JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Ratusan demonstran yang terdiri dari unsur pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Mahasiswa Peduli Papua (KPMPP), Rabu, (8/3) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Pengunjuk rasa meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya membersihkan oknum jaksa “nakal” yang pernah dan tengah bertugas di Kajati Papua dan Kajari Mimika yang menangani masalah proyek pengadaan dan operasional pesawat terbang jenis Cesna Grand Caravan C 208 B EX dan helikopter Airbus H 125 milik Pemkab Mimika hingga menjadikan Penjabat Bupati Johannes Rettob sebagai tersangka.
“Dalam masalah proyek pengadaan dan operasional pesawat terbang dan helicopter milik Pemerintah Kabupaten Mimika, situasi saat ini, masyarakat Papua khususnya di Mimika memandang terjadi diskriminasi dan kriminalisasi Penjabat Bupati Mimika sekaligus tokoh masyarakat, Bapak John Rettob,” ujar Koordinator KPMPP Jack saat berorasi di depan Kantor Kejagung, Jakarta.
Padahal, menurut Jack, masalah ini pernah pula ditangani pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017. Namun, komisi antirasuah itu tidak menemukan indikasi maupun bukti terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan John Rettob, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.
Jack menjelaskan, tak hanya KPK yang pernah melakukan pemeriksaan terkait proyek pengadaan dan operasional pesawat terbang dan helikopter milik Pemkab Mimika tetapi juga pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisan pun saat melakukan pemeriksaan, tidak juga menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan John Rettob.
“Artinya kami melihat bahwa ada lembaga hukum lain dengan jelas dan tegas melihat bahwa masalah pengadaan dan operasional pesawat terbang dan helikopter tersebut sudah clean and clear. Tidak ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi atau dugaan hingga menjadikan John Rettob sebagai tersangka,” lanjut Jack.
Jack menilai, ada kejanggalan dalam proses penetapan John Rettob sebagai tersangka oleh oknum jaksa penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua maupun dari Kejaksaan Negeri Mimika. Proses pelimpahan berkas tersangka John Rettob ke Pengadilan Negeri Tipikor Jayapura terkesan terburu-buru karena hanya berlangsung dalam waktu kurang dari satu bulan.
“Proses itu menimbulkan tanda tanya. Ada apa dengan Kejati Papua dan Kejari Mimika? Kami mendesak Kejagung untuk menghentikan bentuk kriminalisasi yang diduga sudah dilakukan Kejati Papua dan Kejari Mimika terhadap John Rettob,” kata Jack lebih jauh.
Koalisi juga meminta Kejagung untuk memeriksa jaksa penyidik di Kajati Papua dan Kajari Mimika yang menangani masalah masalah pengadaan dan operasional pesawat terbang dan helicopter milik Pemkab Mimika yang menjerat John Rettob sebagai tersangka.
Kajagung juga diminta untuk membersihkan Kejati Papua dan Kejari Mimika dari intervensi kepentingan politik pragmatis oknum-oknum tertentu yang bermain di balik kasus ini. Kajagung juga diminta untuk menarik berkas perkara John Rettob dari Pengadilan Tipikor Jayapura.
Sementara itu ribuan massa warga Mimika, Selasa (7/3) juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Timika, Papua Tengah. Tak warga biasa tetapi juga kalangan anggota DPRD Mimika dan sejumlah anggota ASN. Mereka mengecam oknum penyidik jaksa “nakal” di Kajati Papua dan Kajari Timika yang dianggap telah mendzolimi Pelaksana Tugas Bupati John Rettob hingga menjadi tersangka
Massa pengunjuk rasa dalam pernyataan sikapnya menuntut agar pihak Kajati Papua maupun Kajari Timika segera mengentikan kriminalisasi dan pendzoliman tehadap John Rettob. Pihak Kajati Papua dan Kajari Timika juga diingatkan agar tidak menjadi kuda tunggangan kepentingan kelompok politisi pragmatis dalam kasus pengadaan pesawat dan helikopter milik Pemkab Mimika.
“Kajati Papua dan Kajari Mimika jangan menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Akuntan publik bayaran jangan dijadikan senjata kriminalisasi terhadap Bapak Johannes Rettob,” ujar salah seorang orator dalam aksi tersebut.
Anggota DPRP Papua Matea Mameyau dalam aksi itu juga mengecam keras tindakan semena-mena yang dilakukan oknum jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Timika terhadap John Rettob. Aksi unjuk rasa ribuan massa warga, ujar Matea, merupakan akumulasi kemarahan warga terhadap permainan hukum yang dipertontonkan pihak Kajati Papua dan Kajari Timika.
“Pelaksana Tugas Bupati Mimika, Bapak John Rettob lahir di Kampung Ipiri, Distrik Amar. Bahkan tali pusarnya ditanam di tanah leluhur, Kamoro. Orangtuanya dayung perahu dari kampung ke kampung sehingga tidak mungkin beliau mau membangun istana di Timika sedangkan rakyatnya sengsara,” tegas Matea dalam orasi di hadapan lautan massa.
“Dia anak tanah ini dan dia tahu budaya dan tidak mungkin dia mau korupsi uang beli pesawat. Dia beli pesawat itu karena sudah ditandatangani oleh pimpinan daerah saat itu. Dengan tandatangan kepala daerah waktu itu maka Pak John Rettob berani ambil langkah beli pesawat dan helikopter. Sebagai anak Mimika Wee kami yakin Pak John Rettob tidak mungkin korupsi uang ini untuk memperkaya diri. Apalagi kami tahu proses ini janggal, pakai akuntan publik untuk menjerat beliau,” tegas Matea.
Menurut Matea, selama ini Mimika penuh ketimpangan birokrasi, amburadul. Namun, setelah John Rettob yang merupakan kader PDIP menjadi Pelaksana Tugas Bupati Mimika, ia gigih membenahi pemerintahan.
“Dia bangun dari kampung dengan Program Mimika Terang. Sekarang kampung-kampung sudah terlayani listrik. Meski bersama kepala daerah selama menjabat wakil bupati tidak akur, tapi Pak John Rettob tetap fokus melayani masyarakat di kampung-kampung,” ujarnya.
Matea menegaskan, kelompok yang tidak senang dengan perubahan di bawah kepemimpinan John Rettob saat ini mulai melancarkan aksi. Anggaran tahun ini sangat besar sehingga, ujarnya, pihak yang merasa tidak punya cela berniat korupsi memilih cara mendzolimi John Rettob.
“Mereka memaksakan penegak hukum untuk “mengamankan” Pak John Rettob di tahanan agar mereka kembali berkuasa. Mereka tidak mau Pak John memimpin dan sebaiknya cepat masuk penjara agar mereka bebas pakai uang rakyat Mimika,” ujarnya. (Ansel Deri, Herman/Odiyaiwuu.com)
