Oleh: Costan Oktemka S.IP, MH
Bupati Pegunungan Bintang 2016-2021 dan Tokoh Masyarakat Papua Pegunungan
Peristiwa yang Menggema di Publik
Beberapa hari lalu, publik Provinsi Papua Pegunungan digemparkan oleh peristiwa yang terjadi di puncak kepemimpinan daerah. Dalam sebuah forum terbuka, Gubernur John Tabo dengan nada tegas menegur Wakil Gubernur Ones Pahabol karena menandatangani surat resmi menggunakan atribut “a.n. Gubernur.” Tindakan tersebut dianggap telah melampaui batas kewenangan yang secara hukum hanya melekat pada jabatan gubernur sebagai kepala daerah. Teguran itu disampaikan di hadapan pejabat pemerintahan dan masyarakat, dengan suara lantang dan bahasa lugas, menunjukkan tekad Gubernur menjaga wibawa pemerintahan serta tertib kewenangan.
Tak lama kemudian, Wakil Gubernur Ones Pahabol memberikan pernyataan terbuka. Dengan nada tenang dan penuh kerendahan hati, ia mengakui tindakannya merupakan kekeliruan dalam memahami mekanisme birokrasi. Ia meminta maaf kepada Gubernur John Tabo, kepada pemerintah provinsi, dan kepada masyarakat Provinsi Papua Pegunungan. Ones Pahabol menegaskan bahwa tindakannya bukan bentuk perebutan kewenangan, melainkan salah persepsi, dan mengajak semua pihak untuk menutup bab ini dengan semangat kerja sama membangun daerah.
Pernyataan keduanya kemudian viral di media sosial, tersebar luas di berbagai platform dan menjadi buah bibir masyarakat Provinsi Papua Pegunungan. Percakapan di rumah, pasar, kantor, dan warung makan menggambarkan beragam respons. Ada yang terkejut, ada yang menganggapnya hal biasa dalam dinamika kepemimpinan, dan ada pula yang menilai peristiwa ini sebagai momen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di provinsi muda ini. Fakta bahwa peristiwa ini begitu cepat menyebar menunjukkan betapa kuat perhatian publik terhadap cara pemerintah daerah dijalankan.
Menegaskan Kewenangan, Menunjukkan Kerendahan Hati
Teguran Gubernur John Tabo bukan sekadar ledakan emosi personal, melainkan langkah menegakkan aturan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Gubernur merupakan pemegang kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi. Ia berwenang memimpin jalannya pemerintahan, menandatangani kebijakan, dan mewakili pemerintah daerah dalam hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Sementara itu, Wakil Gubernur berfungsi membantu Gubernur, memberi pertimbangan, melakukan koordinasi, dan bertindak hanya jika Gubernur berhalangan secara sah.
Dengan dasar hukum tersebut, sikap tegas John Tabo dapat dipahami secara konstitusional dan administratif. Ia tidak sedang menyerang pribadi, melainkan menjaga agar batas kewenangan tetap jelas dan sistem pemerintahan provinsi tetap terarah. Ketegasan seperti ini penting untuk melindungi kredibilitas lembaga dan memastikan stabilitas kepemimpinan. Dalam konteks Provinsi Papua Pegunungan yang masih membangun fondasi pemerintahan, langkah ini menjadi sangat berarti.
Namun, kepemimpinan yang kuat tidak hanya diukur dari ketegasan, tetapi juga dari kemampuan berdamai dan membangun kembali kepercayaan. Ones Pahabol menunjukkan sikap ini. Ia tidak membela diri atau menutup diri dari kritik, melainkan mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka. Dalam ruang publik yang sering dipenuhi ego politik, langkah ini menjadi sinyal kuat tentang kedewasaan kepemimpinan. Ia menempatkan kepentingan rakyat dan keharmonisan pemerintahan di atas kepentingan pribadi.
