JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap, Papua turut ditanami sawit agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.
“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara mengutip Kompas.com di Jakarta, Selasa (16/12).
Prabowo juga ingin di Papua ditanam tebu hingga singkong agar bisa memproduksi etanol. Kepala negara mengharapkan dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Papua bisa swasembada energi dan swasembada pangan.
“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” kata Prabowo.
Kepala negara juga ingin daerah-daerah Papua menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Bumi Cendrawasih. Selanjutnya, pihakanya ingin pemanfaatan tenaga surya atau tenaga air dioptimalkan di Papua.
Menurut Prabowo, teknologi tenaga surya dan tenaga air sudah semakin murah dan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil.
“Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” ujar Prabowo.
Jika tiap daerah bisa swasembada energi, lanjut Prabowo, Indonesia akan menghemat ratusan triliun karena tidak perlu mengimpor BBM dari luar negeri.
“Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” katanya.
Intelektual muda Papua Barat Daya Benediktus Bame berpikir sebaliknya dan meminta Presiden Prabowo menghentikan rencana membuka perusahaan kelapa sawit di tanah Papua.
Beni mengatakan, Presiden mengundang enam gubernur, 42 bupati dan walikota seluruh tanah Papua serta 10 Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
“Satu hal yang pasti adalah Papua bukan tanah kosong. Kami minta dihentikan dan tolak seluruh program kelapa sawit di tanah Papua. Kami tidak mau kehilangan hutan kami. Seluruh kepala daerah di Papua harus tolak program kepala sawit. Jangan bikin generasi Papua kehilangan masa depannya,” ujar Beni dari Sorong, kota Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (17/12).
Beni menegaskan, masyarakat tanah Papua bisa hidup tanpa kelapa sawit, tetapi tidak bisa hidup tanpa hutan dan alam. Karena itu, ia meminta Presiden jangan membawa program kepala sawit ke Papua tetapi ke daerah lain.
“Kita belajar dari Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat baru saja. Pelajaran berharga untuk Bapak Presiden dan para anggota Kabinet Merah Putih agar jangan hancurkan Papua dengan program kelapa sawit. Sebagai intelektual muda saya menolak tegas,” ujar Beni.
Menurutnya, bila dipaksakan pihaknya akan melakukan konsolidasi menduduki semua kantor di tanah Papua. Saat ini, masyarakat tanah Papua tidak membutuhkan kepala sawit namun pendidikan dan kesehatan gratis.
“Saat ini banyak lahan hutan masyarakat adat dan lahan warga dicaplok oleh perusahaan kelapa sawit. Banyak nyawa manusia melayang karena mereka berjuang untuk tanah dan hutan tetapi mereka dibunuh, ditembak, dan dianiaya,” katanya tegas.
Beni menambahkan, Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke menyedot ribuan hektar hutan. Ujungnya, banyak masyarakat kehilangan tanah adatnya. Saat ini realisasi pengolahan hutan di Merauke dari target jangka pendek 40.000 hektar, 31.600 hektar telah berhasil diolah dan ditanami. Tersisa 8.400 hektar belum dikerjakan karena kondisi medan yang sulit.
“Kami minta semua semua program yang berencana menghancurkan hutan segera dihentikan karena orang Papua butuh hutan, alam dan mereka lebih banyak memperoleh rejeki hidup keluarga dari hutan dan tanah mereka. Kepala sawit tidak membawa manfaat tapi mudarat. Banyak orang di Keerom, Klamono Sorong sudah jadi korban. Mereka kehilangan lahan Bertani karena hutan mereka habis,” kata Beni.
Oleh karena itu, Beni menegaskan menolak program kepala sawit di seluruh tanah Papua. Negara tidak boleh semena-mena merambah hutan Papua atas nama dan demi kepentingan kelompok kapitalis. Rakyat Papua tidak butuh program kelapa sawit namun butuh pendidikan dan kesehatan gratis serta insfratruktur yang merata. (*)
