Oleh Ben Senang Galus
Pengamat masalah Papua, tinggal di Yogyakarta
PERADABAN masyarakat sangat ditentukan oleh corak budaya, simbol budaya atau karakteristik budaya yang diembannya. Papua sebagai wilayah berbudaya dan historis, kesadaran kultural masyarakatnya ditentukan oleh karakteristik budaya yang diembannya.
Unsur-unsur kebudayaan universal seperti sistem pengetahuan, mata pencaharian hidup, organisasi sosial, religi, kesenian, dan sistem peralatan hidup (teknologi) pelan-pelan akan lenyap oleh begitu masifnya pembangunan di Papua tanpa memperhitungkan keselamatan dan keberlanjutan entitas budaya sebagai sandaran hidup.
Banyak orang berpikir dengan kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan kebudayaan. Atau sebaliknya, kegiatan berbudaya tidak akan membawa perubahan terhadap suatu bangsa, apalagi menuntut sumbangan dalam bentuk rupiah. Dalam benak perencana pembangun kebudayaan tidak membawa kemakmuran banyak orang sehingga mereka selalu mengabaikannya.
Hutan-hutan, batu-batu, sungai-sungai sebagai cagar (situs) alam ciptaan Tuhan yang indah telah hilang dan berubah sebagai ruang publik yang tidak bermakna bagi orang Papua dan berubah menjadi lahan bisnis. Hutan-hutan, batu-batu, sungai-sungai sebagai situs alam dan budaya menjadi milik masyarakat, sekarang telah dikuasai oleh konglomerat demi kepentingan bisnis.
Kegiatan berbudaya di Papua menjadi sepi. Akibatnya sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem organisasi sosial, sistem religi, kesenian, menjadi hilang di Papua. Dengan demikian apakah Papua masih memiliki sistem budaya?
Betapa indah kehidupan berkebudayaan di Papua tempo dulu. Sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem organisasi sosial, sistem religi, kesenian, menjadi gerakan bersama tanpa sekat. Dirobohnya peradaban, ditimbunya sungai-sungai, diratakannya gunung-gunung, ditebangnya tembok-tembok hutan, semuanya itu menandai awal retaknya keutuhan kehidupan bersama tanpa sekat di Papua.
Seiring dengan revolusi kehidupan tiada henti dan tiada konsep jelas, masyarakat Papua menjadi mirip sapu hilang ikatan. Yang bermakna kehidupan sosial masyarakat menjadi berantakan atau tercerai berai karena tidak ada pengikatnya atau pegangan hidupnya hilang.
Tidak ada lagi suasana heroik masyarakat mencintai hutannya, sungainya, gunungnya. Karena semuanya sudah berbalut dengan kepentingan bisnis. Orang-orang telah pergi menjadi dirinya sendiri, atau hilang ditelan perubahan zaman.
Tidak ada lagi poros kepala burung hingga Merauke. Tidak ada lagi komunitas berbudaya berbasis alam yang mampu menumbuhkan komunitas berbasis kampung dan kota. Semuanya ingin mempertahankan egonya sendiri karena uang.
Representasi Kapitalis
Papua memang tetap menjadi salah satu pendorong inspirasi bagi siapa saja untuk mengembangkan bakat dan idealisme. Tidak sedikit juga para pendatang menjadi kaya berawal dari Papua ketika memulai hidup. Papua tetap menjadi sumber inspirasi dan kemakmuran bagi mereka, sebab ada sesuatu yang tidak pernah berhenti.
Papua sebagai kota yang memberi ruang hidup berkembangnya kehidupan berbudaya, dapat menjadi lahan penyemaian bagi suburnya kehidupan kebudayaan. Kalau boleh saya dapat katakan, Papua is the city of the future.
Karena Papua itu dinamis, terutama sikap masyarakatnya yang bisa memahami berbagai macam perbedaan. Lebih menarik lagi, perkembangan Papua lebih spesifik karena di sini ada idealisme budaya dan semua itu tidak ada di kota lain yang cenderung kapitalistik.
Demi alasan kemajuan, kekuatan bisnis dan politik negara itulah yang mendominasi pembangunan Papua saat ini. Tak ayal, Papua berubah menjadi daerah pertarungan bisnis dan pertarungan naik pangkat bagi aparat (birokrasi, kepolisian maupun militer).
Kekuatan bisnis, antara lain hadir dalam bentuk penggundulan hutan, penambangan, illegal logging tidak saja membawa implikasi pada kerusakan ekosistem flora dan fauna akan tetapi menciptakan tersingkirnya orang asli Papua ke posisi marginal.
