JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Pihak Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2025 menegaskan, informasi yang beredar di media sosial tentang adanya pengungsian masyarakat di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan adalah tidak benar. Informasi tersebut menggunakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan situasi sebenarnya karena saat ini sudah kondusif.
“Beberapa warga yang berpindah ke tempat yang lebih aman pada akhir November 2024 telah kembali ke Distrik Oksop dan beraktivitas seperti biasa sebelum Natal. Informasi yang beredar saat ini adalah berita hoaks yang sengaja disebarkan untuk memprovokasi,” ujar Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025 Kombes Pol Yusuf Sutejo kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Rabu (15/1).
Menurut Yusuf, pihak terkait seperti Kepala Distrik Oksop Yohanes Sasaka sudah memberikan keterangan yang memperkuat fakta bahwa situasi di Oksop dalam keadaan aman. Ada beberapa poin penting terkait isu yang berkembang.
Pertama, dokumentasi yang beredar adalah foto kejadian pada Kamis (28/11 2024) di Kampung Mimin bukan kejadian saat ini. Kedua, sejumlah warga Oksop sekitar puluhan orang telah kembali ke tempat tinggal mereka dan menjalankan aktivitas normal di empat kampung. Sementara Kampung Mimin masih dalam pengawasan aparat keamanan.
Ketiga, berita yang menyebutkan adanya lansia dan seorang ibu yang meninggal dunia karena pengungsian tidak benar. Keduanya meninggal dunia akibat faktor kesehatan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita tidak benar yang beredar. Polri dan aparat keamanan terus berkomitmen menjaga situasi kondusif di Oksop,” kata Yusuf lebih lanjut.
Sementara itu, masyarakat Oksop juga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun provinsi terkait distribusi bantuan. “Kami mengapresiasi kepedulian aparat keamanan, tetapi kami juga membutuhkan dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar,” ujar Sasaka.
Pihak Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan, penyebaran berita hoaks seperti ini diduga dilakukan oleh oknum tertentu untuk menciptakan keresahan dan gangguan keamanan.
“Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi guna menghindari dampak dari berita palsu. Satgas Operasi Damai Cartenz akan terus memberikan informasi yang benar dan menjaga keamanan masyarakat di Pegunungan Bintang,” katanya.
Media ini sebelumnya juga memberitakan, sejak pekan ketiga November 2024, ratusan aparat keamanan dikirim ke Pegunungan Bintang. Aparat keamanan itu tiba di Bandara Oksibil, Jalan Mabilabol, Pegunungan Bintang.
Menurut Ketua dan Staf Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pusat Pendeta Jimmy Koirewoa, S.Th dan Eneko Bahabol, awal Desember aparat TNI memulai perjalanan dari Oksibil, kota Kabupaten Pegunungan Bintang menuju Distrik Oksop.
“Berdasarkan kesaksian seorang Pendeta GIDI, TNI menuju Oksop melalui jalan setapak yang biasa digunakan warga ke kebun dan hutan. Masyarakat Oksop menyaksikan kedatangan TNI ke kebun-kebun mereka. TNI juga mulai menempati kantor Distrik Oksop sejak awal Desember,” ujar Jimmy dan Eneko kepada Odiyaiwuu.com dari Sentani, Jayapura, Papua, Selasa (10/12).
Jimmy menjelaskan, pada Minggu (8/12) seluruh warga Oksop akhirnya telah mengungsi ke berbagai titik. Kampung-kampung kosong melompong akibat aksi yang dilakukan oleh aparat. Kedatangan aparat ke Oksop tidak melalui jalan umum, tetapi melalui jalan-jalan tikus.
Sesampainya di Oksop, ibu kota Distrik, kata Jimmy, aparat TNI tidak menempati kantor distrik atau perumahan sosial tetapi mengambil tempat di hutan-hutan. Mereka kemudian mengepung warga sipil yang tinggal di perkampungan dan hutan-hutan yang ditempati warga. Aksi militer, lanjutnya, sangat menakutkan masyarakat. Warga merasa terancam dan membutuhkan pertolongan semua pihak.
“Pada 9 Desember TNI kembali melakukan pendropingan pasukan menggunakan helikopter dan menempati Gereja GIDI Efesus Sape di Kampung Mimin. Hingga saat ini, TNI menguasai lima kampung di Oksop. Akibatnya, warga mengungsi ke hutan untuk menyelamatkan diri. Gereja-gereja seperti Gereja GIDI dan Katolik sedang berupaya mengumpulkan pengungsi,” ujarnya.
