JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Papua Herlina Murib meminta Presiden Jokowi Widodo dan jajaran Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi Papua segera mengambil tindakan cepat dalam menangani dampak bencana dalam jangka pendek menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda Jayapura sejak Kamis (6/1) malam hingga Jumat (7/1) dini hari lalu.
Presiden Jokowi dan jajarannya juga diminta menyusun rencana jangka panjang terintegrasi guna memulihkan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang rusak atau terganggu akibat bencana yang menewaskan tujuh warga Papua.
“Pembangunan Indonesia ke depan haruslah mempertimbangkan aspek geografi lahan, daya tampung dan daya dukung lingkungan serta aspek kebencanaan. Dengan demikian, berbagai bencana yang terjadi tidak berpotensi menimbulkan kerusakan yang merenggut nyawa warga dan kerusakan yang lebih parah lagi,” ujar Herlina Murib saat berlangsung Sidang Paripurna ke-7 DPD RI dengan agenda Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 dan Pidato Pembukaan Pada Awal Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara V MPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
Menurut Herlina, belakangan sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Papua dilanda banjir dan longsor. Khusus di Papua, sejak Kamis (6/1) malam hingga Jumat (7/1) dini hari bencana banjir dan longsor menerjang Jayapura sehingga rumah warga dan infrastruktur rusak para.
“Selaku senator asal Papua, saya merasakan duka mendalam kepada keluarga korban serta Pemerintah Provinsi Papua, khususnya Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura atas musibah bajir. Saya juga berdoa kiranya warga Jayapura korban banjir tetap semangat. Bagi korban yang meninggal kiranya mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan,” ujar Herlina melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com di Jakarta, Rabu (12/1).
Pada bagian lainnya, di hadapan para anggota DPD RI, Herlina mengemukakan, masyarakat Papua memiliki harapan besar terhadap implementasi Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2 dalam meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perlindungan terhadap orang asli Papua dalam pembangunan.
Oleh karena itu, ujar Herlina, di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin diharapkan Pemerintah Pusat segera melaksanakan berbagai perintah UU dalam kerangka otonomi khusus di Papua seperti pembentukan lembaga khusus, pendampingan dan pembinaan kepada berbagai pihak di daerah untuk segera menyusun regulasi teknis, yang merupakan turunan dari Undang Undang dan Peraturan Pemerintah.
“Saya berharap agar berbagai persoalan yang terjadi pada implementasi otonomi khusus tahun 2001 hingga 2021, hendaklah menjadi pengalaman berharga bagi semua pihak dalam menjadikan otsus sebagai salah satu instrumen kebijakan yang mampu meningkat partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Herlina.
Herlina menambahkan, konflik Papua terus berkembang dan semakin kompleks, sehingga perlu dibuat pendekatan baru yang lebih soft dibanding pendekatan keamanan, security approach dalam menangani setiap potensi konflik yang terjadi selama ini. Pihaknya mengapresiasi langkah dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurachman beserta jajarannya dengan menerapkan penanganan konflik yang humanis, bersifat merangkul.
“Panglima TNI menyampaikan slogan startegi memenangkan pertempuran tanpa peperangan. Ini suatu langkah yang baik. Namun demikian, kami meminta Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk segera menerjemahkan strategi tersebut dalam program kerja yang konkrit di lapangan. Dengan begitu, cita-cita kita bersama dalam mewujudkan Papua yang damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia segera tercapai,” katanya.
Sedangkan khusus bencana banir dan longsor yang baru saja melanda Jayapura, pihaknya meminta Ketua DPD RI dan para anggota DPD RI ikut membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. “Bantuan ini tentu dapat dilakukan melalui komunikasi yang produktif dengan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta jajaran kementerian maupun lembaga melalui anggaran bersumber APBN guna membantu warga masyarakat Papua yang terdampak bencana,” ujar Herlina, senator perempuan Papua yang sudah dua periode menjabat anggota DPD RI. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
