JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Tokoh kesehatan Papua drg Aloysius Giyai, M.Kes angkat bicara merespon temuan anggota Komisi V DPR Papua Decky Nawipa terkait buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Pasca inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Nabire, Decky menyampaikan keluhan pasien orang asli Papua, terutama terkait pelayanan obat-obatan dan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (rri.co.id, 18/1).
Alo membenarkan keluhan pelayanan kepada wakil rakyat itu maupun penjelasan pihak Humas RSUD Nabire. Pihak RSUD Nabire mengaku sedang kekurangan dana karena membayar utang-utang obat-obatan sejak hilangnya Program Kartu Papua Sehat (KPS) tahun 2020.
Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire itu, ujar Alo, tidak hanya melayani masyarakat Nabire. Namun, fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut juga melayani pasien dari tujuh kabupaten lain di Papua Tengah. Termasuk pasien dan masyarakat dari di luar Papua Tengah seperti Waropen, Yapen, dan Wondama.
“Melihat permasalahan ini, sebagai pencetus jaminan kesehatan bagi Orang Asli Papua baik Jamkespa maupun Kartu Papua Sehat, saya tentu merasa sangat prihatin. Apalagi, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah sejak 2023 telah meluncurkan program Kartu Otonomi Khusus Sehat (Ko Sehat). Dalam Ko Sehat seluruh pasien yang dirujuk ke RSUD Jayapura dan beberapa rumah sakit di Jayapura berjalan dengan baik,” kata Alo kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Jumat (19/1).
Status RSUD Nabire sebagai fasilitas kesehatan milik Pemkab Nabire, ujarnya, menjadi salah satu penyebab timbulnya persoalan layanan yang dikeluhkan itu. Sebab hal tersebut terkait anggaran atau pembiyaan mengingat banyak pasien datang dari luar Nabire.
“Namun, dari sisi wilayah layanan masyarakat dan akses pelayanan, bagaimanapun hal ini adalah tanggung jawab pelayanan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, terutama melalui Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, saya memberikan beberapa solusi sementara untuk mengatasi persoalan ini. Sebab kita tidak bisa tangisi dan biarkan keadaan ini berlama-lama, kasihan pasien dari masyarakat kecil yang tidak mampu,” kata Alo.
Pertama, berkaitan dengan status kepemilikan, kewenangan dan penganggaran RSUD Nabire, maka Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah bisa membuka ruang atau pos penanganan obat di RSUD Nabire dengan menggunakan dana program Ko Sehat.
“Apa yang sudah saudara Dokter Silwanus Sumule selaku Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah lakukan itu luar biasa. Karena itu, saya sarankan, tidak boleh dalam waktu yang lama tapi satu dua hari ini harus bangun koordinasi dengan Direktur RSUD Nabire dan Bupati Nabire agar Pemprov Papua Tengah menggunakan dana Program Ko Sehat untuk segera membuka ruang penanganan obat, bahan habis pakai dan alkes di RSUD Nabire. Resep-resep obat yang diterima pasien orang asli Papua tidak mampu ber-KTP Papua Tengah dan memiliki kartu BPJS harus di-back up oleh Program Ko Ssehat,” kata Alo, mantan Direktur RSUD Jayapura.
Kedua, Pemprov Papua Tengah harus mengambiil sikap untuk menanggung kelebihan atau kekurangan obat-obatan dalam paket Ina-CBG’S dalam pelayanan BPJS. Sebab hal ini dijamin dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
UU tersebut menegaskan, terkait pembiyaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Papua, selain disiapkan oleh pemerintah pusat melalui JKN-KIS, bisa di-back up kekurangannya dengan menggunakan dana otsus.
Ketiga, Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan juga bisa membantu RSUD Nabire untuk pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, dan alkes dengan membuka apotik komplementer di RSUD Nabire. Secara operasional berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Papua Tengah dan RSUD Nabire.
“Tetapi tentu saja seluruh pembiayaannya melalui Program Ko Ssehat. Sebab RSUD Nabire sedang mengalami kekurangan dana untuk menyediakannya akibat sejumlah utang di distributor obat. Solusi ini harus segera diambil supaya pasien tidak mampu orang asli Papua tidak boleh dibiarkan terus-menerus memegang resep, mencari dan membeli obat di luar rumah sakit,” kata Alo, yang saat ini menjabat Direktur RSUD Jayapura. (Ansel Deri, Gusty Masan Raya/Odiyaiwuu.com)
