaskan, Presiden Joko Widodo sebaiknya menghentikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengawal dialog Jakarta-Papua.
Pasalnya, sorotan masyarakat internasional atas masalah Papua semakin meningkat. Salah satunya, Dewan HAM PBB melalui Komisaris Tinggi HAM PBB sudah berapa kali mengirim surat kepada pemerintah Indonesia mempertanyakan situasi HAM di tanah Papua. Untuk menanggapi itu, pemerintah pusat mengundang kementrian dan lembaga terkait menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan otoritas Dewan HAM PBB.
“Presiden Republik Indonesia segera mencabut mandat yang dipercayakan kepada Komnas HAM untuk mengawal dialog parsial Jakarta-Papua. Upaya dialog itu tidak akan pernah menyelesaikan kompleksitas masalah Papua, terutama status politik bangsa Papua yang merupakan akar masalah Papua,” ujar Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua (JDRP2) Selpius Bobii kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Jumat (18/3).
Selpius juga menambahkan, negara Indonesia juga berhenti mengelabui masyarakat internasional dengan berbagai laporan palsu terkait situasi politik, hukum, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan bidang lainnya di tanah Papua; “Kepada Presiden Jokowi, mari kita berunding antara dua bangsa dan dua negara yang setara, yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pihak ketiga yang netral dan di tempat yang netral,” kata Selpius Bobii lebih lanjut.
Menurutnya, untuk mempersiapkan laporan yang akan disampaikan saat pertemuan Dewan Ham PBB bulan Maret atau April 2022, Indonesia sedang berusaha keras mempersiapkan data untuk meng-counter sorotan dunia atas kasus HAM di Papua. Salah satunya adalah dialog parsial yang sudah dimulai dari Wamena oleh Komnas HAM. Meski banyak organisasi perjuangan Papua merdeka, para tokoh agama Papua dan tokoh pembela HAM Papua telah menyatakan penolakan inisiatif Komnas HAM yang mau memediasi dialog Jakarta-Papua.
Langkah Indonesia mendorong Komnas HAM memediasi dialog tersebut sekadar upaya membendung sorotan masyarakat dunia atas kasus kasus di Papua.Sekaligus upaya membendung kunjungan Komisaris Tinggi PBB berkunjung ke tanah Papua. Tujuannya adalah menasionalisasi masalah Papua dalam rangka menghindari internasionalisasi masalah Papua.
“Meski demikian, Indonesia harus tahu dan sadar bahwa aktor aktor yang terlibat dalam proses aneksasi bangsa Papua ke dalam NKRI adalah Amerika Serikat, Belanda dan PBB. Dalam proses penyelesaian masalah Papua, aktor aktor ini harus dilibatkan karena akar masalah Papua adalah status politik bangsa Papua yang dianeksasi ke dalam NKRI secara sepihak, manipulatif, cacat hukum, cacat demokrasi dan cacat moral,” kata Sepius.
Dialog Jakarta-Papua
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, Rabu 9/3) mengatakan, Komnas HAM berharap dialog damai antara Papua dengan Jakarta dapat mulai terlaksana tahun ini.
“Harapannya tahun ini dialog sudah dimulai tahap awalnya, dari pemerintah, Organisasi Papua Merdeka (OPM), tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat, sudah mulai bisa duduk,” kata Taufan kepada awak media di Hotel Shangri-la Jakarta.
Meski upaya membangun rencana dialog damai Papua-Jakarta bukan perkara mudah tetapi pihaknya berharap dialog damai itu bisa terlaksana tahun ini dan terwujud sesuai harapan. Dialog merupakan proses yang akan panjang, bergantung situasi politik, konflik, serta keamanan.
Meski begitu, Komnas HAM akan menjadi pihak pertama yang menginisiasi dialog tersebut dengan membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh di Papua, utamanya dari kubu pro-kemerdekaan Papua. “Tapi kita akan melakukan dan minggu depan kita akan berangkat, inisiasinya, kan prosesnya panjang. Aceh juga dulu kan prosesnya lama, butuh menemui ke mana-mana,” kata Taufan lebih jauh.
Sedangkan Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin al Rahab mengatakan, upaya dialog Jakarta-Papua guna menyelesaikan konflik di tanah Papua merupakan langkah yang baik demi mencegah jatuhnya korban. Siapa pihak-pihak terkait yang terlibat dalam dialog, itu urusan belakangan tetapi diupayakan terlebih dahulu.
“Komnas HAM berpandangan bahwa dialog adalah langkah yang penting dan perlu mendapat dukungan semua pihak demi mencegah jatuhnya korban sekaligus memperbaiki keadaan. Komnas HAM akan berbicara dengan semua pihak dalam dialog itu. Nah, ke depan pelahan-lahan kita lakukan komunikasi dengan semua pihak. Tentunya, komunikasi ini bukan butuh waktu pendek tetapi butuh waktu panjang,” ujar Amiruddin al Rahab saat dihubungi Odiyaiwuu.com di Jakarta, Rabu (10/3). (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