Makhluk Tunggal
Simbol-simbol kapitalis yang tumbuh di pusat kota maupun sejenisnya sebagai representasi “ekonomi kapitalis” tanpa batas, melampaui batas-batas “kewajaran” yang dapat dilihat makin hilangnya identitas Papua. Dengan dalil pertumbuhan ekonomi, semua aktivitas berkebudayaan menjadi mandul, mengakibatkan keseimbangan psikologis masyarakat Papua terguncang ketika norma berkebudayaan diganti dengan norma kapitalis.
Dalam kebudayaan kapitalis manusia tidak lagi menjadi makhluk sosial yang hidup bersama orang lain melainkan makhluk tunggal yang hidup sendiri dalam penjara-penjara kebudayaan yang diciptakannya sendiri, yang hanya bisa bertahan karena pupuk materialisme sebagai konsekuensi dari pertumbuhan tanpa batas.
Demi alasan itulah situs-situs kebudayaan disulap menjadi kekuatan bisnis yang secara diametral bertentangan dengan filosofi dan nilai budaya Papua. Kekuatan ini mengurangi kerjasama horizontal antar warga. Pada taraf tertentu menghambat proses berkembangnya budaya Papua ke depan.
Jika sejenak kita berpikir sebenarnya para pelaku pembangunan sedang mengalami apa yang disebut ”sesat pikir”. Mengapa? Penetrasi dari kekuatan bisnis dan politik negara yang cenderung agresif, yang mengorbankan otensitas kebudayaan Papua.
Ujungnya, terjadi perubahan tingkah laku “dadakan” pada sebagian masyarakat Papua. Tingkah laku “dadakan” itu tercermin dalam nilai budaya “sederhana” diganti dengan nilai budaya “materialistis atau konsumtif”.
Pelaku pembangunan terlalu yakin, dengan peradaban kapitalis yang rasional sebagai yang paling ideal merubah nasib orang, sehingga tanpa reserve, dan secara serentak mengorban identitas budaya sebagai entitas hidup.
Akibatnya otentisitas budaya mengalami disorientasi nilai, karena menganggap budaya kapitalis yang paling baik, ternyata menghantarkan sebagian masyarakat Papua ke “kecemasan” atau bahkan ke ambang kepunahan.
Modernisasi mendadak sebagai representasi kapitalis, tidak hanya menimbulkan minat masyarakat kepada materi dan kekayaan, tetapi menempatkan materi dan kekayaan sebagai tujuan perilaku manusia dan faktor penentu untuk mengukur seseorang dan kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Pada fase tertentu manusia mulai melemah dan mempertahankan transendensinya terhadap materi, sebagai kriterium nilai.
Kehidupan berkebudayaan seperti tradisi menghormati hutan, sungai, gunung, hewan piaraan dan sebagainya pada akhirnya tidak ikut berkembang seiring dengan perkembangan struktur sosial baru kebudayaan kapitalis. Dalam kondisi demikian itu sekalipun pemerintah berhasil dalam merekayasa pembangunan, namun sebenarnya masyarakat Papua merasakan kehampaan, karena apa yang diperoleh tetap berwujud sebagai benda dan bukan sebagai nilai yang mengikat batin mereka.
Dewasa ini banyak aspek penting dari kebudayaan Papua mengalami degradasi, karena berbagai faktor, terutama menyangkut nilai, tujuan, latar belakang dan sifat dasar penampilannya. Misalnya dalam kehidupan kebudayaan. Kebudayaan menjadi kehilangan local genius-nya yang justeru mendewasakan orang Papua dalam berperilaku.
Kebudayaan mulai menampakkan dirinya sekadar slogan murni, pada akhirnya kebudayaan akan menjadi transenden dalam kehidupan masyarakat Papua, serta spiritualitas kebudayaan sekadar sebagai sebuah utopia. Pergeseran nilai dan fungsi pada akhirnya akan ditolak atau dihindari.
Namun pembangunan yang mengabaikan dimensi etis kebudayaan Papua secara utuh yang telah mampu menghidupkan orang Papua maka terjadilah cultural counter movement oleh masyarakat pendukung kebudayaan itu ke arah revivalisme budaya lokal, contoh kasus penolakan pembangunan food estate di beberapa wilayah di Papua.
Comprehensive Culture Power
Pertanyaan yang paling esensial menuju masyarakat Papua baru dari serangkaian fenomena di atas adalah bentuk budaya yang bagaimana masyarakat Papua baru itu akan kita akarkan, karena pengakaran budaya itu akan menandai jati diri kebudayaan Papua masa depan. Karena itulah masalah ini sangat kritis dan perlu sikap kehati-hatian.
