YOGYAKARTA, ODIYAIWUU.com — Sejalan dengan Keketuaan Association of Southeast Asian Nations (Asean) pada tahun 2023, Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertindak sebagai tuan rumah pertemuan Asean Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) ke-59.
Pertemuan atau sidang ini merupakan pertemuan badan sektoral di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) lingkup Asean. Sidang berlangsung mulai Selasa-Jumat (13-16/6) di Yogyakarta.
Kepala BSN Kukuh S Achmad saat membuka secara resmi pertemuan mengatakan, BSN sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) bertanggung jawab dalam mengoordinasikan SPK untuk mendukung Asean sebagai pusat pertumbuhan atau Asean Matters: Epicentrum of Growth yang menjadi tema yang diangkat Indonesia dalam keketuaannya di Asean tahun ini.
“ACCSQ mencatat banyak inisiatif yang disepakati di Asean, khususnya dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Misalnya, perjanjian keberterimaan produk di kawasan untuk beragam produk, mulai dari elektronika hingga kosmetika dan akan menyusul alat kesehatan serta produk otomotif,” ujar Kukuh S Achmad melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com dari ahli madya BSN Aderina Uli Panggabean di Jakarta, Selasa (13/6).
Namun demikian, ujar Kukuh, masih banyak tindak lanjut yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu mengenai action plan joint sectoral committee for electronic and electrical equipment (JSC EEE). JSC EEE akan melakukan kajian guna memetakan perdagangan regional bidang EEE yang telah memanfaatkan laporan hasil uji laboratorium dan/atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang terdaftar di Asean.
Dalam tatanan global, isu ekonomi dunia perlu diantisipasi oleh negara-negara anggota Asean mengingat adanya ancaman resesi ekonomi akibat situasi geopolitik yang memanas sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina, perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat.
Selain itu tindaklanjut isu dalam G20 yang meliputi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan. “Peran Asean terhadap isu-isu tersebut, tentunya akan sulit apabila negara-negara Asean saling memproteksi perdagangan mereka dan tidak mengedepankan sistem perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Kukuh lebih lanjut.
Selanjutnya, BSN mendapat mandat untuk menyusun Roadmap of Asean Harmonised Standard to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation yang merupakan salah satu dari 16 Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia yang ingin dicapai dalam Keketuaannya di Asean tahun ini.
Harmonisasi standar sangat dibutuhkan untuk menciptakan keselarasan dalam menjamin kualitas produk, terutama bagi negara berkembang agar dapat bersaing secara global. Lebih lanjut, keselarasan standar dan saling keberterimaan hasil uji laboratorium terhadap standar tersebut dapat menjamin hadirnya produk yang lebih kompetitif untuk mendukung kemakmuran Asean yang merata.
“BSN berkomitmen menyelesaikan PED Indonesia tersebut yang diharapkan dalam penerapannya nanti dapat mendukung peningkatan produktivitas perdagangan di kawasan Asean melalui efisiensi biaya produksi dengan turut melestarikan sumber daya berkelanjutan dan perlindungan lingkungan,” jelas Kukuh.
Begitu pula di tingkat nasional, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah tersedia diyakini dapat mendukung daya saing produk-produk Indonesia di panggung dunia, yang besar harapannya dapat meningkatkan perekonomian nasional.
Menjadi catatan istimewa dalam sejarah, yaitu untuk pertama kalinya Timor Leste menghadiri sidang bidang standardisasi lingkup Asean mulai tahun ini sebagai Observer, setelah negara tersebut diterima secara prinsip sebagai anggota ke-11 Asean.
Hal ini menandakan pula, semakin berkembangnya SPK di lingkup Asean untuk berkontribusi di dalam meningkatkan akses pasar, memfasilitasi diversifikasi produk, serta meningkatkan peluang investasi.
Secara keseluruhan kemajuan capaian ACCSQ akan terus dimonitor melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselaraskan dengan ACCSQ Strategic Plan 2016-2025, sehingga isu teknis dan kebijakan dapat secara periodik dilaporkan secara vertikal ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Senior Economic Officials Meeting (SEOM) maupun Asean Economic Ministers Meeting (AEM) dan secara horizontal kepada sectoral bodies yang relevan di antara pilar Asean lainnya.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, BSN juga menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk Peranan SPK dalam Mendukung Asean sebagai Pusat Pertumbuhan (Epicentrum of Growth), pada Senin (12/6). Hal ini dimaksudkan guna menyosialisasikan komitmen bidang standar dan penilaian kesesuaian dalam penerapannya di Asean. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
