JAYAPURA, ODIYAIWUU.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Papua Herlina Murib meminta Presiden Joko Widodo beserta jajaran kementerian/lembaga, dan Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional Indonesia (PB PON) memperhatikan serius warga masyarakat Papua selaku tuan rumah penyelenggaraan PON XX Papua 2021 yang akan berlansung mulai 2 – 15 Oktober 2021 di Papua.
“Masyarakat mengeluh warga masyarakat lokal minim dilibatkan panitia penyelanggara. Perhelatan olahraga paling akbar di Indonesia nyaris dikendalikan masyarakat dari luar Papua sehingga warga lokal terkesan seperti orang asing atau tamu di rumah sendiri. Saya meminta Bapak Presiden Joko Widodo bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait memperhatikan serius keluhan warga lokal Papua. Panitia PON XX Papua 2021 juga saya harapkan lebih peka memandang serius keluhan warga asli dan melibatkan mereka,” ujar Herlina Murib kepada Odiyaiwuu.com melalui sambungan telepon dari Jayapura, Selasa (28/9).
Menurut Herlina Murib, PON XX Papua 2021 memiliki posisi strategis bagi Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat lokal untuk memperkenalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM), adat-istiadat, budaya, dan aneka kerajinan khas daerah kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Papua sungguh daerah dengan kekayaan SDM, alam dan budaya sehingga memiliki daya tarik dan nilai ekonomi yang potensial.
“PON XX Papua 2021 merupakan perhelatan olahraga besar. Tentu sebagai senator asal Papua, saya dan kita semua berharap ada transfer ekonomi bagi masyarakat lokal. PON XX Papua juga tentunya merupakan ajang mencari bakat terpendam bagi para atlet dari seluruh provinsi untuk menjajaki kemampuannya ke level tingkat nasional bahkan dunia,” lanjut Herlina Murib.
Senator perempuan asli Papua ini mengaku, pihaknya menyambangi sejumlah kabupaten dan kota di seluruh wilayah tanah Papua. Keluhannya nyaris sama yaitu minimnya pelibatan warga masyarakat lokal untuk memperkenalkan budaya beserta hasil kerajinan masyarakat lokal untuk dipajang di tiga klaster penyelenggaraan PON XX Papua, baik di Jayapura, Merauke maupun Mimika.
“Noken yang merupakan warisan budaya asli Papua dan sudah diakui Unesco, Badan Dunia PBB nyaris tenggelam dalam hingar bingar PON XX di tiga tempat baik Jayapura, Mimika maupun Merauke. Banyak perempuan asli Papua pengrajin noken kehilangan akses memasarkan noken sekadar menambah pemasukan keluarga atau membiayai pendidikan anak-anak mereka. Keluhan ini tentu menjadi perhatian pemerintah pusat terutama kementerian dan lembaga. Berikut PB PON XX Papua selaku penyelenggara. Ini hal serius yang perlu mendapat perhatian,” katanya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo menggelontorkan anggaran senilai Rp 1,4 triliun untuk penyelenggaraan PON XX Papua. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian menegaskan, anggaran tersebut merupakan permintaan dari PB PON dialokasikan untuk akomodasi kontingen, transportasi, makan, dan kegiatan tambahan lainnya. Dana tersebut, kata Tito, disetujui Presiden Jokowi untuk ditransfer langsung Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ke pemerintah provinsi atau PB PON.
Menurut Tito, pengawasan anggaran PON XX Papua pihak Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis terkait penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) juga terlibat mengawasi anggaran tersebut.
“Di samping itu ditugaskan juga kepada Jaksa Agung dan Kapolri, nanti di sini ada Kapolda dan Pak Kajati untuk membuat tim pengawas sehingga Rp 1,4 triliun ini jangan sampai masalah. Ini demi sama-sama kita semuanya aman, daerah maupun pusat semuanya aman, tidak terkena masalah hukum karena salah dalam administrasi dan lain-lain,” kata Tito saat konferensi pers terkait PON XX dan Peparnas XVI secara hybrid di Papua, Jumat (10/9).
Tito mengatakan pihaknya juga sudah bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Harian PB PON terkait dengan pengawasan tersebut. Prinsipnya, baik Gubernur Papua dan Ketua Harian PB PON memahami dan berterima kasih atas keberadaan tim tersebut.
Selain itu, kata Tito, Gubernur Papua dan PB PON juga mengalokasikan dana sekira Rp 600 miliar yang sudah ada peruntukannya. Meski demikian, jelas Tito, Pemda mengizinkan dana tersebut digunakan sebagai dana talangan untuk keperluan mendesak khususnya sebelum pembukaan PON XX.
“Sehingga kontrak-kontrak untuk hotel, katering, transportasi bisa digunakan menggunakan anggaran Rp 600 miliar Pemda dan sebagai dana talangan, begitu dana Rp 1,4 (triliun) masuk, itu bisa untuk penggantinya,” kata Tito. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