Pada hematnya jati diri kebudayaan Papua harus ditumbuhkembangkan dari nilai-nilai moralitas kebudayaan Papua yang diaktualisasikan dengan perkembangan jaman. Ini tidak lain mengisyaratkan agar pembinaan kebudayaan sebagai proses yang berlanjut memang harus secara sadar dan penuh kesadaran dikerjakan.
Masyarakat Papua baru itu haruslah hasil “comprehensive culture power” (CCP) budaya Papua sedangkan dikerjakannya harus dengan penuh kesadaran. Artinya, tidak bisa dipaksakan melainkan disesuaikan dengan derap perkembangan masyarakat itu sendiri.
Dalam kaitan dengan hal ini tidaklah dapat diingkari bahwa globalisasi telah menumbuhkan momentum perubahan dan pergeseran masyarakat kearah masyarakat Papua baru itu. Adanya globalisasi telah membuka cakrawala yang lebih lebar lagi atas pilihan-pilihan yang bisa diambil terhadap hampir semua hal.
Kebebasan memilih inilah yang telah ikut mengambil bahagian dalam meningkatkan rasionalitas masyarakat Papua, sebab masyarakat Papua telah dihadapkan pada kebudayaan ambigu yang semakin kompleks yang tidak hanya ini atau itu saja.
Dalam menyongsong terbentuknya masyarakat Papua yang sangat rasional itu, maka sudahlah sewajarnya apabila kita pertanyakan sebagai berikut: apakah kemampuan rasional yang semakin tinggi akan berakibat menipisnya kemampuan emosional kebudayaan yang menjadi penopang hidup kita?
Pada hematnya pembinaan kemampuan emosional kebudayaan untuk menumbuhkan kebudayaan harus ditempuh melalui “CCP” dan jangan dibiarkan menentukan arahnya sendiri. CCP yang dilaksanakan secara sadar itu diperlukan untuk menahan dampak negatif dari arus globalisasi.
Bahkan kebudayaan diungkap pula dalam bentuk proteksionisme yang pada dasarnya mengandung unsur survival bangsa, namun kalau tidak terkendali akan menumbuhkan Chauvinisme yang sangat berlebihan. Tumbuhnya masyarakat Papua baru itu akan berhimpit dengan tumbuhnya masyarakat global yang bercirikan keunggulan kebudayaan individu.
Kalau pada era otomasi industri harkat manusia terbenam oleh proses otomasi, dimana setiap individu telah direduksi menjadi sekadar angka, maka dalam era globalisasi justru keunggulan dan kemampuan individulah yang sangat menentukan. Dengan demikian teori nilai lebih buruk, yang merupakan tiang utama teori Karl Marx, tidak berlaku lagi dan harus diganti teori nilai lebih globalisasi. Karena itu tidak heran kalau era globalisasi disambut sebagai Renaissance harkat manusia Papua.
Bagi Papua, yang sebenarnya belum mengalami degradasi sejauh itu, tidaklah akan terlalu merasakan renaissance harkat manusia. Sehingga apabila di Barat terjadi gerakan kembali ke arah kebudayaan yang awalnya dipacu oleh pemahaman harkat manusia, maka di Papua hal itu tidak akan dirasakan karena suasana kebudayaan nampak jelas tetap menjadi landasan pada semua stratum kehidupan.
Sejalan dengan hal itu, kita merasa yakin bahwa otensitas kebudayaan Papua mendatang akan tetap nampak jelas walaupun dengan kadar rasionalitas yang tinggi, melalui upaya-upaya pembinaan kebudayaan yang terencana dan komprehensif.
Kebudayaan Papua masa depan harus dibangun menurut CCP, di atas komitmen nilai-nilai local genius kebudayaan Papua, penciptaan masyarakat mandiri (civil society), demokrasi, penanaman kesadaran tentang perlunya iptek yang humanis dan ramah terhadap lingkungan budaya, pengembangan etos kerja, pengembangan nilai budi pekerti.
Pokoknya membangun CCP budaya Papua di atas nilai-nilai yang telah disebutkan tadi secara arif dan kreatif serta menempatkan martabat manusia sebagai rohnya, maka mustahil Papua akan mengalami “at death door culture” atau kehilangan muka di era pergaulan masyarakat dunia.
Selanjutnya bertolak dari CCP, budaya Papua akan membangun konvergensi sehingga mampu menggapai Papua baru sebagai bagian komunitas budaya dunia yang kita cita-citakan, tanpa segera meninggalkan budaya asli Papua sebagai perekat tata nilai yang cukup kuat dan telah lama menghidupi orang Papua.
