Oleh John NR Gobai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua
PAPUA memiliki aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Papua dan Balai Latihan Koperasi (Balatkop) Papua. Dua aset ini sangat vital sehingga hal mendesak ialah merumuskan grand design atau dieain besar pembangunan ekonomi di Papua.
Grand design
Papua memiliki potensi yang luar biasa besar dan tentu memerlukan tangan-tangan trampil untuk mengelolanya. Jumlah angkatan kerja di Papua sangat besar namun di saat bersamaan pengangguran juga tidak kecil. Pembangunan ekonomi memerlukan manusia yang trampil.
Hal hal yang perlu didesain adalah sebagai berikut. Pertama, terkait pelatihan. Bagi usia angkatan kerja baik yang berijazah maupun yang tidak berijazah perlu dilatih baik melalui BLKI dan juga SMK di Papua. Hal ini juga dapat dikolaborasikan dengan sistem magang di industri-industri kecil. Mereka yang dilatih dapat juga disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang memerlukan namun pemerintah juga menggandeng perusahaan untuk memanfaatkan BLK sebagai tempat pelatihan calon karyawannya.
Kedua, bagi peserta pelatihan yang ingin mengembangkan usahanya sendiri maka tenaga terlatih yang sudah menerima pendidikan dan pelatihan di BLKI dengan kegiatan pengembangan di Balatkop tentang pengelolaan manajemen usaha. Hal ini juga dapat dilakukan bagi mereka yang telah mempunyai usaha usaha.
Ketiga, permodalan, pemerintah atau perbankan di mana baik pemerintah maupun perbankan menyediakan modal dengan jaminan dari pemerintah untuk pengembangan usaha. Keempat, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, pemerintah perlu membentuk kelompok penyuluh ekonomi yang akan rutin mengunjungi usaha-usaha yang dikembangkan. Kelima, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan pasar bagi hasil-hasil produksi kelompok-kelompok usaha dan bila memungkinkan difasilitasi hingga ekspor.
Untuk mengatur tahapan tahapan ini maka diperlukan dana yang cukup. Dengan demikian, diharapkan struktur APBD Papua harus juga memprioritaskan pembangunan ekonomi. Dalam pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua, dana pemberdayaan ekonomi dimasukkan ke dalam pos anggaran yang disebut urusan bersama (UB). Artinya dana pemberdayaan ekonomi dimasukkan sebagai dana yang diatur di provinsi sebagaimana dana perumahan, KPS atau beasiswa.
Manusia unggul Papua tidak harus sekolah sampai di Amerika. Manusia unggul Papua dapat tercipta juga dengan pendidikan vokasi dan pendidikan soft skill tetapi dapat memberikan berkat kepada orang lain dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk kepentingan pembangunan ekonomi.
Orang Papua tidak hanya memerlukan jalan dan jembatan. Mereka juga memerlukan dana pengembangam ekonomi melalui grand design pembangunan ekonomi Papua. Dengan demikian Pemprov Papua dapat mewujudkan visi untuk mandiri, bangkit, dan sejahtera yang berkeadilan.
