Oleh Abinus Sama
Dosen Universitas Internasional Papua
PADA 29 Mei 2026, Ibu Yasinta Moiwend (Mama Sinta) secara resmi melaporkan ketua LBH Merauke, inisial JTW terkait kemunculan dirinya dalam Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Penulis cukup kaget.
Mengapa? Selama beberapa tahun terakhir Mama Sinta adalah simbol perlawanan atas perampasan tanah leluhurnya. Tak disangka, Mama Sinta ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan perampasan tanah di wilayahnya.
Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya. Dari kejadian ini, ada yang perlu kita analisis bersama sebelum menarik kesimpulan terhadap langkah Mama Sinta yang berbalik arah dari melawan menjadi terkesan mendukung.
Mama Sinta bukan nama baru dalam peta perlawanan masyarakat adat Papua Selatan. Ia seorang ibu yang rela bepergian selama berbulan-bulan mulai dari Merauke ke Jakarta untuk bersuara tentang satu hal.
Tanah adat Suku Marind-Anim bukan milik korporasi, bukan pula milik negara. Wajah beliau muncul di berbagai platform media sosial, termasuk menghiasi film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan antropolog Cypri Paju Dale.
Film itu mendokumentasikan dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate terhadap kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan secara khusus dan proyek yang serupa di berbagai wilayah di Indonesia. Dari situasi ini seharusnya mama Sinta senang dan mendukung film dokumenter tersebut.
Wajah yang Berbalik Arah
Namun saat ini publik dibuat bingung. Mama Sinta sebagai salah satu wajah perlawanan berbalik arah. Wajah yang sama sebelumnya berdiri di depan kamera dengan narasi perlawanan, kini beliau berbalik 180 derajat. Mama Sinta menyebut dirinya “dimanfaatkan” oleh LBH dan organisasi-organisasi pendamping.
Ia menyatakan tidak lagi bergabung dengan gerakan penolakan PSN khususnya memprotes wajahnya yang tampil lewat Film Pesta Babi. Ia juga mengatakan, ingin mencari kerja di perusahaan-perusahaan yang sama yang menggarap proyek food estate yang dulu ia lawan.
Lebih heran lagi adalah ia melaporkan Ketua LBH Merauke ke polisi. Pertanyaan yang seharusnya diajukan masyarakat: “siapa yang benar?” Pertanyaan lain lebih mendesak ialah apa yang sesungguhnya terjadi terhadap mama Sinta dan keluarga di pedalaman Papua Selatan yang tidak diketahui dan tidak dilihat oleh publik sehingga beliau berubah begitu cepat?
Banyak masyarakat yang belum memahami divertensi yaitu ketika substansi tenggelam dalam drama. Penulis mengajak pembaca untuk sejenak melihat ke belakang layar.
Bukan untuk menghakimi Mama Sinta sebagaimana Dandhy sendiri sudah mengingatkan: “kita tak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami Mama Sinta di pedalaman Papua sana.” Perkataan Dandy menjadi kunci atas dasar kejujuran yang seharusnya menjadi pegangan publik Indonesia.
Namun, hal yang perlu kita waspadai adalah efek dari kasus ini terhadap akal sehat dalam ruang diskusi publik. Sejak pernyataan Mama Sinta beredar akhir Mei 2026, apa yang ramai diperbincangkan di media sosial? Bukan lagi soal 2,29 juta hektare tanah di Papua Selatan yang sedang diubah menjadi kawasan food estate.
Bukan lagi soal bagaimana Perpres 84/2025 menambah tiga batalyon baru di Wanam dan satu Kodam baru di Papua Selatan. Bukan lagi soal diabaikannya prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) yang seharusnya menjadi standar minimum dalam setiap proyek yang menyentuh wilayah adat.
Justru yang ramai dibicarakan adalah: apakah Dandhy melanggar hak privasi narasumbernya? Apakah LBH Merauke mengeksploitasi perempuan miskin dari pedalaman? Apakah aktivis-aktivis itu munafik?
Operasi Divertensi
Inilah yang dalam literatur kontra-intelijen disebut sebagai operasi divertensi yaitu menggeser fokus dari substansi ke drama personal, dari sistem ke individu, dari pertanyaan struktural ke pertengkaran internal.
Jika itu memang yang sedang terjadi, operasi divertensi bekerja dengan sangat efektif. Contoh kejadian serupa sudah sering terjadi di atas tanah Papua dalam proyek serupa maupun kelakukan para pejabat orang asli Papua yang berubah haluan setelah mendapat jabatan.
Langkah berikut yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah strategi fragmentasi yang menghancurkan dari dalam tim yang sama. Masyakat harus memahami dan mengenali pola kerja fragmentasi dari dalam tersebut.
Dalam sejarah gerakan-gerakan sosial di berbagai belahan dunia, cara paling efektif untuk melumpuhkan sebuah perlawanan bukan dengan menangkap pemimpinnya secara terbuka.
Menangkap pemimpin tidak akan terjadi karena hal itu hanya akan menciptakan martir dan memperkuat simpati publik. Cara yang lebih halus dan lebih dahsyat efeknya adalah dengan menanamkan benih ketidakpercayaan di dalam tubuh gerakan itu sendiri.
Pola yang sama terlihat dalam sikap Mama Sinta di kasus pesta babi kolonialisme di zaman kita. Kita melihat pola itu ketika Mama Sinta sebagai salah satu tokoh sentral perlawanan menyebut para pendampingnya sebagai pihak yang “memanfaatkan” dirinya.
