MERAUKE, ODIYAIWUU.com — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Provinsi Papua Selatan pada Rabu, 11 November 2026, capaian penyelenggaraan pemerintahan masih menjadi bagian penting untuk dievaluasi.
Namun, di tengah perjalanan provinsi yang baru terbentuk sejak 2022 lalu itu, masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan pelayanan birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan kepada masyarakat.
Salah satu kritik yang menjadi perhatian adalah kesulitan warga masyarakat dalam menemui pejabat daerah ketika mereka datang ke Kantor Gubernur Papua Selatan. Sejumlah masyarakat mengaku mengalami kesulitan menyampaikan aspirasi dan masalahnya.
Pasalnya, pejabat yang diharapkan dapat ditemui, tidak selalu berada di tempat terutama Sekretaris Daerah (Sekda) yang merupakan penggungjawab utama jalannya roda administrasi pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
Salah satu warga, Joseph GM Samkakai (36), mengungkapkan dirinya bersama tiga orang rekannya, pernah datang ke kantor gubernur dengan harapan dapat bertemu kepala daerah.
Namun, saat itu Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Wakil Gubernur Paskalis Imadawa sedang menjalankan agenda kerja di luar daerah, mereka diarahkan Bagian Protokol Setda Papua Selatan untuk menemui Sekda Ferdinandus Kainakaimu.
Persoalan yang muncul adalah Sekda Ferdinand tidak bersedia menerima warga masyarakat yang datang ke kantor gubernur hari itu. Pegawai yang bekerja di ruang Sekda mengatakan, Sekda tidak menerima tamu dan meminta agar datang lagi saat gubernur sudah kembali dari perjalanan dinas di Jakarta. Warga masyarakat diminta bertemu langsung gubernur.
“Kalau masyarakat datang ke kantor Gubernur dan Gubernur sedang tidak ada, tentu masyarskat berharap bisa bertemu Sekda. Tetapi kalau Sekda juga tidak bersedia ditemui dan hanya menunggu gubernur yang harus menerima kami, apa gunanya kehadiran Sekda di di kantor gubernur. Masyarakat mau bertemu siapa dan harus menyampaikan persoalannya kepada siapa jika gubernur dan wakil gubernur tidak berada di tempat?” kata Joseph dengan nada kesal.
Joseph juga mengaku pernah mendengar komentar dari kenalannya yang merupakan pegawai di lingkungan Pemprov Papua Selatan mengenai kondisi pelayanan dan suasana kerja para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setda yang dapat dikatakan ‘amburadul’ dan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Banyak pegawai yang kurang disiplin masuk kerja saat gubernur bertugas di luar kantor.
Pegawai baru akan memenuhi ruang kerja mereka jika gubernur pada hari ini berada di kantor. “Pegawai di kantor gubernur itu juga sempat mengatakan sangat sering Sekda pergi ke luar Papua Selatan tanpa tujuan dan bukan tugas kedinasan saat gubernur sedang bertugas di luar wilayah provinsi ini,” katanya lagi.
Tugas penting seorang Sekda adalah juga menjadi motor penggerak kerja-kerja para pegawai di kantor. Ternyata berdasarkan cerita lepas seorang pegawai, Ferdinand kurang mampu bekerja sebagai “panglima ASN, bukan sibuk cari popularitas politik murahan dan bekerja dengan menghindar dari pelayanan kepada Masyarakat”. Menurutnya, kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi.
Sementara itu, Ahmad (31), salah seorang warga saat ditemui di halaman kantor Gubernur Papua Selatan menilai, masyarakat seharusnya tetap memiliki akses untuk bertemu pejabat yang berwenang ketika Gubernur sedang menjalankan tugas di luar daerah.
“Jangan sampai ketika Gubernur tidak berada di tempat, masyarakat juga kesulitan menemui pejabat lainnya yakni wakil gubernur atau sekda. Masyarakat tentu butuh tempat untuk menyampaikan persoalan dan mendapatkan solusi,” ujar Ahmad.
Ahmad juga menyebut istilah “lagu lama” yaitu pejabat berada di tempat tapi tidak bisa ditemui dengan alasan sibuk dan lain-lain. Padahal bertemu dengan masyarakat juga bagian dari “kesibukan” yang seharusnya wajib dilaksanakan.
Ahmad menambahkan, masyarakat memang tidak selalu harus bertemu langsung dengan Gubernur. Namun, setidaknya ada pejabat yang dapat menerima, mengarahkan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat apalagi kalau itu menyangkut nasib hidup banyak orang.
Persoalan ini kemudian menggarisbawahi peran Sekda Papua Selatan sebagai pejabat yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sekda memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah, menjaga kelancaran administrasi pemerintahan, serta memastikan pelayanan birokrasi tetap berjalan.
Hal ini bukan hanya berkaitan dengan aktivitas internal pemerintahan, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan ketika kepala daerah sedang menjalankan tugas di luar kantor atau luar daerah.
Menjelang empat tahun perjalanan Provinsi Papua Selatan, evaluasi pemerintahan seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, program dan kegiatan, tetapi juga menyentuh kedisiplinan aparatur, efektivitas koordinasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)
