MOWANEMANI, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai, Provinsi Papua Tengah meraih Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024 Kategori Utama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Penyerahan UHC Award 2024 tersebut berlangsung di Krakatau Grand Ballroom, kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (8/8). Penghargaan diterima langsung Pejabat Sekretaris Daerah Dogiyai Drs Petrus Agapa, M.Si mewakili Pejabat Bupati Marthen Ukago, SE, M.Si.
“UHC Award 2024 ini merupakan bukti nyata kinerja Pemerintah Kabupaten Dogiyai sejak tahun 2021, di mana Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah mendaftarkan masyarakatnya dalam Program JKN KIS sejak tahun 2021 kategori non cut off,” ujar Petrus Agapa melalui keterangan tertulis dari Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Senin (12/8).
UHC Award 2024 diberikan kepada 33 provinsi dan 460 kabupaten dan kota. Tahun 2024 UHC Award 2024 dibagi tiga kategori yaitu Kategori Utama, Kategori Madya, dan Kategori Pratama berdasarkan penilaian-penilaian yang ditentukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
“UHC Award 2024 untuk kabupaten Dogiyai merupakan penghargaan yang kedua kali. Pada April 2023 penghargaan serupa juga saya terima langsung sejak menjadi pejabat bupati. Tahun ini, kami menerima kembali penghargaan bersama 135 pemda provinsi dan kabupaten-kota. Kami menerima penghargaan kategori utama,” kata Agapa.
Saat menerima UHC Award 2024, ujar Agapa. dihadiri langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Prof Dr KH Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Presiden Internasional Social Security Association (ISA) Sri Dato Mohammed Azman Aziz, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti beserta jajaran Direksi BPJS Kesehatan, serta para gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia.
Menurut Agapa, penghargaan UHC Award 2024 diterima Kabupaten Dogiyai atas sejumlah prestasi. Pertama, Pemerintah Kabupaten Dogiyai tidak memiliki hutang iuran wajib aparatur sipil negara (ASN) daerah sejak 2023. Kedua, capaian UHC Pemda di atas 98 persen dari target nasional 98 persen.
Ketiga, tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Dogiyai di atas 80 persen dari target nasional. Keempat, keberlangsungan UHC sejak 2022. Kelima, kontribusi pekerja bukan penerima upah (PBPU) pemda dalam keseluruhan penduduk di wilayah pemda lebih besar di tingkat nasional.
“Pemerintah Kabupaten Dogiyai benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam akses pelayanan kesehatan masyarakat. Kami menjamin kesehatan masyarakat melalui Program JKN agar tidak ada lagi masyarakat yang sakit takut ke rumah sakit atau Puskesmas karena tidak memiliki uang. Sekarang semua gratis karena pemerintah telah membayarkan program kesehatan masyarakat kepada BPJS Kesehatan,” ujar Agapa.
Agapa mengatakan, Pemkab Dogiyai tetap berupaya untuk mendaftarkan masyarakat yang belum terdaftar dalam Program JKN Kis. Hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam Inpres tersebut Kementerian Koordinator PMK berperan sebagai koordinator pelaksanaan instruksi kepada 30 kementerian dan lembaga, termasuk gubernur, bupati dan walikota diberikan tanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran pendukung pelaksanaan Program JKN, memastikan perlindungan penduduk serta mendorong partisipasi aktif dalam program JKN.
“UHC Award 2024 adalah bukti nyata yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai sejak tahun 2021 hingga 2024, Tidak semua pemerintah daerah mendapatkan penghargaan Kategori Utama. Ada pemda yang tidak diundang juga karena tidak memenuhi berbagai penilaian yang telah ditetapkan,” ujar Agapa. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