Membangun Kepemimpinan dan Harapan Bersama
Provinsi Papua Pegunungan masih berada dalam fase pembentukan sistem pemerintahan yang kokoh. Dalam fase ini, kesalahan teknis dan gesekan kewenangan bisa saja terjadi, bukan karena niat buruk, melainkan karena proses adaptasi kelembagaan yang masih berlangsung. Yang menentukan masa depan bukan peristiwa itu sendiri, melainkan bagaimana pemimpin meresponsnya.
Sikap Gubernur John Tabo yang menegaskan aturan, dan respons Wakil Gubernur Ones Pahabol yang mengakui kesalahan, bukanlah dua hal yang berlawanan. Sebaliknya, keduanya membentuk momen rekonsiliasi kepemimpinan. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang steril dari konflik, tetapi pemerintahan yang mampu mengelola perbedaan dengan dewasa dan menjadikannya sarana pertumbuhan.
Rakyat Provinsi Papua Pegunungan menginginkan pemimpin yang bersatu, bukan saling mencurigai atau bersaing dalam ego. Dengan kondisi geografis yang berat dan tantangan pembangunan yang kompleks, sinergi antara gubernur dan wakil gubernur menjadi kebutuhan mutlak. Ketegasan John Tabo dan kerendahan hati Ones Pahabol adalah dua fondasi penting bagi kepemimpinan yang kuat, matang, dan stabil.
Rekonsiliasi sebagai Fondasi Pembangunan
Rekonsiliasi bukanlah basa-basi politik, melainkan tindakan nyata untuk menyatukan langkah dan memperkuat fondasi pemerintahan provinsi. Ketika John Tabo dan Ones Pahabol kembali berdiri dalam satu barisan kepemimpinan, pesan kuat tersampaikan ke seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat: Provinsi Papua Pegunungan siap melangkah bersama rakyatnya.
Provinsi ini memiliki potensi besar—sumber daya alam yang melimpah, budaya yang kaya, dan masyarakat yang tangguh. Namun semua itu hanya dapat berkembang bila kepemimpinan berjalan harmonis dan solid. Rekonsiliasi yang lahir dari peristiwa ini bukan hanya simbol, melainkan energi baru untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat dan dipercaya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di provinsi ini tidak rapuh, melainkan tumbuh melalui pembelajaran dan perbaikan.
Peristiwa ini memberi pelajaran berharga bagi jajaran pemerintahan provinsi: pentingnya memperjelas pembagian kewenangan, memperkuat komunikasi, dan membangun kepercayaan timbal balik. Ketegasan dan kerendahan hati bukan dua kutub yang berseberangan, melainkan satu kesatuan yang dapat mendorong pembangunan lebih cepat dan memberi rasa aman kepada rakyat.
Penutup: Dari Teguran dan Klarifikasi Lahir Harapan Baru
Peristiwa antara Gubernur John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol bukanlah aib, melainkan cermin pertumbuhan kepemimpinan di Provinsi Papua Pegunungan. Dari teguran lahir ketertiban. Dari klarifikasi lahir kepercayaan. Dari rekonsiliasi lahir kekuatan. Masyarakat telah menyaksikan peristiwa ini, membicarakannya, dan kini menaruh harapan besar.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang saling bersaing, melainkan pemimpin yang bersatu dan saling menopang. Mereka tidak mencari siapa benar atau siapa salah, melainkan pemimpin yang mampu berdiri bersama dan mengarahkan provinsi ini ke masa depan yang lebih baik. Kini semua mata tertuju pada keduanya. John Tabo dan Ones Pahabol memikul tanggung jawab besar untuk menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk melangkah maju.
Jika keduanya mampu menjaga keharmonisan dan menumbuhkan kepercayaan publik, maka Provinsi Papua Pegunungan akan melangkah dengan lebih pasti. Inilah momentum untuk membuktikan bahwa kepemimpinan di tanah ini bukan kepemimpinan yang mudah goyah, tetapi kepemimpinan yang lahir dari keberanian menegakkan kebenaran dan kerendahan hati untuk berdamai demi rakyat.
