WAMENA, ODIYAIWUU.com — Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan, Senin-Selasa (21-22/9) menyelenggarakan pelatihan pendidikan hak asasi manusia (HAM) bagi anggota Polri di di Hotel Balim Pilamo, Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Pelatihan bertema Mewujudkan Polri yang Profesional, Humanis dan Berorientasi pada Perlindungan Hak Asasi Manusia dibuka Asisten Gubernur Isak Yando mewakili Gubernur Dr John Tabo, SE, MBA.
Pelatihan diikuti sekitar 30 anggota Polri dari Kepolisian Resor (Polres) di Papua Pegunungan. Sebanyak 12 peserta berasal dari Polres Jayawijaya dan dua utusan dari tiap Polres di provinsi tersebut seperti Polres Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Pegunungan Bintang.
“Pelatihan pendidikan HAM bagi anggota Polri sangat penting untuk meningkatan kapasitas sebagai penegak hukum sehingga tugas kepolisian senantiasa berpedoman pada hukum, profesionalitas serta penghormatan dan perlindungan terhadap HAM,” kata Isak Yanto saat membuka kegiatan pelatihan.
Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu HAM dan penegakan hukum seperti Komnas HAM Papua, Lokataru, Imparsial, dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua.
Materi yang disampaikan meliputi prinsip-prinsip dasar HAM, kewajiban negara dalam penghormatan dan perlindungan HAM, penerapan HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian, perlindungan masyarakat sipil, perlindungan korban dan saksi, penanganan konflik, serta penggunaan kewenangan kepolisian secara profesional, proporsional, dan berdasarkan hukum.
Direktur Eksekutif YKKMP Theo Hesegem dalam kesemoatan tersebut mengatakan, pendidikan HAM bagi anggota Polri bukan dimaksudkan untuk menghakimi ataupun mencari kesalahan institusi kepolisian.
Menurut Hesegem, pelatihan tersebut menajdi ruang belajar dan dialog antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum untuk memperkuat kapasitas serta membangun kerja sama yang konstruktif.
“Kewenangan yang besar harus berjalan bersama dengan tanggung jawab yang besar. Pemahaman HAM menjadi bagian penting agar kewenangan Kepolisian dilaksanakan secara sah, profesional, proporsional, humanis dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hesegem.
Hesegem mengatakan, anggota kepolisian di Papua Pegunungan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas, termasuk persoalan keamanan, konflik bersenjata, kriminalitas, persoalan sosial, masyarakat adat, pengungsian dan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya.
Dalam kondisi tersebut, menurut Hesegem yang juga pegiat HAM Papua, penegakan hukum harus tetap dilaksanakan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip HAM. HAM merupakan hak setiap manusia.
“Perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap orang tanpa membedakan latar belakang, termasuk orang asli Papua, warga non-Papua, masyarakat sipil maupun aparat keamanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Hesegem lebih lanjut.
Karena itu, ujarnya, keselamatan, keamanan dan perlindungan terhadap manusia harus menjadi perhatian dalam setiap situasi, termasuk dalam kondisi konflik dan kekerasan. Pendidikan HAM tidak boleh berhenti pada teori, tetapi harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.
“Penerapan tersebut mencakup penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan, penangkapan dan penahanan, penyelidikan dan penyidikan, penggunaan kewenangan kepolisian, pelayanan kepada masyarakat, serta perlindungan terhadap korban dan saksi,” ujar Hesegem.
Setiap tindakan kepolisian diakui Hesegem harus dilaksanakan berdasarkan hukum, menghormati martabat manusia, mengedepankan profesionalitas dan proporsionalitas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Yayasan hadir bukan untuk menggurui kepolisian tetapi membangun kemitraan antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum. Kita memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi memiliki tujuan bersama untuk menciptakan Papua Pegunungan yang aman, damai, bermartabat dan memperoleh perlindungan hukum,” kata Hesegem.
Hesegem dalam sambutan saat menutup pelatihan mengatakan, pelatihan tersebut merupakan langkah awal dalam upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas anggota Polri mengenai hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
“Kami berharap anggota Polri dalam menjalankan tugas dapat bertindak secara profesional, proporsional, terukur, serta senantiasa mengedepankan dan menghormati hak asasi manusia,” ujar Hesegem.
Hesegem berharap agar kegiatan serupa tidak berhenti pada tingkat provinsi, tetapi dapat dilanjutkan hingga ke tingkat kabupaten di seluruh Papua Pegunungan.
“Hari ini kita melakukan pelatihan di tingkat provinsi. Ke depan, saya berharap yayasan dapat bekerja sama dengan para bupati di Papua Pegunungan sehingga pelatihan yang sama dapat dilaksanakan dengan melibatkan aparat kepolisian,” katanya.
Hesegem menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparat kepolisian, khususnya dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan prinsip negara hukum, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas serta penghormatan terhadap HAM. (*)
