TIOM, ODIYAIWUU.com — Para penyandang difabel mempertanyakan komitmen politik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Lanny Jaya merespon aspirasi masyarakat terkait penolakan aparat TNI non organik dari wilayah kabupaten itu.
Masyarakat Lanny Jaya, Rabu (20/8) menggelar unjuk rasa damai menolak pengiriman aparat TNI non organik di seluruh wilayah di Lanny Jaya. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut aspirasi DPRK Lanny Jaya ihwal penolakan penarikan pasukan TNI non organik dari kabupaten itu.
“Pasukan TNI non organik itu menyebar di Distrik Kuyawage, Wano Barat, Melagaineri, dan Melagi. Keberadaan pasukan itu membuat warga trauma, tertekan, dan tidak bebas melaksanakan aktivitas sehari-hari,” ujar Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Lanny Jaya Gezer Isak Tabuni, SIP dari Tiom, kota Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Sabtu (20/9).
Selain itu, kehadiran aparat TNI non organik di Lanny Jaya juga dinilai mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar anak-anak SD maupun SMP di wilayah itu. DPRK Lanny Jaya secara kelembagaan dan pemegang mandat politik seharusnya merespon aspirasi rakyat yang diwakilinya.
“Sebagai representasi rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Salah tugas dan fungsi DPRD Lanny Jaya adalah fungsi pengawasan, controlling kebijakan pemerintah daerah terkait langkah pengiriman aparat TNI non organik di Lanny Jaya,” kata Gezer.
Lewat fungsi pengawasan, DPRK Lanny Jaya meneruskan koreksi, kritik dan saran warga kepada pemerintah bila diperlukan. Melalui pengawasan ketat, para wakil rakyat penting guna memastikan bahwa setiap program pembangunan yang digulirkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“DPRK Lanny Jaya berkewajiban menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan. Namun, sejauh ini kami lihat tidak ada progres meneruskan aspirasi masyarakat ihwal penolakan terhadap pengiriman aparat TNI non organik yang jelas-jelas mengganggu kenyamanan aktivitas masyarakat Lanny Jaya,” ujar Gezer.
Para pengurus dan anggota PPDI Lanny Jaya juga mempertanyakan sejauh mana aspirasi masyarakat Lanny Jaya terkait penolakan pengiriman aparat TNI non-organik di seluruh wilayah Lanny Jaya terutama di Melagi, Malagaingeri, Kuyawage, Goa Balim, dan Wanobarat.
“Masyarakat sangat terganggu dengan langkah pengiriman aparat TNI non organik yang tidak mendasar dan jelas agendanya. Kini, gedung-gedung sekolah dijadikan posko,” kata Gezer.
Gezer juga meminta DPRD segera mengambil langkah melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna meminta Presiden H. Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, SE, M.Si agar menarik aparat TNI non organik dari Lanny Jaya. Kabupaten ini bukan wilayah konflik. Tanpa pasukan TNI non organik Lanny Jaya aman dan damai,” kata Gezer. (*)
