JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah pusat diminta segera menggelar dialog dengan Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
“Presiden Jokowi dan jajarannya perlu memikirkan dialog dengan TPN-OPM dan ULMWP. Langkah itu bertujuan menjembatani berbagai aksi kriminal yang semakin mengganggu stabilitas keamanan daerah yang saban waktu merenggut korban nyawa warga sipil serta aparat keamanan di bumi Cendrawasih. Saya pikir ini usulan realistis dan mendesak bila negara masih mencinta masyarakat dan tanah Papua,” ujar mantan anggota Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Papua Paskalis Kossay melalui keterangan yang diterima Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Jumat (5/8).
Selain itu, lanjut Kossay, Presiden dan jajarannya juga segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR dengan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatasi pergerakan isu Papua merdeka yang semakin meluas.
Kossay menambahkan, pemerintah harus konsisten menerapkan kebijakan afirmasi pada orang asli Papua dalam segala aspek, termasuk penunjukan Penjabat Gubernur pada tiga provinsi baru hasil pemekaran serta pada kabupaten atau kota yang akan dilakukan dalam tahun ini
Pemerintah juga diminta segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) terkait perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua untuk mengatasi isu marginalisasi dan depopulasi. Juga Keppres tekait pembatasan arus migrasi spontan penduduk dari luar Papua untuk mengatasi isu kekhawatiran migrasi ke provinsi paling timur Indonesia itu.
Usulan tersebut, ujar Kossay mendesak mengingat sejumlah isu politik aktual tengah mendera mayoritas warga asli pasca penetapan daerah otonom baru provinsi dan otsus Papua jilid II.
Isu-isu aktual tersebut yaitu marginalisasi dan depopulasi orang asli Papua. Isu ini muncul karena ada kekhawatiran orang asli yang menyadari sumber daya manusianya lemah, terbatas, dan jumlah penduduk minim dan cenderung menurun.
Isu arus migrasi spontan juga terus menguat di kalangan masyarakat Papua. Ada kekhawatiran dengan hadirnya daerah otonom baru membuka peluang arus migrasi besar-besaran penduduk dari luar masuk ke Papua lalu mendominasi setiap peluang usaha atau kerja yang dipandang membawa dampak buruk bagi kehidupan orang asli.
“Masalah serius lain yaitu masih terjadi pro-kotra di kalangan orang asli Papua terkait kehadiran daerah otonom baru dan perpanjangan otonomi khusus Papua. Dua kebijakan negara itu masih berkembang lalu membelah warga dalam dua kutub pemahaman berseberangan. Isu ini digerakkan sekelompok orang Papua yang mengkonsolidasikan diri sebagai Petisi Rakyat Papua. Kelompok ini lebih berorientasi kepada agenda politik Papua merdeka,” ujar Kossay, politisi senior Partai Golkar Papua.
Menurut Kossay, para aktivis Petisi Rakyat Papua menggalang potensi mahasiswa dan masyarakat Papua lainnya untuk tetap menolak kehadiran daerah otonom baru dan otsus dengan menggelar aksi unjuk rasa yang cukup mengganggu stabilitas sosial, politik dan keamanan di daerah. Kelompok ini sampai kapan pun akan tetap eksis bergerak karena mereka tergabung dari sekitar 123 organ aktivis Papua merdeka yang ada di dalam dan diluar negeri, termasuk di dalamnya Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Kossay menambahkan, saat ini Papua juga masih diselimuti gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Kelompok garis keras ini melakukan aksi-aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI-Polri sehingga menimbulkan gangguan stabilitas keamanan di daerah dan mengundang reaksi keras terhadap pemerintah untuk mengerahkan kekuatan militer dalam rangka pengamanan situasi daerah.
“Kondisi riil Papua seperti itu perlu saya sampaikan kepada Bapak Presiden agar menjadi pertimbangan mengambil langkah-langkah strategis menangani isu-isu Papua yang selalu mengganggu stabilitas politik dan pembangunan daerah,” kata Kossay. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
