JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) buang suara, angkat bicara terkait kemungkinan merombak Kabinet Indonesia Maju alias melakukan reshuffle dalam waktu tak lama lagi. Sinyal tersebut diutarakan Jokowi usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).
“Jika Presiden melakukan reshuffle, idealnya serius mempertimbangkan putra orang asli Papua jadi menteri. Jangankan satu, dua atau tiga orang malah mendesak. Papua itu bukan pulau tetapi benua. Sumber daya alam penopang ekonomi nasional kaya raya. Hingga kini orang asli Papua masih memikul beban psikologi yaitu merasa ditinggalkan oleh Jakarta,” ujar pemerhati Papua Dr Siprianus Edi Hardum, SIP, SH, MH kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Sabtu (24/12).
Menurut Edi, Doktor Ilmu Hukum Hukum lulusan Universitas Trisakti, Jakarta, pilihan putra asli Papua masuk kabinet hasil reshuffle dimaksudkan agar akselerasi pembangunan di tanah Papua benar-benar terjadi. Kalau reshuffle memunculkan sosok menteri hanya dari wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat bahkan Nusa Tenggara Timur, misalnya, mayoritas orang Papua akan merasa belum menjadi bagian dari Indonesia.
“Kalau lebih dari dua menteri orang asli Papua hasil reshuffle, maka orang asli punya rasa memiliki, sense of belonging Indonesia tinggi. Dengan mengangkat menteri orang asli Papua masyarakat di tengah mayoritas masyarakat tidak akan muncul lagi bahasa ‘kami’ dan ‘mereka’ tetapi ‘kita’ Indonesia,” lanjut Edi, Magister Hukum (S-2) jebolan Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Edi menambahkan, saat ini banyak putra asli Papua dengan kualifikasi akademik, kualitas, track record, dan kapabilitas personal mumpuni serta kualitas moral-sosial yang dapat dipertimbangkan Presiden Jokowi bila melakukan reshuffle.
Mereka antara lain Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Purn Drs Petrus Waine, SH, M.Hum, mantan menteri dan akademisi Universitas Cenderawasih Prof Dr Balthasar Kambuaya, MBA, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH, dan Staf Khusus Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dr Velix Vernando Wanggai.
Selain itu, ada juga tokoh Papua lainnya seperti Anggota Pokja Papua Perhimpunan Masyarakat Jakarta Peduli Papua Frans Maniagasi, mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong Manuel Kaisiepo, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura Drg Aloysius Giyai, M.Kes, dan lain-lain.
Menurut Jokowi, meski tidak memberikan alasan maupun waktu kapan bakal melakukan reshuffle, namun pihaknya memastikan bahwa hal tersebut mungkin saja dilakukannya.
Isu reshuffle mencuat setelah hasil survei Charta Politika Indonesia melaporkan mayoritas masyarakat Indonesia ingin Jokowi melakukan perombakan kabinet. Survei tersebut dilakukan pada 8-16 Desember 2022 dengan jumlah sampel 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sampel dipilih menggunakan teknik multistage random sampling dengan margin error kurang lebih 2,82 persen. Survei tersebut menunjukkan, 59,7 persen responden setuju reshuffle. Para responden menginginkan adanya peningkatan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Pada survei September 2022, sebesar 63,5 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian pada survei November 2022, meningkat menjadi 69,5 persen. Kini, angkanya menjadi 72,9 persen. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
