JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Forum Kepala Daerah Seluruh Wilayah Adat Tabi mendukung penuh rencana pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk atau memekarkan sejumlah provinsi baru seperti Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah menjadi daerah otonom baru (DOB) di tanah Papua. Tiga calon provinsi baru tersebut dalam rencana yang dibahas bersama pemerintah dan para wakil di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
“Kami para tokoh adat dan kepala daerah seluruh tanah Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabuparen Membramo Raya mendukung penuh pembentukan daerah otonom baru provinsi di Papua. Kami juga mendesak agar pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tetap konsisten dengan agenda yang saat ini sudah berjalan,” ujar Ketua Forum Bersama Kepala Daerah Seluruh Tanah Tabi, Provinsi Papua Mathius Awoitauw dalam pernyantaan bersama yang diterima Odiyaiwuu.com di Jakarta, Sabtu (12/3).
Mathius yang juga Bupati Kabupaten Jayapura mengemukakan, Forum Bersama Kepala Daerah seluruh tanah Tabi dan para tokoh adat Jumat (11/3) berkumpul di Sentani. Dalam pertemuan tersebut, ujarnya, para anggota forum menyamakan pemikiran dan pandangan sekaligus merespon dinamika yang berkembang di Papua terkait agenda pembentukan daerah otonom baru tersebut di Bumi Cenderawasih.
“Artinya pernyataan sikap yang dibuat ini untuk juga memberikan dukungan politik setelah ada dinamika yang berkembang beberapa hari belakangan. Kami menilai, agenda pemekaran provinsi sudah melewati pertimbangan matang oleh pemerintah pusat dalam konsultasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat Papua selama ini. Tentu ini kita perlu kawal bersama,” jelas Mathius lebih jauh.
Pihaknya juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua ikut merespon dinamika sosial politik yang berkembang. “Artinya Gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua perlu ikut sama-sama mengawal ini. Agenda politik pemekaran harus dilihat secara proporsional dalam kacamata niat baik sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di tanah Papua,” kata Mathius yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Provinsi Papua.
Pro-kontra
Sejumlah warga masyarakat Kabupaten Jayawijaya, menegaskan menolak rencana Pemerintah Pusat dan DPR RI menjadikan kabupaten-kabupaten di wilayah adat Lapago calon daerah otonom baru (DOB) Provinsi Pegunungan Tengah. Mereka juga menolak rencana pertemuan para bupati di Lapago dengan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (11/3) di Jakarta untuk membahas rencana pembentukan calon DOB Pegunungan Tengah.
“Kami menolak rencana pemerintah pusat tekait pembentukan calon daerah otonomi baru Provinsi Pegunungan Tengah di wilayah Lapago, Papua. Kami juga mendesak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia segera membatalkan rencana pertemuan Kemendagri bersama para bupati terkait pembahasan pembentukan provinsi baru di wilayah Lapago. Pemekaran adalah mesin genosida orang asli Papua dan membuka lahan bisnis para penguasaha dan pemodal,” ujar Dano Tabuni, tokoh muda Lapago melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com dari Wamena, Jayawijaya, Rabu (9/3).
Di Jakarta, ratusan anggota Front Mahasiswa Papua baik dari Provinsi Papua maupun Papua Barat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bersama sejumlah elemen mahasiswa asal Papua lainnya, Jumat (11/3) menggelar aksi unjuk rasa damai di Jakarta menolak langkah pemerintah pusat melakukan pemekaran sejumlah daerah otonom baru di tanah Papua.
Sekitar pukul 11:00 WIB, massa demonstran tiba di sekitar Istana Negara kemudian berniat berjalan kaki (long march) ke arah Istana Negara namun dihadang oleh aparat gabungan yang terdiri dari TNI-Polri di depan kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Awal kericuan demonstran terjadi akibat menyusul langkah aparat keamanan melarang massa aksi untuk melakukan unjuk rasa damai di depan kantor Kemendagri.
Massa aksi sempat dihadang oleh aparat keamanan di depan Stasiun Gambir, sehingga massa mengubah rute lain melewati Jalan Veteran dari arah Stasiun Djuanda. Namun, aparat gabungan dari Polres Jakarta Pusat kembali menghadang massa, sehingga terjadi cekcok antara massa aksi dengan polisi.
“Di depan kantor Kemendagri terjadi bentrok aksi massa dengan aparat keamanan. Awal kericuan terjadi akibat aparat keamanan massa aksi hendak melakukan demo damai di depan kantor Kemendagri. Ratusan mahasiswa akhirnya diangkut paksa ke Polda Metro Jaya. Lince, seorang mahasiswi ditendang di bagian dada hingga pingsan,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Seluruh Indonesia (AMPTPI) Ambrosius Mulait kepada Odiyaiwuu,com di Jakarta Jumat (11/3),
Ketua Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jabodetabek Matius Wonda menambahkan, selain aparat gabungan juga menginjak Bob, peserta unjuk rasa dan menangkap dua orang demonstran, Deten dan Derix kemudian menarik masuk dalam mobil pengendalian massa (dalmas) aparat polisi. Para demonstran lainnya duduk di jalan, menyampaikan aspirasi secara damai di pintu dua kantor Kemendagri.
“Sekitar jam 1:30 WIB massa terus menyampaikan orasi damai menolak pembentukann daerah otonom baru di Papua . Namun, aparat gabungan memaksa mengangkut ke dalam tiga mobil dalmas dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Saat ini sebanyak 102 mahasiswa peserta aksi masih di Polda Metro Jaya,” ujar Matius Wonda kepada Odiyaiwuu.com saat dihubungi melalui telepon genggamnya di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Metro Jakarta, Jumat (11/3) sore. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
