SUGAPA, ODIYAIWUU.com — Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH diminta meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban konflik bersenjata di wilayah Meepago (Papua Tengah).
Permohonan maaf itu perlu disampaikan Gubernur Nawipa secara terbuka kepada keluarga korban, baik dari warga masyarakat, aparat TNI-Polri, dan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM).
“Gubernur Papua Tengah perlu meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua Tengah yang sudah mengatakan ‘kita di Papua Tengah ini sudah damai, aman, dan tentram’. Statemen ini sangat melukai hati keluarga korban,” ujar Ketua Mediasi Konflik Bersenjata Dalam Rangka Penegakan Hukum oleh TNI-Polri Terhadap TPNPB OPM Kabupaten Intan Jaya Yoakim Mujizau dari Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat (29/9).
Menurut Yoakim, permintaan maaf secara terbuka mengingat konflik bersenjata di Intan Jaya dan beberapa kabupaten di wilayah Meepago tidak hanya memakan korban jiwa meninggal tetapi juga banyak yang luka-luka, baik dari warga sipil maupun aparat TNI-Polri serta kombatan OPM.
“Sejak Februari 2025 hingga saat ini kami mencatat sudah ada 35 orang meninggal di Intan Jaya. Mereka bukan hanya warga sipil tetapi juga aparat TNI-Polri, dan TPNPB OPM,” kata Yoakim, yang kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Intan Jaya.
Di Intan Jaya, lanjut Yoakim, sejak Februari hingga saat ini korban meninggal terbanyak adalah aparat TNI-Polri dan warga sipil. Sedangkan dari OPM sebanyak 11 orang. Sejak konflik terjadi Februari lalu, ribuan warga mengungsi ke tempat-tempat yang aman, meninggalkan kampung halamannya
Yoakim juga menyayangkan statemen Gubernur yang menyebut di Ilaga dan Intan Jaya tidak ada perang, semua aman. Yoakim menegaskan, Gubernur Nawipa adalah anak daerah dan bukan orang baru yang datang di Papua Tengah. Karena itu, mestinya mengetahui dengan pasti situasi keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di delapan kabupaten di wilayahnya sudah kondusif atau tidak.
“Gubernur Papua Tengah mesti tahu dan paham. Di Intan Jaya khususnya di Kampung Ndugusiga, Bambu Kuning, Distrik Sugapa dan Kampung Sugapa Lama, Desa Hitadipa, Janamba, Kampung Jalingapa, Distrik Hitadipa hingga hari ini (Kamis, 28/8) masyarakat masih trauma mau pulang kampung dan mereka masih tinggal di Posko Pengungsian,” ujar Yoakim lebih lanjut.
Selain itu, Yoakim menambahkan, saat terjadi kontak TPNPB OPM dengan aparat keamanan di Intan Jaya pada 12 Mei 2025 masyarakat Ndugusiga, Bambu Buning, Distrik Sugapa dan Kampung Sugapa Lama, Distrik Hitadipa mengungsi ke kota Sugapa sejak tanggal 16 Mei. Hingga saat ini mereka masih bertahan di pos pengungsian. Sebagian besar mengungsi ke Nabire dan Mimika untuk mengamankan diri masing-masing.
“Masyarakat ini masih belum mau kembali ke kampung. Pada 11 Agustus 2025 terjadi kontak tembak. Kemudian, pada 16 Agustus 2025 aparat keamanan dan TPNPB OPM terlibat kontak tembak di Kampung Eknemba sehingga pada masyarakat mengungsi ke kota Sugapa. Sampai saat ini mereka belum mau kembali ke kampung mereka,” kata Yoakim.
Kemudian, penembakan dua anggota Brimob Batalyon C Nabire terjadi di KM 128 Distrik Siriwo, Nabire. Aksi penembakan itu berujung Brigadir Arif Maulana (34) dan Brigda Nelson Runaki (26) meninggal.
Belum lagi kondisi warga dan daerah-daerah seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai serta Papua Tengah umumnya kini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Korban dalam konflik bersenjata tahun 2025 lebih banyak di pihak aparat keamanan, masyarakat, dan TPNPB OPM.
“Gubernur Papua Tengah harus menjaga perasaan keluarga aparat keamanan yang jadi korban, keluarga warga sipil dan keluarga TPNPB OPM yang jadi korban konflik. Gubernur harus buka mata jiwa dan rasa kemanusiaannya. Buka hati dan telinga mendengarkan dan peka sedikit terhadap jeritan dan tangisan masyarakat kita,” kata Yoakim.
Gubernur Meki Nawipa saat membuka acara Sharing Session SindoNews Journalism: Sharpen Your Story di Nabire, Senin (25/8) mengatakan, situasi di wilayahnya sudah aman dan damai.
“Kita di Papua Tengah ini sudah damai, aman, dan tentram. Di Ilaga tidak ada perang, Intan Jaya tidak ada perang. Semua aman. Jadi sekarang bagaimana dengan keamanan yang terkontrol, kita tidak perlu bicara di sosial media bahwa saya sedang mengamankan keamanan. Sudah aman. Dan bagaimana kita maju ke depan,” kata Meki Nawipa saat itu.
