KARUBAGA, ODIYAIWUU.com — Buntut banjir disertai longsor yang menerjang Kabupaten Tolikara sejak Jumat (6/2) sekitar pukul 06.00 WIT, sejumlah kampung atau desa di Distrik (Kecamatan) Karubaga, Lianogoma, Kai, Wenam, Tagineri, dan sejumlah distrik lain terkena dampak.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) Kabupaten Tolikara mencatat, bencana dasyat tersebut melanda kampung-kampung di Distrik Karubaga, seperti Kampung Kolilan, Ampera, Elsadai, Molera, Gurikme, Kimibur, Kogimage, Losmen, Danggulurik, Kiranage, dan Yalikaluk.
Bencana banjir disertai longsor tersebut menghantam pula warga Kampung Magerakuk/Leragawi, Longgoboma, Kuburatiri, dan Bogone di Distrik Lianogoma, lalu warga Kampung Kai dan Wiyager di Distrik Kai.
Kemudian Kampung Banggeri, Geyaneri, dan Milineri di Distrik Wenam serta Kampung Timori di Distrik Geya, dan sejumlah kampung di Distrik Tagineri serta sejumlah kamung di wilayah Tolikara.
Bupati Kabupaten Tolikara Willem Wandik, S.Sos mengambil langkah sigap, penting, dan responsif terkait bencana dengan menerbitkan Surat Pernyataan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Nomor 360/25/BUP/2026 tertanggal 7 Februari 2026.
Penetapan ini melengkapi Status Siaga 1 yang lebih dahulu diberlakukan menyusul cuaca ekstrem yang melanda wilayah Tolikara beberapa pekan terakhir. Penetapan status itu sekaligus diikuti Langkah konkrit menyambangi korban terdampak dan situasi di lokasi bencana.
Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Yotam Wonda, SH, M.Si bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran BPBD Tolikara turun langsung meninjau lokasi terdampak.
Selain memantau kerusakan infrastruktur, rombongan juga menyerahkan bantuan darurat kepada warga. Komunikasi dan koordinasi lintas stakeholder juga dilakukan agar warga terdampak ikut dibantu, termasuk dukungan merehabilitas wilayah terdampak.
Data sementara BPBD Tolikara merilis, sebanyak 827 kepala keluarga (KK) terdampak di mana mayoritas warga korban berprofesi sebagai petani. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut namun kerugian material diperkirakan menyentuh angka ratusan miliar rupiah.
Kerusakan mencakup akses jalan darat yang terputus, jembatan ambruk, jaringan listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero rusak, rumah warga terendam banjir dan longsor, lahan pertanian dan peternakan rusah hingga harta benda masyarakat hanyut dan tertimbun material longsor.
Kepala BPBD Tolikara Feri Kogoya, SH, MKP mengatakan, tim gabungan telah bergerak sejak hari pertama untuk membuka akses yang terisolasi dan membantu warga terdampak. Proses pemulihan, ujar Feri, menghadapi tantangan besar akibat kondisi geografis Tolikara yang berbukit dan rawan longsor.
“Kami telah mengerahkan tim BPBD Tolikara bersama TNI/Polri untuk membantu masyarakat sekaligus memperbaiki prasarana yang rusak. Perbaikan jaringan listrik PLN, khususnya tiang-tiang yang roboh, membutuhkan waktu enam hari hingga akhirnya dapat kembali beroperasi,” ujar Feri Kogoya di Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Sabtu (15/2).
Feri menambahkan, pemerintah daerah masih menunggu data dan analisis cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Papua sebagai dasar penentuan langkah lanjutan. Pemerintah juga berharap Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) segera melakukan verifikasi lapangan agar bantuan dapat dipercepat.
“Kami berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat segera turun melakukan verifikasi. Masyarakat mengalami trauma akibat bencana yang terjadi bertubi-tubi, sehingga dukungan segera sangat dibutuhkan agar Tolikara bisa segera pulih,” kata Feri.
Saat ini, lanjut Feri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara memprioritaskan perbaikan akses jalan dan jembatan guna memastikan distribusi logistik tidak terganggu. Pendataan kerusakan rumah dan lahan pertanian juga terus dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Feri menegaskan, rangkaian bencana dalam waktu singkat menjadi ujian berat bagi daerah. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai melalui APBD Tolikara, namun pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri.
“Pemulihan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia,” kata Feri. (*)