Karena itu, yang goyah (mungkin runtuh) bukan hanya kepercayaan satu orang terhadap satu lembaga, tetapi yang goyah adalah solidaritas keseluruhan gerakan. Para anggota mungkin mulai bertanya satu sama lain: siapa yang tulus? Siapa yang punya agenda tersembunyi? Siapa yang sebetulnya menjadi boneka?
Juple dari Pusaka Bentala Rakyat mengungkapkan kebingungan dan penolakan total: hingga saat ia berbicara pada 23 Mei 2026, Mama Sinta selalu berkomitmen menolak PSN bersama mereka. Kontradiksi antara ingatan kolektif para aktivis dan pernyataan Mama Sinta inilah yang mestinya menjadi titik investigasi bukan sebaliknya menjadi titik perseteruan.
Sebagai orang asli Papua yang memiliki tanah Papua yang kaya sumber daya alam (SDA) dan hidup diera otonomi khusus, penulis tidak ingin menutup mata pada satu hal yang Mama Sinta ungkapkan secara jujur dan menyentuh: kondisi ekonominya yang sangat berat.
Tekanan Paling Tua
Rumah yang tidak layak huni. Kompor yang rusak. Anak-anak yang membutuhkan pekerjaan, dan kondisi keterburukan lainnya yang juga dihadapi oleh masyarakat asli Papua dari Sorong sampai Merauke.
Kemiskinan adalah bentuk tekanan paling tua dalam sejarah kekuasaan, dan menjadi senjata paling tua dalam tekanan ekonomi yang rentan dimanfaatkan untuk dieksploitasi. Ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, mempertahankan keyakinan ideologis menjadi kemewahan yang tak terjangkau.
Jika memang ada pihak yang secara sadar menggunakan kerentanan ekonomi seseorang untuk mengubah sikapnya, maka itu bukan “pilihan bebas.” Itu adalah bentuk paksaan yang lebih canggih, yang tidak meninggalkan bekas lebam di tubuh, tetapi meninggalkan retakan dalam jiwa.
Itulah yang dihadapi oleh mama Sinta dan keluarga serta juga mungkin dialami oleh mayoritas orang asli Papua di atas tanah yang kaya SDA yang menghadapi kondisi serupa. Dengan demikian, penulis mengajak masyarakat agar kita tidak boleh menghakimi Mama Sinta atas sikap beliau saat ini.
Tetapi kita berhak dan berkewajiban untuk mempertanyakan: siapa yang memberinya akses ke pengacara yang terampil dalam langkah-langkah hukum yang presisi? Siapa yang memfasilitasi perjalanannya dari pedalaman Merauke ke Polda Metro Jaya di Jakarta? Dan siapa yang akan diuntungkan jika Film Pesta Babi berhenti beredar atau Dandy dihukum?
Masyarakat harus paham bahwa Mama Sinta bukan hanya individu. Ia adalah simbol moral dari seluruh komunitas Marind-Anim yang berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka dan bagian dari tanah leluhur orang asli Papua. Di sinilah letak bahayanya yang paling dalam.
Pierre Bourdieu pernah menulis tentang “kekerasan simbolik” yaitu dominasi yang tidak bekerja melalui fisik, melainkan melalui pengambilalihan makna. Ketika simbol perlawanan itu sendiri berbalik mendukung proyek yang ia lawan, maka publik yang semula simpatik mulai ragu.
Pertanyaan yang dulu jelas “siapa yang bersalah dalam perampasan tanah adat ini?” tiba-tiba menjadi kabur, dan kekaburan itu, sekali lagi, bukan kecelakaan. Kekaburan adalah produk yang sedang diproduksi melalui divertansi dan fragmentasi. Hasilnya adalah tangkapan simbolik yang mana simbol perlawnan direbut beralih posisi dari yang menolak menjadi mendukung sambil mengaburkan persepsi publik.
Terakhir, yang perlu kita ingat adalah kasus Mama Sinta dan Film Pesta Babi sedang menguji kualitas nalar publik. Apakah publik akan terlarut dalam drama personal dan melupakan konteksnya? Atau kita bisa menarik nafas, mundur selangkah, dan melihat gambaran yang lebih besar?
Gambaran yang lebih besar itu adalah ini: kurang lebih ada 49 wilayah adat di Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat terancam oleh PSN yang berjalan tanpa konsultasi bermakna dengan pemilik tanahnya.
Data Satya Bumi per Januari 2026 mencatat 31.450 hektare sudah dibuka untuk perkebunan tebu (silahkan diupdate data per Mei 2026). Prinsip FPIC yang merupakan standar hukum internasional diabaikan atau dilakukan tidak semestinya. Di tengah semua itu, seorang perempuan miskin dari pedalaman Papua kini berdiri di antara dua kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya.
Mas Dandhy, kita tidak benar-benar tahu apa yang sedang dialami Mama Sinta. Tetapi justru karena kita tidak tahu itulah, kita wajib menuntut transparansi bukan menelan narasi yang paling keras berbunyi begitu saja.
Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah Film Pesta Babi melanggar hak privasi? Pertanyaan sesungguhnya adalah aiapa yang kehilangan, dan siapa yang menang, jika film itu berhenti beredar dan gerakan penolakan PSN itu bubar dari dalam? Jawaban atas pertanyaan itu yang harus menjadi kompas publik dalam menjaga nalar berpikir.
