JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menyoroti kehadiran personel TNI sejak Oktober 2026 di sejumlah kampung di Distrik Aradide, Aweida, Ekadide, dan Kebo, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Personel TNI tersebut dikabarkan menempati Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan tempat tinggal imam Katolik (pastoran) di Paniai. Pihak LBH Papua menegaskan, negara wajib menjamin keselamatan warga sipil dan menjelaskan mengapa pasukan berada di tengah kampung.
“Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI perlu menjelaskan secara terbuka dasar hukum, surat perintah, satuan, dan jangka waktu penempatan pasukan di Paniai serta mengevaluasi kehadiran pasukan di permukiman sipil,” ujar Reinhart Kmur, SH dari LBH Papua di Jayapura, Sabtu (7/11).
Menurut Reinhart, berdasarkan laporan LBH Papua dari Paniai sejak akhir Oktober 2026 personel militer hadir di sejumlah kampung di Distrik Aradide, Aweida, Ekadide, dan Kebo.
Reinhard menambahkan, menurut laporan Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Paniai dan pemberitaan media lokal, personel Satgas Habema, Koramil Komopa, dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan diduga melakukan penyisiran dan penggeledahan.
Laporan juga menyebut personel menganiaya dan menembak warga sipil, mengambil panah dan peralatan kebun milik warga serta menempati rumah pastoran dan Puskesmas Tuguwai. Warga dikabarkan mengungsi ke Enarotali, Madi, Dauwagu, dan wilayah perbatasan Paniai dan Kabupaten Intan Jaya.
Peristiwa bermula pada 25 Oktober 2026 dengan dugaan penganiayaan terhadap seorang warga di Kampung Toyaimoti. Pada 28–29 Oktober 2026, pasukan tiba di Kampung Tuguwai kemudian bergerak ke seputar SD YPK Tuguwai, menggeledah pastoran Gereja Katolik Santo Yosep dan menempati Puskesmas.
“Sejak itu, tokoh adat, tokoh gereja, kepala distrik, dan anggota DPRK Paniai berulang kali meminta penjelasan tetapi belum mendapat jawaban. Tiga pemuda Tuguwai juga diduga ditembak karena dicurigai karena berambut gimbal,” ujar Reinhart.
Selain itu, lanjut Reinhard, pada Selasa (3/11) dilaporkan terjadi rentetan tembakan di Tuguwai. Kemudian, pada Kamis (5/11) mahasiswa asrama Paniai menyampaikan tuntutan dalam konferensi pers di Jayapura.
Adapun tuntutan mahasiswa asal Paniai sebagai berikut. Pertama, dasar penugasan ketiga satuan itu belum diketahui, termasuk apakah mandatnya tempur, teritorial atau pembangunan.
Penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan terhadap warga sipil pada prinsipnya adalah kewenangan penyidik Polri berdasarkan KUHAP, bukan militer. Kecuali ada kerangka perbantuan yang sah.
Penempatan pasukan juga hanya sah jika bertumpuh pada keputusan politik negara dan peraturan pelaksana UU Nomor 34 Tahun 2004 juncto Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1998, dan UU Nomor 39 Tahun 1999).
Penganiayaan, penembakan, dan pengambilan barang warga, apabila terbukti, memenuhi unsur tindak pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Rambut gimbal bukan dasar menetapkan seseorang sebagai anggota kelompok bersenjata, dan penilaian demikian berpotensi diskriminatif (UU Nomor 40 Tahun 2008).
Ketiga, penggunaan Puskesmas dan pastoran oleh aparat menghambat hak warga atas layanan kesehatan (Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 12 ICESCR) serta kebebasan beragama (Pasal 28E dan 29 UUD 1945). Fasilitas kesehatan, sekolah, dan tempat ibadah tidak boleh dijadikan pos militer.
Keempat, pengungsian adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi sekarang, terlepas dari hasil pembuktian dugaan kekerasan. Pemerintah daerah wajib menjamin pangan, air bersih, layanan kesehatan, perlindungan anak, dan keberlanjutan pendidikan (UU Nomor 7 Tahun 2012 dan UU Nomor 35 Tahun 2014) serta memastikan pemulangan yang sukarela, aman, dan bermartabat sesuai UN Guiding Principles on Internal Displacement.
Kelima, berdasarkan data saat ini unsur pelanggaran HAM berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 belum terpenuhi. Namun peristiwa ini menunjukkan indikasi dimensi struktural, yakni militerisasi permukiman sipil, penggunaan fasilitas publik, dan kesenjangan akuntabilitas aparat, yang diperkuat oleh sejarah kekerasan aparat di Paniai pada Desember 2014. Karena itu, pemantauan dan penyelidikan independen perlu dibuka sejak sekarang.
Dalam rangka melindungi warga sipil, memastikan akuntabilitas, dan memulihkan hak para pengungsi, LBH Papua menyampaikan sejumlah poin penting.
Pertama, Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI menjelaskan secara terbuka dasar hukum, surat perintah, satuan, dan jangka waktu penempatan pasukan di Paniai, serta mengevaluasi kehadiran pasukan di permukiman sipil.
Kedua, TNI segera mengosongkan Puskesmas Tuguwai dan pastoran dari penggunaan militer serta menghentikan penggeledahan dan penyitaan tanpa dasar hukum.
Ketiga, Pemerintah Kabupaten Paniai dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendata dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi serta menjamin pemulangan yang aman dan sukarela.
Keempat, Komnas HAM RI, Ombudsman RI, KPAI, dan LPSK melakukan pemantauan, penyelidikan, dan perlindungan bagi korban, saksi, dan tokoh gereja dari intimidasi.
Kelima, Polisi Militer dan Oditurat memproses secara terbuka dan akuntabel setiap anggota yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga sipil.
Keenam, DPRK Paniai dan DPRP Papua Tengah memanggil pimpinan satuan dan pemerintah daerah dalam rapat dengar pendapat terbuka, serta semua pihak menghormati hak warga menyampaikan pendapat secara damai tanpa kriminalisasi. (*)
