Oleh: Yakobus Dumupa
(Pembelajar Hubungan Internasional dan Isu-isu Global, tinggal di Nabire, Tanah Papua)
Pendahuluan
Operasi militer masih dijadikan jalan pintas untuk mengelola konflik. Dua wilayah yang memperlihatkan akibat paling nyata dari pendekatan ini adalah Gaza dan Papua. Keduanya sering dibahas dengan bahasa keamanan dan politik tingkat tinggi. Namun, bahasa itu jarang menceritakan apa yang dialami warga biasa. Padahal, merekalah yang menanggung beban paling berat.
Di Gaza dan Papua, operasi militer tidak berhenti pada target bersenjata. Ia masuk ke rumah, ladang, sekolah, dan kampung. Warga sipil dipaksa memilih antara bertahan di rumah atau mengungsi. Anak-anak tumbuh di tengah ketakutan, bukan perlindungan. Dalam situasi seperti ini, konflik menjadi pengalaman hidup sehari-hari.
Gaza: Operasi Militer yang Dibenarkan, Sipil yang Dikorbankan
Sejak Oktober 2023 hingga 2025, Gaza mengalami operasi militer intensif oleh militer Israel. Serangan terjadi di wilayah padat penduduk seperti Gaza City, Khan Younis, dan Rafah. Lebih dari 30.000 warga Palestina dilaporkan tewas, dengan mayoritas korban adalah warga sipil. Angka ini sering diulang, tetapi jarang dipahami sebagai kehilangan keluarga dan masa depan. Korban direduksi menjadi statistik.
Rumah sakit, sekolah, dan tempat pengungsian ikut terdampak. Kerusakan itu kerap disebut collateral damage. Bahasa teknis dipakai untuk menutupi penderitaan nyata. Warga sipil mengungsi berulang kali tanpa kepastian tempat aman. Pada akhirnya, tidak ada ruang yang benar-benar bebas dari ancaman.
Blokade berkepanjangan memperparah krisis. Akses air bersih, makanan, dan layanan kesehatan sangat terbatas. Anak-anak kehilangan sekolah dan rasa aman. Tragedi kemanusiaan ini dikecam, tetapi dibiarkan berlarut. Kutukan tanpa tindakan nyata menjadi kebiasaan.
Papua: Operasi Militer yang Meluas, Penderitaan yang Diperpanjang
Di Papua, operasi militer berlangsung dalam konflik antara aparat keamanan negara dan TPN OPM. Pada Januari 2026, warga Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, mengungsi ke hutan akibat operasi militer. Mereka meninggalkan kampung bukan karena terlibat konflik, melainkan karena takut tertembak atau terkena operasi. Pengungsian terjadi mendadak, tanpa rencana dan perlindungan. Peristiwa ini hanya satu contoh dari pola yang berulang.
Dalam beberapa tahun terakhir, pengungsian di Papua tercatat terjadi di berbagai wilayah Pegunungan Tengah. Perkiraan jumlah pengungsi mencapai ribuan orang pada periode tertentu, tersebar di kampung-kampung hutan dan lokasi darurat. Mereka hidup tanpa tenda layak, makanan cukup, dan layanan kesehatan. Anak-anak mengalami gizi buruk, penyakit kulit, dan putus sekolah. Orang tua kehilangan ladang dan sumber hidup.
Operasi militer di Papua sering masuk ke ruang sipil. Kampung ditinggalkan, rumah rusak, kebun terbengkalai. Warga kehilangan identitas hidup yang bertumpu pada tanah dan komunitas. Trauma menumpuk karena pengungsian berulang dari tahun ke tahun. Namun, penderitaan ini jarang disebut krisis kemanusiaan secara terbuka.
Yang lebih menyakitkan, korban sering disertai stigma. Pengungsi dicurigai, bukan dipulihkan. Kesaksian warga dipertanyakan, bukan dipercaya. Ini melahirkan kekerasan kedua, yakni kekerasan cara pandang. Ketika penderitaan disangkal, luka menjadi lebih dalam.
Simpati Selektif Rakyat Indonesia: Empati yang Berhenti di Batas Aman
Rakyat Indonesia menunjukkan simpati luas kepada rakyat Gaza. Aksi solidaritas, doa, dan boikot mudah digerakkan. Media sosial dipenuhi kecaman terhadap kekerasan militer. Namun, respons ini memudar ketika penderitaan terjadi di Papua. Publik menjadi diam, ragu, atau defensif. Empati berhenti di batas yang aman.
Ironisnya, rakyat Papua adalah sesama warga negara. Mereka berada di bawah konstitusi yang sama. Namun, penderitaan mereka sering dianggap isu keamanan semata. Solidaritas digantikan kecurigaan, empati disyaratkan loyalitas. Kemanusiaan menjadi selektif.
Mengutuk kekerasan di luar negeri terasa heroik. Mengkritik kekerasan di dalam negeri dianggap mengganggu persatuan. Di sinilah problem utamanya. Kemanusiaan tidak boleh tunduk pada kenyamanan politik. Jika empati memilih korban, itu bukan empati sejati.
Dua Wilayah, Satu Logika Kekerasan
Gaza dan Papua berbeda secara sejarah dan geopolitik. Namun, keduanya diikat oleh logika yang sama. Operasi militer dijadikan jawaban utama atas masalah politik. Rakyat sipil ditempatkan sebagai risiko yang bisa diterima. Kekerasan dilegalkan melalui bahasa keamanan.
Di kedua wilayah, operasi militer tidak menyelesaikan konflik. Yang terjadi justru pengulangan penderitaan. Pengungsian menjadi pola, bukan pengecualian. Trauma diwariskan ke generasi berikutnya. Selama pendekatan militer dipertahankan, rakyat sipil akan terus menjadi korban.
Logika ini gagal melihat konflik sebagai persoalan manusia. Keamanan diukur dari senjata, bukan keselamatan warga. Selama korban sipil dianggap efek samping yang bisa ditoleransi, kekerasan akan terus diproduksi. Gaza dan Papua menjadi cermin kegagalan belajar dari luka.
Penutup
Gaza dan Papua memperlihatkan kegagalan melindungi rakyat sipil. Pelaku kekerasan boleh berbeda, tetapi pola pengorbanannya sama. Operasi militer terus berjalan dengan bahasa rapi dan alasan resmi. Di balik itu, warga sipil kehilangan rumah, rasa aman, dan masa depan. Penderitaan diperlakukan sebagai biaya yang wajar.
Membela Gaza tetapi membisu atas Papua adalah kemunafikan moral. Solidaritas selektif bukan kemanusiaan. Empati sejati tidak memilih korban berdasarkan jarak dan kenyamanan politik. Selama rakyat Papua terus mengungsi, lapar, dan trauma, diam bukan sikap netral. Diam adalah keberpihakan pada kekerasan yang terus berlangsung.
