NABIRE, ODIYAIWUU.com — Pro-kontra rencana pemerintah pusat membentuk daerah otonom baru (DOB) di Papua masih terjadi di kalangan masyarakat Papua, terutama orang asli Papua baik di tanah daerah maupun masyarakat asli Papua di luar. Rencana pemerintah pusat memekarkan Papua menjadi beberapa provinsi baru juga melahirkan gelombang protes di kalangan masyarakat maupun elemen warga lainnya.
“Saat melakukan kunjungan di Papua dalam rangkaian reses di Papua, daerah pemilihan saya hampir sebagian besar masyarakat dan sejumlah eleman seperti mahasiswa menolak rencana pemerintah pusat memekaran Papua menjadi beberapa provinsi baru seperti Provinsi Papua Tengah, Pengunungan Tengah Papua, dan Papua Selatan. Aspirasi, suara masyarakat ini akan saya dengar, tampung, dan sampaikan pada Sidang Paripurna DPD RI masa sidang berikut sebagai salah satu tugas dan tanggungjawab pokok serta fungsi saya sebagai anggota DPD RI Dapil Papua,” ujar Otopianus Petrus Tebai kepada Odiyaiwuu.com dari Nabire, kota Kabupaten Nabire, Papua, Kamis (18/3).
Menurut Oto Tebai, senator yang duduk di Komite I DPD RI, sejak pemerintah berencana memekarkan Papua menjadi beberapa provinsi, gelombang penolakan di tengah masyarakat Papua di daerah sudah muncul. Masyarakat, katanya, meminta pemerintah pusat memperhatikan masalah pendidikan baik formal maupun informal agar kelak Papua memiliki sumber daya manusia yang lebih baik. Penolakan itu juga melebar ke sejumlah elemen warga asal Papua terutama para mahasiswa dan kelompok intelektual. Penolakan berpijak alasan utama bahwa Papua belum urgen dimekarkan.
“Sejak rencana awal pemerintah memekarkan Papua pasca pengesahan RUU Otonomi Khusus Papua menjadi UU Otsus Papua Jilid II, hampir semua elemen di Papua menyampaikan hal yang sama yaitu menolak rencana rencana itu. Aspirasi penolakan ini juga sudah saya sampaikan kepada pemerintah melalui mitra kerja saat berlangsung rapat kerja di Gedung DPD RI, Senayan,” ujar Oto Tebai, senator kelahiran Kampung Modio, Distrik Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai, 5 Oktober 1991.
Oto Tebai menambahkan, pasca informasi rencana pemekaran menyasar warga masyarakat Papua di hampir semua wilayah, pro-kontra masih terjadi. Semua elemen masyarakat melakukan demonstrasi hingga memakan korban warga tak berdosa. Misalnya, gelombang penolakan yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Nabire, Paniai, Jawawijaya hingga Jayapura.
Selain itu, protes penolakan juga disuarakan para mahasiswa dan elemen-elemen lain tak hanya di Jayapura tetapi di sejumlah kota besar di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan protes yang dilakukan itu mengakibatkan banyak mahasiswa ditangkap aparat keamanan seperti di Jakarta.
Nyaris mayoritas warga Papua dan elemen-elemen lain berunjuk rasa menolak rencana pemekaran. Mulai dari warga hingga elemen mahasiswa. Di Jakarta, para mahasiwa yang demo menolak pemekaran ditangkap. Dalam kasus penangkapan demonstran, pihaknya berharap agar sikap aparat keamanan tak berlebihan menghadapi massa demonstran.
“Saya memohon agar para mahasiswa yang demo menolak pemekaran lalu ditangkap untuk segera dibebaskan. Kita tahu, negara menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Saya minta agar adik adik mahasiswa Papua yang ditahan segera dibebaskan karena negara menjamin siapa saja boleh berpendapat di muka umum. Rujukan warga negara jelas yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sejauh masyarakat tidak anarkis, tetap diberikan ruang bereskpresi menyampaikan pendapat, tidak boleh dilarang atau dihentikan. Kalau dihentikan paksa, pasti ricuh,” katanya.
Oto Tebai mengingatkan agar aparat yang menjalankan tugas mengamankan jalannya aksi demo terkait penolakan pemekaran daerah otonom baru di Papua, mesti profesional saat menjalankan tugas. Tanpa mahasiswa, katanya, negara bukan apa-apa dan siapa siapa. Sebagai anggota DPD RI asal Papua, pihaknya berharap pemerintah perlu melibatkan para anggota DPD RI asal agar menyatukan pikiran dan pendapat soal pro-kontra dan urgensi pemekaran daerah otonom baru provinsi di Papua.
“Protes rencana pemekaran provinsi baru di Papua menujukkan masih ada soal. Sebagai wakil daerah di DPD RI, kami perlu diajak bicara karena kami tahu persis apa yang menjadi kebutuhan utama warga terutama orang asli Papua. Pemekaran menjadi salah satu cara percepatan pembangunan di Papua tetapi perlu juga memperhatikan aspirasi masyarakat karena suara mereka tak ada embel-embel lain,” tegas Oto Tebai. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
