Oleh Laurens Minipko
Pengamat Sosial Budaya Papua
SIDANG paripurna biasanya bergerak di jalurnya sendiri. Kalimat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Paul Finsen Mayor rapi. Agenda Sidang Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Sidang Gedung Nusantara V, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1), tertib. Sampai seorang senator dari Papua berdiri dan menyela: “interupsi, pimpinan!”
Paul Finsen Mayor, senator Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya, mengatakan sesuatu yang terdengar sangat sederhana: “Papua tidak butuh markas tentara.” Justru karena kesederhanaannya, kalimat senator asal Papua Barat itu mengganggu. Ia tidak lahir dari retorika. Ia lahir dari pengalaman. Dan dalam politik, pengalaman yang diucapkan jujur seringkali lebih berbahaya daripada pidato panjang.
Tan Malaka dalam Madilog menyebut cara berpikir semacam ini sebagai “kembali ke akal sehat.” Politik, baginya, harus berpijak pada logika material kehidupan rakyat: apa yang sesungguhnya mereka alami, bukan apa yang diasumsikan penguasa.
Dalam nalar itu, kebutuhan sekolah dan rumah sakit lebih rasional daripada penambahan markas. Bukan karena militer selalu salah, tetapi karena urutan kebutuhan hidup tidak bisa dibalik.
Logika Negara dan Logika Rakyat
Negara datang ke Papua dengan dua tawaran utama: investasi dan keamanan. Sawit dan battalion. Paul Finsen Mayor menolak keduanya, bukan dengan emosi, melainkan dengan logika yang sangat madilog: apa gunanya proyek besar jika kebutuhan dasar belum terpenuhi?
Tan Malaka mengkritik keras kekuasaan yang bekerja dengan mistifikasi: membungkus kepentingan dengan jargon besar sambil mengabaikan realitas konkrit. Sawit disebut pembangunan. Markas disebut stabilitas. Tapi di tingkat rakyat, yang ada adalah sekolah jauh dan rumah sakit kosong.
Di titik ini, pernyataan Paul Finsen Mayor tidak berhenti pada sikap politik. Ia kritik rasional terhadap kebijakan yang kehilangan hubungan dengan realitas sosial.
Sutan Sjahrir mengingatkan bahwa politik tanpa etika akan berubah menjadi manipulasi. Ruang publik, katanya, harus menjadi tempat perdebatan jujur, bukan panggung kekuatan.
Interupsi di Senayan itu adalah upaya mengembalikan ruang publik ke fungsinya. Bukan sebagai forum pengesahan agenda, tetapi sebagai tempat suara yang berbeda boleh muncul.
Mohammad Hatta memberi lapisan lain. Kedaulatan rakyat tidak berhenti pada perwakilan formal. Ia hidup ketika rakyat –atau mereka yang sungguh membawa pengalaman rakyat– berani mengatakan “ini yang kami butuhkan, bukan yang lain.”
Dan Agus Salim, dengan ketajaman moralnya, mengingatkan bahwa kekuasaan yang merasa paling tahu biasanya berhenti mendengar. Di situlah politik bergeser menjadi perintah sepihak.
Jika mengikuti nalar Tan Malaka, persoalan Papua sering kali diperlakukan secara mistis: terlalu kompleks, terlalu sensitif, terlalu berbahaya. Padahal yang disampaikan Paula Finsen Mayor sangat konkret.
Sekolah, rumah sakit, guru, mantri, perawat, bahkan dokter. Tidak ada yang subversif di situ. Yang subversif justru ketika akal sehat rakyat dikalahkan oleh skema besar yang dirancang jauh dari tanah tempat ia akan diterapkan.
Interupsi itu mungkin akan dicatat sebagai gangguan kecil dalam risalah sidang. Tapi dalam tradisi berpikir republik ini, ia adalah sesuatu yang lain.
Ia adalah pengingat bahwa politik pernah diajarkan sebagai latihan berpikir jernih (Tan Malaka), sebagai ruang etika dan dialog (Sjahrir), sebagai praktik kedaulatan rakyat sehari-hari (Hatta), dan sebagai tanggung jawab moral untuk mendengar (Agus Salim).
Pertanyaannya kini bukan apakah Papua butuh markas tentara. Pertanyaannya lebih mendasar: apakah negara masih mau berpikir dengan akal sehat rakyat sendiri?
