KARUBAGA, ODIYAIWUU.com — Para tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karubaga, Kabupaten Tolikara mengambil langkah mogok kerja memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.
“Kami honorer RSUD Karubaga meminta keadilan dari Penjabat Bupati dan BKD,” demikian bunyi poster yang ditampilkan dengan para honorer yang berdiri depan halaman depan RSUD Karubaga dengan api yang menyalah dari ban yang dibakar honorer. Cuitan tersebut diposting pemilik akun Bota di grup Whats App Toli Wone News dan dikutip odiyaiwuu.com, Rabu (28/8) malam.
Pemilik akun Bota menulis lebih lanjut, nasib SDM Tolikara Untuk Tes CPNS Formasi 2024 Provinsi Papua Pegunungan bisa rugi gara-gara tempat mengurus Surat Kesehatan (RSUD) tutup, tempat urus KTP, kartu keluarga, dan Akta Lahir juga tertutup.
“Mohon Penjabat Bupati (Tolikara) segera menyikapi nasib honorer yang palang (RSUD) ini karena persiapan berkas sangat perlu dan darurat. Belum lagi nasib pasien. Darurat,” ujar Bota dalam cuitannya di grup WA Toli Wone News.
Penanggung jawab aksi mogok kerja RSUD Karubaga. Yalison Wanimbo, S.Ked menegaskan, selama tuntutan para honorer tidak mendapat jawaban mereka akan tetap memalang RSUD Karubaga.
“Pelayanan kami (honorer) di RSUD Karubaga tidak main-main. Kalau ada link ke Pak Penjabat Bupati Kabupaten Tolikara segera mungkin sampaikan. Sampai dengan (hitungan) tahun pun (kami) akan mogok kerja,” ujar Yalison dalam cuitannya di grup WhatsApp Toli Wone News, Rabu (28/8) malam.
Yalison menambahkan, orang-orang tidak memperhitungkan pelayanan para honorer di RSUD Karubaga yang bekerja selama 24 jam. Bertahun-tahun (nasib honerer) diabaikan (instansi terkait). Lalu orang ada di Makassar, Balikpapan, Jayapura dan lain sebagainya diangkat menjadi PNS.
“Benar. Di Dinas Dukcapil Tolikara staf honorer yang sudah mengabdi selama lima lebih tidak ada satupun yang lolos K2,” ujar Nodi Wunungga dalam grup WhatsApp tersebut.
Sedangkan honorer lainnya, Munny Kogoya, Md mengatakan, pihaknya setuju dengan nama-nama K2 yang muncul sebelumnya tetapi berbeda dengan nama-nama yang saat ini muncul di dinas terkait.
“Ada permainan pihak pimpinan dalam hal ini kepala daerah. Nama-nama yang baru keluar ini tidak terlibat (tercatat) sebagai honorer di semua dinas di lingkungan Pemkab Tolikara. Jika nama-nama tersebut tidak pernah jadi honorer namun tiba-tiba muncul maka kami akan palang total Kantor Bupati Tolikara,” ujar Munny Kogoya, Md, honor di Diskominfo Tolikara dalam grup Toli Wone News, Rabu (28/8).
Pada Rabu (28/8) terjadi pemalangan Jalan Perkantoran Igari oleh ibu-ibu tenaga honorer K2 yang merasa tidak puas dengan pengumuman K2 yang dikeluarkan Pemda Tolikara. Para honorer meminta pertanggungjawaban agar nana-nama mereka (honorer) pertama sudah keluar namun mengapa sekarang tidak keluar lagi.
“Mereka (honorer) ini sudah mengabdi selama 5 hingga 10 tahun di sejumlah OPD seperti Dinas Dukcapil, Bappeda, Pertanian, dan sejumlah OPD di Tolikara. Kenapa tidak keluarkan nana-nama mereka yang telah di-SK-kan sebagai honorer di OPD-OPD tersebut,” ujar Tamulina Yikwa melalui pesan singkat yang diperoleh di Karubaga, Rabu (28/8).
Honorer ini, kata Tamulina, telah menyerahkan dokumen untuk direkrut melalui formasi K2. Pihak honorer, meminta Penjabat Bupati Tolikara dan Kepala BKDPSDM untuk menjelaskan kepada para honorer terkait masalah serius ini. Apalagi, menyangkut nasib banyak honorer dan pelayanan rumah sakit sebagai fasilitas publik sangat vital di Tolikara. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
