JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Anggota Dewan Gereja Papua (DGP) Pendeta Dorman Wandikbo, S.Th, Sabtu (16/11) menyayangkan sikap represif aparat kepolisian di sejumlah wilayah di Jayapura dan beberapa tempat lain di tanah Papua merespon aksi unjuk rasa sejumlah elemen terkait rencana transmigrasi di sejumlah wilayah di bumi Cenderawasih.
“Aksi unjuk rasa Jumat (15/11) kemarin yang direspon represif sangat disayangkan, Anak-anak kita yang demo tolak transmigrasi itu mereka sudah sekolah, terdidik dan bermartabat. Mereka, mahasiswa sangat tahu bahwa di Papua ini sedang terjadi banyak persoalan serius,” ujar Pendeta Dorman Wandikbo kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Sabtu (16/11).
Menurut Dorman, aneka persoalan dimaksud yaitu tanah Papua menjadi prospek sebagai basis militer sejak tahun 60-an hingga saat ini. Di beberapa kabupaten di tanah Papua memiliki konflik sosial dan identitas yang tidak dapat diselesaikan.
“Sejak tahun 2018 hingga saat ini ada sebanyak 67.000 jiwa pengungsi orang asli Papua belum kembali ke rumahnya dan masih tinggal di hutan belantara. Kampung yang menjadi tempat tinggal orang asli Papua diisi oleh orang dari luar Papua,” kata Dorman lebih lanjut.
Selain itu, kata Dorman, banyak bayi yang dilahirkan di hutan belantara tanpa bantuan medis. Banyak anak usia sekolah yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Kepunahan orang asli Papua ada di depan mata dan tidak ada lapangan kerja bagi karena semua diisi oleh orang yang berasal dari luar Papua.
“Ruang demokrasi ditutup dengan rapi oleh penguasa. Investor dari luar Papua masuk dengan paksa dan menginjak martabat masyarakat hukum adat. Tujuh wilayah adat Papua bukanlah tanah kosong. Pemekaran dilakukan di tujuh wilayah adat yang menjadi hak masyarakat adat,” ujar Dorman.
Menurut Dorman, mantan Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), tuduhan rasisme bisa berubah menjadi tuduhan makar yang mengakibatkan orang asli Papua menjadi korban hukum bertahun-tahun di belakang teralis besi. Suara mahasiswa, aktivis dan gereja dibungkam oleh penguasa.
“Setiap orang asli Papua yang memiliki hak memimpin atas tanah Papua direbut dengan menggunakan uang. Saya berharap agar ke depan tidak terulang seperti ini karena kita semua keluar dari perut mama Papua,” kata Dorman tegas. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
