Oleh Jekson Magay
Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
PAPUA adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Saat ini, Papua terbagi atas beberapa provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Wilayah provinsi itu memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah. Pemandangan alamnya sungguh menakjubkan dan masih terjaga kelestariannya hingga saat ini.
Kekayaan SDA yang masih terjaga kelestariannya dan pesona alam nan eksotik, selalu menarik perhatian dan memanjakan mata wisatawan, baik domestik maupun manca negara.
Bentang benua jumbo itu menyajikan pantai dengan hamparan pasir dan gugusan pulau-pulau karang kecil yang tersebar luas nan indah. Pun alam pegunungan dan sungai di kawasan hutan hujan tropis di Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Raja Ampat maupun Biak.
Agus Alua dalam Huma (2006) menyebut, Anttonio Pigafetta, ilmuan, penulis, dan penjelajah dari Italia dalam catatan hariannya juga menyinggung nama Papua. Dalam laporannya, Pigafetta menjuluki Pulau Papua dengan nama Islade Oro, Pulau Emas.
Sematan itu tentu beralasan mengingat Papua memiliki beragam flora dan fauna, satwa unik dan langka yang berkembang biak dan menyebar di seluruh hutan di atas tanah Papua.
Selain itu, Papua juga merupakan rumah bagi banyak suku asli dengan aneka budaya yang kaya dan unik dari berbagai wilayah di Indonesia. Suku-suku ini memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi masing-masing.
Kerikil dalam sepatu
Di sisi lain, Papua juga memiliki permasalahan serius yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah ini. Dengan kata lain, Papua juga menghadapi masalah sosial dan politik yang serius. Gerak Papua menuju aman, damai, dan sejahtera ibarat kerikil dalam sepatu saat kita melangkah.
Masalah sosial Papua terkait dengan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Tingkat kemiskinan di Papua adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Papua juga menghadapi berbagai tantangan dalam hal kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, masalah politik Papua kerap menjadi sorotan, terutama terkait masalah separatisme dan hak asasi manusia (HAM). Namun, lepas dari berbagai hal di atas, Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Pemerintah Indonesia telah mencoba mendorong pembangunan di daerah melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Meski demikian, berbagai upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu perbaikan terus menerus.
Selain itu, masih banyak hal lain yang harus dilakukan untuk membangun Papua menjadi tanah damai. Salah satunya, meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan seperti jalan, jembatan, dan lalu lintas. Infrastruktur yang baik memudahkan akses ke daerah. Juga meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Papua. Masyarakat Papua harus terlibat aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan hingga pengawasan pembangunan di wilayahnya. Hal ini dapat membantu membangun rasa kebersamaan untuk membangun Papua dan memperkuat persatuan dan kesatuan wilayah.
Di sisi lain, konflik antarsuku yang kerap terjadi di Papua merupakan masalah besar yang dihadapi. Ketika terdapat banyak suku yang berbeda dengan budaya, bahasa dan adat istiadat, potensi bahkan konflik etnis muncul. Konflik memicu kekerasan dan mengganggu keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di wilayah itu.
Konflik antar suku ini dapat bersumber dari persaingan ekonomi, perbedaan agama, bahkan kepentingan politik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat Papua harus bekerja sama mempromosikan keanekaragaman budaya dan membangun rasa saling menghormati antar suku yang berbeda.
Namun, di sisi lain praktik korupsi juga merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat. Banyak proyek pembangunan terhambat atau kualitasnya jauh dari harapan menyusul praktik korupsi menggurita. Dalam proses perolehan perijinan dan urusan administrasi, peluang korupsi selalu menganga lebar.
Berbagai proyek pembangunan tidak berjalan efektif dan efisien sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi ini, kerja sama mutualistik pemerintah, rakyat Papua, dan aparat penegak hukum menjadi keharusan. Semua stakeholder perlu punya komitmen bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan.
Rasisme
Papua tak hanya menampakkan kemajuan dan sisi-siai lain ketertinggalan terus dikerjakan pemerintah dan masyarakat. Perlakuan diskrimatif dan rasisme juga kerap menimpa sebagian kalangan masyarakat Papua. Perlakuan rasis dan diskriminatif terhadap segelintir orang asli Papua kian merenggangkan relasi sosial yang menghargai realitas pluralitas sesama anak bangsa.
Kenyataan membutkikan, segelintir orang atau komunitas masyarakat asli Papua mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi dan rasisme orang-orang di luar Papua. Perlakuan ini membuat orang Papua merasa tidak dihargai, seolah menjadi warga negara kelas dua. Kondisi ini kerap melahirkan ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa pemerintah kadang lamban bertindak untuk melindungi orang Papua yang memiliki hak yang sama di mata negara. Kondisi ini mau tak mau memberi pesan kepada pemerintah terutama aparat penegak hukum mengambil langkah menghentikan perilaku diskriminatif dan rasisme terhadap orang Papua. Ini sekaligus pintu masuk menciptakan kondisi sosial yang harmonis sesama anak bangsa.
Dalam konteks Papua, saat ini dan di masa akan datang, penguatan perlindungan hak asasi manusia menjadi keharusan. Dalam beberapa dekade terakhir, Papua potensu pelanggaran HAM berat sangat terbuka menyusul penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Jalan menuju Papua tanah damai ialah kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk memastikan HAM dihormati.
Upaya membangun Papua dengan keanekaragaman alam dan budaya tentu bukan pekerjaan mudah. Termasuk memajukan Papua dengan gelontoran dana otsus bernilai triliunan rupiah setiap tahun anggaran. Komitmen dan kerja sama antara pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga dengan pemerintah dan masyarakat menjadi hal utama. Melalui kerjasama yang harmonis dan tekad kuat abai perilaku koruptif, niscaya Papua menjadi daerah maju dan rakyatnya sejahtera, aman, dan damai.
