JEPARA, ODIYAIWUU.com — Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (16/1) memastikan untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat yang tertimpa musibah.
Hingga kini, dampak bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, masih dirasakan warga. Terkait bentuk bantuan yang telah disalurkan BNPB, ada tiga pesan kepada para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.
“Saya menggarisbawahi terkait penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Khusus ini, saya ingin menyampaikan yang pertama yang harus ditangani, harus dilakukan penanganan yang maksimal adalah manusianya, orangnya,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto, S.Sos, MM saat memimpin rapat koordinasi di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, Jumat (16/1).
Menurut Suharyanto, meskipun rumah rusak di Desa Tempur menyasar 13 kepala keluarga (KK), pemerintah daerah dapat memfasilitasi untuk merelokasi. Pemerintah daerah menyediakan lokasinya dan rumahnya dibantu BNPB.
“Ini bentuk bantuan kepada warga yang rumahnya rusak akibat bencana. Jadi jangan berpikir kalau namanya BNPB itu bangun yang banyak-banyak. Tidak, satu dua rumah juga tidak apa-apa. Yang penting itu masyarakat,” katanya.
Suharyanto mengatakan, kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus terpenuhi. BNPB telah menyalurkan bantuan kepada para korban bencana. Pihaknya akan menambah bantuan apabila jumlah yang disalurkan masih kurang.
Meskipun pemerintah daerah telah menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan masih ada kebutuhan tambahan, lanjut Suharyanto, dapat diajukan kepada BNPB, seperti pemenuhan kebutuhan non-pangan.
“Kebutuhan dasar bukan hanya makan-minum saja yang harus diperhatikan, tapi juga kebutuhan lanjutan sebagai manusia. Pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, obat-obatan, alat pencegah penyakit, alat pencegah dingin, selimut, dan lain sebagainya. Itu tolong diperlengkapi, dipenuhi,” ujar Suharyanto.
Sedangkan, terkait akses jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor. Ia mengapresiasi upaya pemerintah setempat untuk membuka akses.
Meskipun alat berat telah dikerahkan di lapangan, Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat menambahkan alat berat dengan pembiayaan dari BNPB. Demikian pula perbaikan darurat untuk jembatan yang rusak.
“Tunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah hadir. Tidak ada alasan. Apalagi di sana ada 3.500 jiwa, mungkin makan-minumnya tidak ada masalah, pakai sepeda motor, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apalagi ada anak sekolah dan lain sebagainya, jangan terlalu lama,” kata Suharyanto saat pembukaan akses dan perbaikan jembatan darurat.
Pada kesempatan itu ia mengatakan, kehadiran di beberapa lokasi terdampak di Jawa Tengah, salah satunya di Jepara, merupakan perintah langsung Presiden. Suharyanto juga menyampaikan rasa duka cita Presiden atas bencana yang terjadi di Jawa Tengah.
“Saya langsung diperintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk langsung datang ke Jepara. Pertama beliau menyampaikan ucapan belasungkawa dan turut berduka cita bagi seluruh masyarakat Jepara yang terdampak,” ujar Suharyanto.
Rapat koordinasi penanganan tanah longsor Jepara diikuti Suharyanto usai bertemu warga terdampak di Kabupaten Kudus. Pada Sabtu (17/1), Suharyanto dijadwalkan akan melanjutkan rapat koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Pati dan melihat lokasi terdampak bencana.
Bencana tanah longsor menerjang wilayah Jepara pada Jumat (9/1) pekan lalu. Sebanyak 4 desa di 3 kecamatan terkena dampak peristiwa itu. Salah satunya timbunan material longsor menutup akses menuju Desa Tempur yang ditinjau Suharyanto.
Dalam rapat koordinasi penanganan tanah longsor Jepara hadir juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Wakil Bupati Jepara dan unsur Forkopimda setempat. (*)
