JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Paul Finsen Mayor, SIP, CM. NLP, Rabu (14/1) mencuri perhatian para senator lainnya saat berlangsung Sidang Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Saat berlangsung sidang paripurna, PFM —sapaan akrab Paul Finsen Mayor— menyampaikan interupsi sekaligus menegaskan bahwa masyarakat tanah Papua menolak keras rencana pembukaan perkebunan sawit dan penambahan markas TNI.
Menurut PFM, masyarakat Papua sangat membutuhkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang hingga saat ini masih belum memadai. Mereka tidak butuh markas tentara.
“Pimpinan, pertama saya ingin sampaikan bahwa masyarakat adat di Papua itu menolak wacana kebun sawit di Papua. Jadi nanti tolong sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, stop dengan barang itu. Orang Papua tidak suka (sawit),” ujar Paul Finsen Mayor di Ruang Sidang Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).
“Yang kedua, itu kenapa didatangkan batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” lanjut Paul Finsen Mayor, senator muda Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya sekaligus Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay.
Paul Finsen Mayor menegaskan, terkait pendidikan dan kesehatan merupakan hal utama bagi masyarakat tanah Papua. Kedua bidang tersebut, lanjutnya, merupakan amanat Otonomi Khusus (Otsus) Papua. “Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Menanggapi interupsi senator Paul Finsen Mayor, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan akan menampung semua masukan. Sultan Najamudin mengatakan, pihaknya berusaha mencari jadwal bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” ujar Sultan Baktiar Najamudin. (*)
