ENAROTALI, ODIYAIWUU.com — Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Paniai menyesalkan sikap sepihak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah John NR Gobay yang membawa aspirasi warga ke Markas Komando (Mako) Korps Marinir di Jalan Letjen KKO Ali Sadikin, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (11/12) lalu.
Elemen yang terhimpun dalam Koalisi Masyarakat Anti Militerisme (Komam) Paniai, baik dari kalangan tokoh masyarakat, adat, agama, intelektual, perempuan, pemuda, dan pelajar, selain menyesalkan, koalisi juga menilai langkah Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah John Gobay sepihak, ambigu dan tidak demokratis.
“Kami masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Militerisme atau Komam Paniai dikagetkan dengan adanya informasi di media bahwa John Gobay, Anggota DPR Papua Tengan mengantar aspirasi ke Jakarta, tepat di Mako Korps Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan,” ujar Koordinator Umum Komam Jhemz Nawipa dan Koordinator Lapangan Umum Melben Gobay di Enarotali, kota Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (15/12).
Sayangnya, kata Jhemz dan Melben, aspirasi yang didorong atau dibawa John NR Gobay ke Mako Korps Marinir belum diketahui isi pernyataan tertulisnya. Jhemz dan Melben juga menegaskan, pihak Komam mempertanyakan sejak kapan John Gobay bertemu koalisi untuk meminta dokumen penolakan militer di Paniai untuk dibawa ke Jakarta.
“Hampir satu bulan lebih, Pansus yang dibentuk DPRK Paniai berusaha bertemu untuk melibatkan John Gobay mendorong aspirasi penolakan militer di Paniai dibawa ke Jakarta. Namun, justru John cendrung tidak ada niat sama sekali untuk terlibat. Bahkan John mencari alasan pembenaran untuk membendung perjuangan masyarakat Paniai yang hendak mendorong lewat Pansus DPRK Paniai,” ujar Jhemz dan Melben.
Bahkan Jhemz dan Melben mempertanyakan isi aspirasi yang dibawa John Gobay ke Mako Korps Marinir dari mana diperoleh dan apa isinya apa. Pihak Komam mengaku tidak pernah menyerahkan pernyatan sikap kepada Mako Korps Marinir, sejak dari aksi jilid pertama dan jilid kedua kepada semua pihak. termasuk DPRK Paniai, DPRP Papua Tengah, dan lain-lain.
“Semua dokumen masih utuh di Komam Paniai. Tindakan John Gobay kami nilai tidak demokrasi dan ambigu dalam upaya mengakomodir tuntutan masyarakat. Bahkan tindakan itu tidak sesuai prosedur hukum wakil rakyat dalam mediasi persoalan rakyat ke Jakarta. Langkah John Gobay tidak mencerminkan diri sebagai representasi wakil rakyat Dapil Paniai,” kata Jhemz dan Melben.
Pihak Komam Paniai juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, Komam mengundang anggota DPR Papua Tengah John Gobay, DPRK Paniai, dan semua pihak yang terlibat membawa draf aspirasi warga untuk melakukan klarifikasi dan bertanggung jawab di Sekretariat Komam di Distrik Kebo, Paniai Utara terhitung mulai Senin-Kamis (15-18/12).
Kedua, Komam menegaskan kembali menolak seluruh pasukanTNI-Polri non-organik masuk di Paniai. Ketiga, Komam menyerukan kepada masyarakat Paniai di 24 distrik dan 216 kampung untuk melakukan konsolidasi guna mempersiapakan diri menggelar aksi unjuk rasa jilid tiga pada Sabtu-Minggu (3-10/1 2026). (*)
