JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Presiden Joko Widodo telah memberikan dua arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 5 April 2022 lalu. Presiden menekankan agar jajaran Kabinet Indonesia Maju fokus memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19 dan mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina. Pemerintah juga menghargai rencana aksi mahasiswa merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.
“Selain menyampaikan dan memerintahkan untuk fokus kepada pekerjaan yang mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang luar biasa sulit. Presiden Jokowi juga menegaskan agar tidak lagi membicarakan yang berkaitan dengan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate dalam keterangan yang diterima Odiyaiwuu.com usai menyampaikan perkembangan situasi terkini di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (10/4).
Menteri Johnny Plate menyatakan, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan hal itu di media sosial dan digital kepada masyarakat. Soal penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden, urainya, sudah cukup jelas yang disampaikan Presiden kepada para menteri dan dimengerti, dipahami betul. Hal itu juga disampaikan Presiden melalui media sosial dan digital kepada masyarakat.
Terkait adanya rencana aksi dan tuntutan mahasiswa yang berkaitan dengan hal itu, Johnny kembali menegaskan posisi pemerintah sesuai dengan arahan Kepala Negara sudah cukup jelas. Sehingga apabila masih ada tuntutan dari mahasiswa terkait dengan hal tersebut, maka perlu dikomunikasikan dengan baik.
“Dari sisi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, pemerintah sangat menghormati dan menjaga kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, itu dijaga. Demonstrasi adalah bagian dari keterbukaan ekspresi kebebasan tersebut. Namun saat ini, tuntutan kita begitu tinggi untuk menjaga masalah dalam negeri kita, untuk menjaga perekonomian kita,” kata Johnny lebih jauh.
Menteri Johnny menambahkan, pemerintah juga mempunyai sejumlah agenda nasional, salah satunya Presidensi G20 Indonesia. Agenda tersebut membutuhkan perhatian bersama agar bisa berlangsung dengan sukses.
“Presidensi atau keketuaan G20 bukan masalah yang gampang di situasi global yang juga sulit ini. Kita sama-sama tahu bagaimana tarik ulur kekuatan dunia yang mempengaruhi persiapan kita dan penyelenggaraan G20. Nah, ini semua membutuhkan soliditas nasional agar energi nasional kita terfokus, terpusat, menjadi kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak-dampak global tadi dan kita bisa fokus dan berhasil sebagai Presidensi G20,” katanya.
Waspadai Dampak Perang
Menteri Johnny menjelaskan, saat ini pemerintah juga memberikan perhatian atas kondisi global akibat dampak perang Rusia-Ukraina. Salah satu dampak potensial ke Indonesia, sebutnya, berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak dan pangan.
“Pada saat Sidang Kabinet Paripurna, Bapak Presiden menyampaikan secara jelas kepada anggota kabinet yang hadir bahwa dunia global dalam keadaan yang kurang baik, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ditambah dengan adanya perang Rusia-Ukraina. Ini memberikan dampak yang besar di berbagai sektor di dunia global dan juga berpotensi besar untuk berdampak pada Indonesia,” jelasnya.
Menurut Johnny, Presiden Joko Widodo secara tegas memerintahkan jajaran kabinet agar memperhatikan dampak dari perang Rusia dan Ukraina terutama yang berkaitan dengan ketersediaan pangan dan harga pangan.
“Karena dampak perang itu cukup besar kepada dunia global terkait dengan supply food, khususnya yang diproduksi di Rusia dan Ukraina dan harga-harganya. Kemudian juga dampak terhadap ketersediaan bahan bakar atau energi dan harga bahan bakar, ini juga berdampak pada Indonesia. Sehingga diminta para menteri untuk fokus terhadap dua masalah itu,” kata Johnny.
Pihaknya juga menyatakan, saat ini pemerintah masih terus menangani pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Meskipun saat berbagai indikator sudah relatif menunjukkan angka yang lebih landai.
“Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak multidimensional terhadap dunia global yang juga berimplikasi pada Indonesia, seperti misalnya disrupsi atau terganggunya supply chain yang mengakibatkan logistik semakin sulit yang akan berdampak juga pada ketersediaan dan distribusi berbagai komoditas di dunia, juga berdampak pada inflasi,” katanya.
Ia menilai banyak negara di dunia saat ini mengalami inflasi tinggi bahkan juga stagnasi atau dampak paling buruk dalam bidang perekonomian dengan situasi stagflasi. Amerika Serikat, misalnya, dalam 40 tahun terakhir baru kali ini terjadi inflasi sebesar 7,9 persen yang tidak pernah terjadi dalam 40 tahun. Uni Eropa juga demikian sekitar 7 persen, bahkan Argentina dan Turki hampir 50 persen atau pada kisaran 50 persen tingkat inflasinya.
“Di Indonesia, perekonomian kita masih cukup resilient, di mana inflasi kita masih terkendali sesuai yang kita asumsikan dalam asumsi makro kita di kisaran 2 persen sampai 4 persen,” kata Johnny.
Ia menegaskan kembali jajaran Kabinet Indonesia Maju tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menjalankan dua arahan presiden untuk melindungi rakyat Indonesia dari dampak kondisi global, terutama berkaitan dengan perekonomian dan pemulihan pascapandemi.
Saat menyampaikan perkembangan situasi terkini, Johnny Plate didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)