Menurut Jimmy, penyisiran yang dilakukan oleh aparat menyebabkan sejumlah keluarga, termasuk anak-anak, orang dewasa, perempuan, dan lansia melarikan diri ke hutan. Mereka ketakutan setelah melihat penembakan brutal yang dilakukan aparat di wilayah itu.
Keadaan ini menciptakan situasi sangat darurat. Masyarakat terjebak dalam ketakutan dan kesulitan hidup akibat konflik yang sedang berlangsung. Mereka terpaksa mengungsi karena didera rasa takut dan kecewa terhadap perlakuan aparat yang dianggap tidak manusiawi.
“Seorang perwakilan umat Katolik dan Protestan mengungkapkan, mereka merindukan Natal penuh damai. Tetapi tahun ini, mereka tidak merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka tidak bisa merayakan kelahiran sang Juruselamat penuh sukacita. Ini adalah kado Natal paling buruk yang mereka alami dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Menurut Jimmy, kekuatan militer yang dikerahkan ke Oksop sekitar 300 personel, dengan pendropan pasukan tahap kedua menggunakan 3 mobil. Namun, jumlah pasti kekuatan militer masih belum diketahui karena pasukan terus bertambah. Hal ini diakui Jimmy, semakin memperburuk situasi di lapangan.
Akibat adanya pengerahan jumlah personil militer dalam jumlah besar, berbagai aktivitas pengungsi lumpuh total. Dampaknya sangat dirasakan pengungsi. Misalnya, usaha mencari makanan terhambat karena warga tidak dapat beraktivitas dengan normal.
Selain itu, akses pendidikan anak-anak sekolah hilang karena tidak ada ruang belajar dan suasana yang sangat tidak aman dan kondusif. Begitu pula akses layanan kesehatan terhenti mengingat medan yang sulit dan warga yang ketakutan dengan kehadiran aparat keamanan.
Situasi ini mengakibatkan warga mengalami penderitaan. Selain rasa takut mendera, warga juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti memperoleh makanan, pendidikan, dan kesehatan. Keadaan ini menuntut perhatian dan bantuan berbagai pihak untuk membantu pengungsi dan mengakhiri kekerasan yang sedang berlangsung.
Jimmy mengatakan, dalam usaha mendata warga sipil di pengungsian, para hamba Tuhan dan pegiat HAM menghadapi kendala besar. Kendala itu terutama terkait medan yang sulit banyaknya kekuatan militer di distrik itu.
“Saat ini warga pengungsi yang terdata yaitu balita sekitar 54 orang, warga lanjut usia (lansia) 23 orang, ibu hamil 5 orang, dan pasien berat 2 orang. Total pengungsi yang bertahan di hutan sebanyak 3.318 orang,” kata Jimmy.
Menurutnya, data ini mencerminkan kondisi pengungsi yang sangat rentan, termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka sangat membutuhkan perawatan medis. Situasi ini menunjukkan tingkat kesulitan yang sangat tinggi bagi masyarakat sipil yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Ketua Wilayah GIDI Pegunungan Bintang Pendeta Nerri Sol, S.Th, M.Th juga mengeluhkan situasi di Kampung Safe, Klasis Okbab, Jemaat Efesus. Pasalnya, saat ini semua jalan tikus telah diblokade aparat keamanan sehingga menyulitkan jemaat kembali ke rumah mengambil barang-barang mereka. Banyak yang terpaksa berjalan kaki dengan bawaan seadanya di tangan atau pakaian di badan.
“Kami berharap agar tentara yang saat ini berada di Safe segera ditarik ke Oksibil, sehingga jemaat dapat merayakan Natal bersama keluarga di tempat mereka dalam suasana aman dan damai. Kami mohon perhatian Kementerian Hak Asasi Manusia agar masalah ini dapat segera ditangani demi menghormati martabat orang kecil,” kata Nerri Sol.
Menurut Nerri, kini pihak Pengurus Wilayah GIDI Pegunungan Bintang sedang berupaya melakukan upaya advokasi terkait masalah pengungsian yang sedang dihadapi masyarakat dan jemaat di Oksop melalui koordinasi dengan pihak gereja dan aktivis kemanusiaan di Pegunungan Bintang.