Aktivis HAM Papua Selpius Bobii menuding Gubernur Nawipa melakukan kebohongan publik kepada masyarakat Papua Tengah. Bobi merespon statemen Nawipa yang menyebut ‘Papua Tengah sudah damai, aman, dan tentram. Di Ilaga dan Intan Jaya tidak ada perang’.
“Masih banyak insiden di Papua Tengah yang publik belum ketahui karena berbagai insiden itu tak ada (media) yang meliput. Indikator apa yang dipakai Gubernur Papua Tengah untuk membuktikan bahwa Papua Tengah itu aman dan damai? Pernyataan Gubernur Papua Tengah tidak bisa dipertanggung jawabkan,” ujar Bobii dari Nabire, Papua Tengah, Selasa (26/8).
Keuskupan Timika melalui Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), Selasa (22/7) menggelar konferensi pers terkait situasi kemanusiaan menyusul konflik bersenjata yang melibatkan aparat TNI-Polri dan TPNPB OPM di wilayah pelayanan pastoral Keuskupan Timika.
“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang semakin hari semakin memburuk di tanah Papua, khususnya terkait dengan konflik perang yang terus berlangsung antara aparat keamanan negara dan pejuang Papua merdeka di sejumlah wilayah pastoral Keuskupan Timika,” ujar Saul Wanimbo dan Rudolf Kambayong dari Timika, Rabu (23/7).
Saul mengatakan, hingga saat ini eskalasi konflik bersenjata atau perang semakin meningkat, mematikan, dan mengancam kehidupan masyarakat sipil di tanah Papua, khususnya di wilayah pastoral Keuskupan Timika seperti di Intan Jaya, Puncak, dan sesekali di Paniai, Dogiyai, dan Deiyai.
“Semakin meningkatnya eskalasi konflik perang bukan saja karena operasi militer, perang dengan strategi ‘membumihanguskan’ perkampungan warga sipil. Eskalasi itu terutama juga karena aparat keamanan menggunakan persenjataan modern dan canggih dengan daya ledak tinggi dengan jangkauan lebih luas,” kata Saul.
Saul menambahkan, penggunaan persenjataan modern dimaksud seperti pesawat tempur, mortir, bom, dan drone. Persenjataan modern itu tidak hanya menyerang anggota TPNPB OPM tetapi menyasar pemukiman dan ruang-ruang sipil seperti perkampungan, sekolah, rumah sakit, Puskesmas, gereja dan rumah petugas gereja, kebun, kandang ternak warga, dan tempat-tempat lain dimana masyarakat sipil beraktivitas sehingga mereka benar-benar masyarakat sipil terperangkap di tengah konflik perang.
Saul mencontohkan, baru-baru ini serangan terjadi di Kampung Tuanggi I, Distrik Gome Utara, Puncak. Sedangkan pada Senin (12/5) terjadi serangan terhadap empat warga sipil di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Intan Jaya, yang berujung salah seorang warga sipil dengan gangguan jiwa (ODGJ) meninggal.
“Perang antara TNI-Polri melawan TPNPB OPM sudah cukup lama dan memakan banyak korban jiwa. Korban bukan hanya pihak yang berkonflik tetapi juga warga sipil. Ribuan warga sipil ketakutan lalu lari meninggalkan rumah, kebun, ternak piaraan dan pekerjaan sehari-hari mencari tempat aman untuk mengungsi,” ujar Saul.
Saul menjelaskan, hingga kini banyak warga sipil berada di tempat pengungsian, baik yang mengungsi di kabupaten yang dilanda konflik atau ke kabupaten-kabupaten tetangga yang dianggap lebih menjamin keselamatan dan keamanannya. Data yang diperoleh Keuskupan Timika menunjukkan, jumlah pengungsi dari Puncak sebanyak 4.469 jiwa.
“Ribuan warga yang mengungsi ini tersebar di beberapa distrik seperti Distrik Gome, Gome Utara, Ilaga, Omukia, Oneri, Pogoma, Sinak, dan Distrik Yugumoak. Sedangkan pengungsi di Intan Jaya sebanyak 1.231 jiwa tersebar di Kampung Sugapa Lama, Hitadipa, Kampung Janamba, Desa Sanaba, Kampung Jalinggapa, Kampung Titigi, Kampung Eknemba, Kusage dan Taitawa,” kata Saul.
Kabar lebih miris, akibat kondisi bersenjata tersebut tercatat sekitar 216 anak di Puncak tidak mengikuti kegiatan belajar di kelas. Mereka terdiri dari 109 anak SD dan 107 anak tingkat SMP. Jumlah itu, belum terhitung anak korban pengungsi yang telah keluar dari wilayah konflik yang mencari perlindungan keamanan seperti di Kabupaten Nabire dan Mimika. (*)
