Oleh Alexander Silas Ick, S.Sos, MT
Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta
PERNYATAAN Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri yang meminta Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua agar tidak hanya fokus pada tindakan penyitaan dan pemusnahan terhadap hewan endemik yang dilindungi —seperti burung Cenderawasih— melainkan juga berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian rakyat, merupakan seruan moral yang sarat makna kebangsaan dan kemanusiaan.
Pandangan ini menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai adat, kearifan lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Alam bukanlah objek eksploitasi, tetapi ruang hidup yang memiliki ruh budaya dan spiritualitas bagi masyarakat adat Papua.
Respon positif Direktur Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Dr Satyawan Putyatmoko, atas pernyataan Gubernur Papua Mathius Fakhiri, menjadi sinyal kuat bagi lahirnya pendekatan baru dalam pengelolaan konservasi di tanah Papua —yaitu “konservasi produktif.”
Konservasi produktif berarti menjaga kelestarian alam sambil mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Pendekatan ini membuka ruang bagi mama-mama Papua dan pelaku ekonomi kreatif lokal untuk menghasilkan karya seni dan produk budaya bernilai ekonomi tanpa mengorbankan keaslian dan kelestarian fauna endemik.
Dengan membina kreativitas masyarakat lokal, terutama dalam memanfaatkan bahan alternatif ramah lingkungan untuk aksesoris budaya, maka keindahan dan simbol kebanggaan Papua, seperti burung Cenderawasih, tetap lestari di alam sekaligus hidup dalam karya budaya yang bernilai.
Transformasi Papua Baru
Gagasan ini selaras dengan visi Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis. Transformasi ini bukan sekadar perubahan fisik atau infrastruktur. Namun, tranformasi dimaksud lebih dalam menyentuh perubahan cara pandang terhadap alam, manusia, dan pembangunan.
Papua baru yang maju dan harmonis adalah Papua yang mampu menyeimbangkan sejumlah aspek. Aspek-aspek dimaksud yaitu kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan, modernisasi dan pelestarian nilai-nilai adat serta pembangunan material dan kesejahteraan spiritual.
Melalui visi ini, Pemerintah Provinsi (Pemorov) Papua mengajak semua pihak untuk menjadi bagian dari perubahan, dimulai dari pola eksploitatif menuju pola kolaboratif, dari sekadar melindungi menuju membina dan memberdayakan.
Sebagai ujung tombak diplomasi daerah di pusat, Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta (Ban-Hub Papua) memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk memperkuat komunikasi lintas lembaga dan memperjuangkan nilai-nilai luhur Papua di pusat.
Tanggung jawab moral dan komitmen Ban-Hub Papua di Jakarta mewujud dalam beberapa aspek berikut. Pertama, menjadi jembatan diplomasi budaya dan kebijakan, yang menghubungkan Pemerintah Provinsi Papua dengan kementerian dan lembaga di pusat.
Kedua, mendorong promosi dan jejaring ekonomi kreatif, terutama karya mama-mama Papua yang ramah lingkungan dan bernilai budaya tinggi. Ketiga, menjadi ruang advokasi dan informasi, agar setiap kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan Papua senantiasa mempertimbangkan aspek kultural, ekologis, dan kemanusiaan.
Arah kebijakan yang diungkapkan oleh Gubernur Papua serta sambutan konstruktif dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Dr Satyawan Putyatmoko adalah langkah nyata menuju Papua baru yang maju dan harmonis.
Melalui sinergi ini, Papua tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan kekayaan hayatinya. Lebih dari itu Papua juga dikenal karena kearifan lokal (local wisdom) manusia dan keagungan budayanya. Cenderawasih tetap menari di langit Papua bukan karena kita membiarkannya pergi namun belajar hidup berdampingan dalam kasih dan harmoni sebagai ciptaan Tuhan.