“Kami telah melakukan kontak langsung dengan Ketua Klasis dan Ketua Wilayah GIDI Pegunungan Bintang. Kemudian, berkoordinasi dengan pihak Kementerian HAM, Pangdam XVII/Cenderawasih guna menanyakan pendropan ratusan aparat militer ke Oksop, termasuk bagaimana melihat penderitaan warga yang masih bertahan di hutan-hutan,” kata Nerri.
Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya juga didesak segera menarik pasukan militer dari Distrik Oksop. Desakan para pelajar dan mahasiswa asal Pegunungan Bintang seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Aplim Apom (Komapo) itu disampaikan sebagai bentuk keprihatinan mendalam terkait operasi militer di Pegunungan Bintang.
Komapo mendesak Panglima TNI segera menghentikan operasi militer san menarik lebih dari 300 personel dari Distrik Oksop. Pasalnya, operasi militer yang dilakukan sejak 4 Desember 2024 membuat ribuan warga sipil di distrik itu terpaksa mengungsi ke hutan. Anggota militer yang terdiri dari enam kompi di distrik juga telah menyasar tiga desa, yaitu Desa Mimin, Alutbakon, dan Atenar.
“Kami meminta dan mendesak Panglima TNI Pak Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AD, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, dan Panglima TNI Gabungan Wilayah III untuk segera menarik pasukan dari Distrik Oksop agar masyarakat dapat kembali hidup tenang,” ujar Sekretaris Jenderal Komapo Elia A Mimin didampingi sejumlah pengurus dan anggota saat menggelar jumpa pers di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (11/12).
Menurut Elia Mimin, akibat operasi militer di Distrik Oksop terjadi krisis kemanusiaan paling mengenaskan. Kurang lebih 3.000 warga masyarakat sipil, termasuk ibu-ibu, anak-anak dan balita mencari perlindungan di hutan.
“Kondisi memilukan ini tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat tetapi juga menyebabkan trauma mendalam. Warga yang mengungsi kehilangan rasa aman dan tidak dapat merayakan Natal dalam suasana damai bagi umat Kristiani di wilayah itu,” kata Elia Mimin.
Para penasehat dan pembina juga mengingatkan negara melalui aparatur sipil maupun militer Indonesia sungguh memahami pentingnya penghormatan terhadap martabat dan HAM tanah Papua, khususnya di Pegunungan Bintang.
Apalagi, sebagian warga yang ketakutan dan bertahan di hutan sebagian besar adalah umat Kristiani yang merindukan kedamaian menyambut Natal, perayaan Agung umat. Membiarkan warga masyarakat sipil bertahan di hutan di tengah ancaman kelaparan dan bayang-bayang kematian akibat tidak mengkonsumsi makanan dan minuman adalah bentuk pengingkaran atas martabat manusia.
“Kami mendesak Panglima TNI dan jajarannya di Kodam Cenderawasih segera menarik pasukan militer dari Oksop. Sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan suci umat Kristiani, kami juga mendesak Panglima TNI agar operasi militer dihentikan sementara selama masa Natal,” ujar Elia Mimin.
Para mahasiswa dan pelajar dalam perhimpunan itu juga menuntut jaminan keamanan bagi warga sipil agar mereka dapat kembali ke rumah masing-masing untuk merayakan Natal dengan penuh damai dan sukacita.
“Kami meminta DPRP, MRP, dan DPRD Pegunungan Bintang tidak tinggal diam, tetapi harus ada upaya menyelamatkan warga sipil, terutama lansia, perempuan dan anak yang paling rentan menjadi korban akibat operasi militer ini,” kata Elia Mimin tegas.
Menurutnya, kedamaian adalah hak setiap individu. Karena itu, seluruh pihak terkait untuk membantu mengambil langkah konkret demi melindungi masyarakat Pegunungan Bintang dan menciptakan suasana kondusif menjelang Natal.
“Kami juga menyerukan solidaritas dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan krisis ini melalui pendekatan damai tanpa kekerasan demi menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Kami berharap semua pihak dapat berkontribusi untuk menciptakan kedamaian di Oksop sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan mereka dengan rasa aman dan merayakan Natal penuh sukacita,” katanya. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)