JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, Jumat (22/10) memimpin langsung Pengembalian Lembar Kuesioner Penilaian Diri atau Self Assessment Questionnaire/SAQ) di kantor Komisi Informasi Provinsi Papua, Entrop, Kota Jayapura. Kegiatan tersebut dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Papua Tahun 2022.
Menurut Jeri, pertemuan tersebut merupakan kewajiban pihaknya sebagai badan publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, khususnya Diskominfo Papua untuk mengikuti monev sebagai kepatuhan badan publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Papua.
“Tentunya dengan harapan apa yang kami lakukan ini sebagai bentuk transparansi kami kepada publik, sebab semuanya ada di website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kami. Juga bagi masyarakat meminta informasi dengan ketentuan yang ada, kami juga ada desk di tempat kami yang disiapkan,” jelas Jeri didampingi sejumlah staf Diskominfo Papua.
Selain itu, Jeri juga mengatakan, pihaknya berharap kedepan seluruh PPID badan publik yang ada di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua juga bisa berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan monev tersebut. “Sehingga amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik) bagi kami, khususnya yang ada di pemerintah Provinsi Papua kita melaksanakannya untuk Papua yang lebih baik,” kata Jeri lebih jauh.
Pada Monev dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Papua Tahun 2021 sebelumnya, Diskominfo Papua raih kategori Badan Publik Informatif, sehingga Jeri berharap akan mempertahankan predikat itu. Alasannya, hal itu merupakan salah satu mekanisme kerja mereka di Diskominfo Provinsi Papua.
“Kami optimislah di tahun ini tentunya nilai yang lebih baik, peringkat itu kan bagian dari kinerja kepada publik. Jadi sebenarnya, bukan tujuan utama kami tetapi bagaimana kami bisa melaksanakan amanat dari UU Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri. Memang penilain itu perlu, tetapi yang utama bagi kami adalah kami melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik,” terang Jeri.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Wilhelmus Pigai mengaku mengapresiasi pimpinan badan publik yang memiliki komitmen tinggi mengisi dan mengembalikan kuesioner penilaian diri dalam Monev dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Papua Tahun 2022.
“Kami menyambut baik, sebab ini badan publik pemerintah berkunjung dan mengembalikan kuesioner sesuai waktu. Kegiatan Monev ini merupakan program tahunan KI Papua dalam mengukur implementasi atau penerapan keterbukaan informasi publik di badan publik,” kata Wilhelmus yang didampingi Wakil Ketua KI Papua Andriani Waly bersama 3 komisioner KI Papua yakni Syamsuddin Levi, Joel Betuel Agaki Wanda, dan Henry Winston Muabuay.
Sekadar diketahui, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
