Oleh Paskalis Kossay
Pemerhati masalah Papua
Penulis membaca opini saudara Marinus Yaung berjudul Anggota MRP Papua Periode 2023-2028 Sebaiknya Bibubarkan yang dimuat media ini. Sebuah opini yang cukup antagonistis, kontradiktif dan menyesatkan publik.
Mengapa demikian? Karena saudara Marinus Yaung secara eksplisit membawa nama Lukas Enembe seolah pelaku pengkhianatan terhadap bangsa dan negara ini.
Saudara Marinus Yaung menyebut nama anggota MRP yang gagal dilantik yaitu Orpa Nari, Benny Suweni dan Robert Wanggai tidak lolos proses bersih diri (clearning house) dari BIN, Polhukam dan Kejagung karena mereka bertiga dianggap kader Lukas Enembe (odiyawuu.com, 6/11/2023).
Lebih lanjut, saudara Marinus Yaung menyebut bahwa pelantikan anggota MRP Provinsi Papua periode 2023-2028 ini adalah hasil dari praktik politik “devide et impera ” Jakarta terhadap Papua.
Terbukti kursi MRP direbut dengan cara Papua tipu Papua, Papua fitnah Papua dengan strategi: ‘Kami Merah Putih, Mereka Bintang Kejora’. Anehnya, dalam posisi yang sama saudara Marinus Yaung juga sedang menyebar fitnah terhadap sesama orang Papua.
Menyebut nama tiga orang yang gagal dilantik adalah kader Lukas Enembe, sesungguhnya sebuah penyesatan yang sangat keji. Apakah Anda (Marinus Yaung) bisa buktikan, seorang tokoh Lukas Enembe ini terlibat dalam tindakan penghianatan negara?
Pernyataan dalam opini saudara Marinus Yaung ini sebenarnya menampar muka sendiri. Pernyataan seperti inilah yang disebut politik devide et impera, Papua tipu Papua dan Papua fitnah Papua yang saudara Marinus Yaung maksud dalam opini ini.
Sebaiknya saudara Marinus Yaung harus bersih diri dari unsur-unsur fitnah seperti saudara sebutkan di atas, barulah bisa dinilai posisi saudara netral dan tidak punya kepentingan politik apapun dalam pembentukan opini ini. Ada apa saudara lantang membela kepentingan ketiga oknum itu lalu menyudutkan posisi Bapak Lukas Enembe?
Sebagai seorang akademisi, sebaiknya membangun opini yang konstruktif berbasis data dan fakta. Bukan berbasis asumsi liar yang justru memfitnah dan ikut memperkeruh situasi emosional sesama orang Papua. Sebenarnya cara beginilah yang disebut politik devide et impera itu.
