Oleh Yosua Noak Douw
Doktor Lulusan Universitas Cenderawasih
PASCA ditetapkan dan disahkan menjadi provinsi daerah otonom baru (DOB) pisah dari Papua, Papua Pegunungan terus berbenah. Kita tahu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Papua Pegunungan sebagai provinsi definitif di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6 2022).
Provinsi Papua Pegunungan adalah satu dari tiga daerah otonomi baru (DOB) provinsi selain Papua Selatan dan Papua Tengah. Papua Pegunungan yang terletak di kawasan pegunungan tengah memiliki luas 108.476 kilometer persegi dan beribukota di Jayawijaya.
Sejumlah kabupaten masuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Kabupaten-kabupaten dimaksud yaitu Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Batas wilayah provinsi ini yaitu utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, dan Keerom di Provinsi Papua.
Sedangkan wilayah timur berhadapan muka dengan negara tetangga Papua Nugini. Kemudian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Asmat di Papua Selatan. Lalu sebelah barat dengan Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, dan Mimika di Papua Tengah.
Provinsi ini dikelilingi daratan, landlocked dengan potensi sumber daya alam (SDA) melimpah. Meski demikian, di tengah ketersediaan potensi SDA, masih tersaji berbagai tantangan yang tentu menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, dan para pihak, stakeholder. Paling kurang, ada sejumlah tugas dan tanggungjawab dapat dicatat di sini.
Tantangan utama
Meski memiliki potensi SDA melimpah, geografis Papua Pegunungan juga memiliki tantangan tersendiri yang juga menjadi tugas dan tanggungjawab bersama semua stakeholder, baik pusat maupun daerah.
Pertama, pemerataan pembangunan antarwilayah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Pegunungan menjadi core bussines pemerintah melalui kebijakan yang pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment bertumpuh dan potensi SDA dan kearifan lokal masyarakat guna mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah provinsi itu secara merata dan berkeadilan.
Kedua, pembangunan yang merata dan berkeadilan menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan. Wilayah yang terdiri dari pegunungan yang indah dihadapkan pada tantangan geografis yang cukup kompleks, sehingga memerlukan perencanaan dan implementasi program pembangunan yang khusus.
Ketiga, pemerataan pembangunan wilayah di Papua Pegunungan menjadi suatu keharusan agar semua daerah di dalamnya dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil. Sejalan dengan itu, diharapkan tingkat aksesibilitas antarwilayah dapat ditingkatkan melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai.
Hal ini sangat penting mengingat banyak daerah di pegunungan masih terisolasi buntut mimimnya sarana transportasi. Sebagai contoh, pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa-desa yang terpencil dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi perdagangan serta pertukaran barang dan jasa antardesa.
Keempat, selain infrastruktur fisik yang belum memadai dan butuh perhatian pemerintah melalui sentuhan anggaran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam membangun manusia yang berkualitas.
Pelibatan stakeholder
Pemerintah tentu tak ada pilihan lain selain melibatkan pula para pihak, stakeholder guna memastikan semua warga memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Upaya peningkatan fasilitas pendidikan mutlak seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan buku-buku pelajaran, dan pelatihan bagi guru guna meningkatkan mutu pendidikan.
Pemerintah juga harus memberikan prioritas pada pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, serta peningkatan jumlah tenaga medis yang tersedia di daerah pegunungan. Selain upaya membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas SDM, penanggulangan bencana juga harus menjadi fokus dalam pembangunan.
Hal ini perlu mengingat posisi Papua Pegunungan berada di kawasan ring of fire. Potensi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sangat tinggi terjadi di wilayah ini. Karena itu, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah yakni mendisain kebijakan dan program yang bertujuan untuk meminimalkan risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapinya.
Langkah itu dapat dilakukan melalui penyusunan rencana mitigasi bencana yang terintegrasi, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat melalui early warning system, serta peningkatan infrastruktur penanggulangan bencana seperti pembangunan shelter darurat.
Dalam menghadapi tantangan pembangunan wilayah yang geografisnya kompleks, penanggulangan bencana yang terus menerus mengancam, serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata maka diperlukan kerjasama holistik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan para pihak terkait lainnya.
Satu hal yang juga menjadi sentra perhatian yaitu aspek transparansi dalam penggunaan dana pembangunan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini menjadi langkah awal yang baik menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Papua Pegunungan.
Pemerataan pembangunan wilayah, penanggulangan bencana, dan peningkatan kualitas pembangunan SDM merupakan tiga hal yang tak terpisahkan dalam membangun keberlanjutan dan keadilan.
Melalui pembangunan infrastruktur memadai, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan kebijakan penanggulangan bencana yang efektif, Papua Pegunungan niscaya menjadi wilayah yang tumbuh dan berkembang merata sehingga kehadiran negara sungguh dirasakan masyarakat. Bila itu tercapai, secercah asa direngkuh negara dari ufuk timur bernama Papua Pegunungan.