JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Aparat keamanan diingatkan untuk tidak berlebihan menghadapi warga masyarakat Papua maupun elemen-elemen lain seperti mahasiswa di Papua maupun di luar Papua saat berunjuk rasa menolak rencana pemerintah pusat dan DPR RI memekarkan sejumlah daerah otonom baru di Papua.
Aspirasi massa demonstran yang menyambangi kantor DPR Papua maupun DPRD Kabupaten Kota dan kantor pemerintah kabupaten di Papua hingga sejumlah kota di Indonesia mesti dikawal dengan baik agar aspirasi massa demonstran tersalurkan dengan aman dan tertib.
“Saya lihat akhir-akhir ini pihak kepolisian berlebihan dalam menghadapi massa yang berunjuk rasa secara damai menolak daerah otonom baru provinsi di Papua. Mengawal jalannya aksi memang menjadi tugas aparat keamanan. Namun, kalau sampai ada massa jadi korban ceritanya menjadi lain dan bakal jadi sorotan publik,” ujar Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Laurenzus Kadepa kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Kamis (31/3).
Laurenzus Kadepa mencontoh aksi demonstrasi massa pengunjuk rasa menolak daerah otonomi baru (DOB) di Dekai, Kota Kabupaten Yahukimo pada Selasa (15/3). Demok berujung keributan dan pembakaran. Dua warga atas nama Yakop Deal (30) dan Erson Weipsa (22) meregang nyawa akibat terkena tembakan dalam insiden itu.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolres Yahukimo dan Bupati Yahukimo, Pak Didimus Yahuli bagaimana melakukan langkah-langkah cepat,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Drs Ahmad Musthofa Kamal, SH kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Selasa (15/3).
Menurut Musthofa Kamal, aksi dimulai pukul 10.00 WIT di Dekai. Massa berkumpul di beberapa titik lalu menyampaikan aspirasinya di kantor Kominfo Yahukimo. Mereka berorasi kurang lebih hampir tiga jam.
Orasi massa berjalan lancar. Namun, usai orasi ini terjadi gesekan dari masyarakat sendiri dan ditambah provokasi sehingga sekitar pukul 13.20 WIT masyarakat lain melakukan aksi pembakaran terhadap bangunan-bangunan rumah toko (ruko) yang berada di sekitar kantor Kominfo. Aksi massa juga menyasar petugas kepolisian sehingga terjadi bentrok.
Buntutnya, terjadi pembakaran di beberapa titik dan mengakibatkan pula jatuh korban baik petugas kepolisian maupun masyarakat. Selain dua warga meninggal, yang terkena tindakan kepolisian sehingg meninggal dunia. Selain itu, Etos Itlay dan Luki Kobak, dua warga menderita luka tembak di bagian paha.
Aksi massa juga terjadi pada Kamis (31/3) di Distrik Nabire, kota Kabupaten Nabire. Unjuk rasa terkait penolakan rencana pembentukan daerah otonom baru sebaiknya tidak perlu dihalangi mengigat masyarakat datang membawa aspirasi. “Ruang demokrasi harus dibuka. Apapun aspirasinya, pemerintah maupun wakil rakyat di Papua wajib menampung dan menjawabnya,” tandas Kadepa.
Menurutnya, sepanjang masa aksi damai mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dipatuhi, sah-sah saja, tak perlu dilarang. Warga maupun mahasiswa yang berniat menyampaikan aspirasi tak boleh ditolak. “Pola penanganan aksi demo yang berlebihan hingga jatuh korban dari massa warga maupun mahasiswa perlu diluruskan. Aparat tak perlu menyikapinya secara berlebihan,” tegas Kadepa.
Aksi massa mahasiswa dan warga Papua di Nabire meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan menolak pembentukan daerah otonom baru. Namun, sejumlah video amatiran yang beredar memperlihatkan aparat secara paksa membubarkan massa demonstran.
Dari video-video yang beredar di lini masa media sosial, tampak polisi membubarkan aksi dengan menembakkan gas air mata, water canon, dan tembakan senjata. Para demonstran berlarian menyelamatkan diri ke dalam kios-kios dan lorong-lorong di Pasar Karang Tumaritis, Nabire.
Informasi yang diperoleh odiyaiwuu.com dari Nabire menyebutkan, dua orang demonstran diamankan aparat keamanan. Sementara aparat kepolisian dari Polres Nabire terus melakukan penyisiran di kompleks pasar.
Sebelumnya, ratusan anggota Front Mahasiswa Papua baik dari Papua maupun Papua Barat di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Jumat (11/3) menggelar aksi unjuk rasa damai di Jakarta menolak langkah Pemerintah Pusat melakukan pemekaran sejumlah daerah otonom baru (DOB) di tanah Papua.
Sekitar pukul 11:00 WIB, massa demonstran tiba di sekitar Istana Negara kemudian berniat berjalan kaki (long march) ke arah Istana Negara namun dihadang oleh aparat gabungan yang terdiri dari TNI-Polri di depan kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Awal kericuan demonstran terjadi akibat menyusul langkah aparat keamanan melarang massa aksi untuk melakukan unjuk rasa damai di depan kantor Kemendagri.
Massa aksi sempat dihadang oleh aparat keamanan di depan Stasiun Gambir, sehingga massa mengubah rute lain melewati Jalan Veteran dari arah Stasiun Djuanda. Namun, aparat gabungan dari Polres Jakarta Pusat kembali menghadang massa, sehingga terjadi cekcok antara massa aksi dengan polisi.
“Di depan kantor Kemendagri terjadi bentrok aksi massa dengan aparat keamanan. Awal kericuan terjadi akibat aparat keamanan massa aksi hendak melakukan demo damai di depan kantor Kemendagri. Ratusan mahasiswa akhirnya diangkut paksa ke Polda Metro Jaya. Lince, seorang mahasiswi ditendang di bagian dada hingga pingsan,” ujar Ambrosius Mulait melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu,com di Jakarta Jumat (11/3). (Emanuel You, Ansel Deri, Supriyono/Odiyaiwuu.com)
